Berita

Seputar Kanwil DJPb

RUU HKPD, Upaya Mencapai Efisiensi dan Efektivitas Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal di Indonesia di mulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Pengertian Desentralisasi sendiri mengacu pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Slinko (2002) mengartikan desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemda, termasuk di dalamnya menyerahkan otoritas bagi pemda untuk penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Secara lebih luas, Prawirosetoto (2002) menyatakan desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Sehingga dapat disimpulkan bahwa esensi dari desentralisasi fiskal adalah adanya kewenangan (diskresi) atau pun keleluasaan daerah mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya. Dua instrument penting dalam konteks desentralisasi fiskal adalah kewenangan memungut pajak dan transfer daerah. Adapun perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad (2006), desentralisasi fiskal memiliki manfaat, untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada ekternalitas positif dan negatif di antara daerah.

Sampai saat ini secara umum dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia cukup mencapai hasil, antara lain terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan di rata-rata daerah yang berada dibawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,19%, tingkat imunisasi dasar rata-rata daerah berada di atas tingkat imunisasi dasar nasional sebesar 50,34%, Indeks Pembangunan Manusia rata-rata daerah berada di atas Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 71,94% dan sebagainya. Namun, disamping capaian tersebut, masih terdapat situasi yang menuntut perubahan, antara lain : (a) dari sisi fiskal, (i) Belanja pegawai mencapai Rp385 Triliun atau 32,4% dari total belanja APBD tahun 2019, mengambil porsi lebih besar dari porsi belanja modal. Hal yang serupa juga terjadi pada DAU, porsi belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Karena alokasi yang relatif kecil, berakibat belanja modal/infrastruktur belum mampu berfungsi untuk menjadi pengungkit  pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. (ii)Pada DAK Fisik terjadi crowding out dengan belanja modal pada APBD, pemda menggunakan DAK Fisik sebagai belanja modal utama bagi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Padahal seharusnya belanja modal pada DAK Fisik hanya berfungsi untuk menunjang peningkatan pelayanan publik, dari sini dapat disimpulkan bahwa dana transfer ke daerah belum dimanfaatkan sesuai tujuannya. (iii)Jumlah jenis program dan kegiatan pada APBD terlalu banyak, jumlah jenis program mencapai 29.623 program, jumlah jenis kegiatan mencapai 263.135 kegiatan akibatnya belanja APBD tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan di daerah. (iv)Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan tren yang relatif tinggi (5.324 temuan sebesar Rp1,53 triliun di tahun 2019), sehingga akuntabilitas tata kelola APBD perlu untuk terus diperbaiki, baik dari aspek kebijakan, SDM Aparatur, maupun pengawasan. (v)Kebijakan countercyclical belum berjalan optimal di daerah, misalnya realisasi belanja penanganan Covid-19 belum optimal tahun 2020 (Kesehatan 66,4%, Perlinsos 67,6%, pemulihan ekonomi 53,3%), membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. (b)Dari sisi perpajakan, terdapat begitu banyak jenis pajak dan retribusi. Terdapat sekitar 23 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 19 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun jenis retribusi ada sekitar 32 jenis. Dari situ terlihat, betapa banyaknya pajak dan retribusi yang membebani wajib pajak dan pemakai sarana tertentu. Hal ini tentu dapat mempengaruhi iklim investasi dan usaha.

Saat ini, pemerintah berencana untuk menerbitkan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mengatur ulang tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Adapun substansi RUU ini adalah perbaikan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini. Sehingga RUU HKPD ini mempunyai tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan melalui alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif dengan mengusung 4 pilar kerangka kebijakan yaitu (a) ketimpangan vertikal dan horisontal yang menurun, (b) penguatan Sistem Perpajakan Daerah, (c) penguatan kualitas belanja daerah, dan (d) harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Upaya penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal dilakukan melalui beberapa kebijakan. (i) reformulasi DAU fokus pada kebutuhan pendanaan layanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (ii)DAK yang fokus untuk prioritas nasional. Perencanaan dan pengalokasiannya disinergikan dengan pendanaan lain misalnya APBD, DBH, dst. (iii)Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) ditetapkan berdasarkan realisasi dua tahun sebelumnya, hal ini dapat mengurangi deviasi antara alokasi dengan realisasi sehingga dapat menghindari kurang bayar atau lebih bayar.

Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas belanja daerah dilakukan melalui kebijakan alokasi belanja berdasarkan target kinerja serta standardisasi belanja daerah. Standar harga untuk belanja didasarkan pada standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran, sedangkan standar tunjangan kinerja ASN daerah disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja reformasi birokrasi daerah.

Penguatan Sistem Perpajakan Daerah dilakukan dengan (i) Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, yang diutamakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif (ii) Mengurangi retribusi yg bersifat layanan wajib, dari 32 jenis retribusi menjadi 18 saja. (iii)Sumber pajak baru, pemerintah akan mencari potensi sumber-sumber penerimaan pajak yang baru, misalnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan. (iii)Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Opsen perpajakan adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk kepentingan kas pemda. Besarannya adalah tarif opsen dikalikan besaran pajak yang diopsenkan, dan dipungut bersamaan dengan pajak yang diopsenkan tersebut. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenakan opsen pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pengajuan opsen sebagai pengganti skema bagi hasil diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Pengaturan pajak dan retribusi dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha dan penguatan pengawasan, seiring pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang baik sehingga masyarakat Indonesia bisa makin produktif dan inovatif tanpa terbebani oleh berbagai beban peraturan maupun perpajakan antara pusat dan daerah.

Penguatan kualitas belanja daerah dilakukan dengan (i)Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja, yaitu penyaluran TKD dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output atas penggunaan dana pada periode waktu sebelumnya. (ii)TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta (iii)Pengendalian disiplin belanja daerah, belanja daerah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan alokasi anggaran.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah dilakukan dengan: (i)Desain TKD yang dapat berfungsi sebagai countercyclical policy. Kebijakan countercyclical artinya mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi. Adapun kebijakan fiskal yang procyclical adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pemungutan pajak selama ekspansi ekonomi, tetapi mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak selama ekonomi sedang resesi. (ii)Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat & Daerah, artinya kebijakan APBN dan APBD harus sejalan, sehingga terjaga kesinambungan fiskal. (iii) Pengendalian defisit APBD. APBD suatu daerah dapat mengalami defisit dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Defisit dapat ditutup dengan SILPA, dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Kembali pemberian pinjaman dan pinjaman daerah maupun pinjaman daerah. Defisit APBD tidak boleh melampaui 3% dari Proyeksi Bruto(PDB), diluar  SILPA dan dana cadangan. Adapun pinjaman daerah tidak boleh melampaui 60% dari PDB tahun bersangkutan. Pemda berkewajiban melaporkan defisit APBD kepada Menteri Keuangan dalam kurun waktu tertentu, Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan jika daerah melanggar batas maksimal defisit yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah. (iv) Refocusing APBD dalam kondisi tertentu. Anggaran yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah disetujui untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, dapat dialihkan untuk menangani kondisi-kondisi tertentu misalnya penanganan dan pengendalian pandemic COVID-19.  

Kita semua tentu berharap bahwa dengan kehadiran RUU HKPD ini, dapat mengatur ulang tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) dengan mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien agar perekonomian nasional dan perekonomian daerah bersama-sama bergerak untuk menciptakan kesinambungan fiskal, kondisi iklim investasi yang baik, peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Comments powered by CComment

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang
Call Center: 0812-7345-2957
Tel: (0717) 433405 Fax: (0717) 435802

IKUTI KAMI

Search