Denpasar, 30 Juni 2020 –

Guna  meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP,  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Monev PNBP pada Selasa, 30 Juni 2020 bertempat di Aula Timur GKN I Denpasar. Dengan tetap menaati protokol kesehatan sebagai langkah mengurangi penyebaran COVID 19, pelaksanaan FGD hanya mengundang 20 perwakilan Satker PNBP lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk mengetahui dengan pasti kendala maupun tantangan yang dihadapi satker dalam pengelolaan PNBP di masing-msaing satker.  

Denpasar, 17 Juni 2020 –

 Memasuki minggu ketiga bulan Juni 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali kembali mengaktifkan kegiatan Gugus Kendali Mutu(GKM) secara langsung setelah sekitar 3 (bulan) vakum karena kondisi pandemi covid-19. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, GKM mengupas materi baru yaitu Redesaign Sistem Penganggaran (RSP) dengan narasumber Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Bapak Abdul Wakhid didampingi Ni Putu Aryanti Kamadeni. Acara dibuka dengan arahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali Bapak Tri Budhianto.

Denpasar, 26 Juni 2020  –

Dengan fasilitas Online Meeting Room melalui aplikasi Zoom, Kanwil DJPb Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Treasury Talk (T-Talk) Kanwil DJPb Bali bertajuk Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Implementasinya di Provinsi Bali. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh Pemda di Provinsi Bali, yang terdiri dari para Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKD/BPKPD/BPKAD, serta para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Asisten III (Administrasi Umum) Setda Provinsi Bali dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Acara ini juga dapat disaksikan secara Live di Channel Youtube Kanwil DJPb Bali.

Denpasar, 4 Juni 2020 –

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tantang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran atau tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan dengan menggunakan Kartu Debit, Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit. Sistem pembayaran non tunai tersebut dikenal dengan istilah digital payment. Kartu Debit dan CMS sudah mulai diterapkan oleh seluruh satker pengelola dana APBN sejak 2016 sedangkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2019. 

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.