Berita

Seputar Kanwil DJPb

Relaksasi Bagi Pelaku UMKM Terdampak COVID-19 Sebagai Bagian Upaya Mendukung Program Ekonomi Nasional (PEN)

Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial , ekonomi, dan keuangan. Covid-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020. Aktifitas ekonomi berkontraksi, pengangguran naik tajam, harga komoditas naik tajam, dan terjadi volatilitas pada sektor keuangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebelum Covid-19 ditargetkan naik 5,3%, namun sesudah pandemi ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun hingga 2,3% (skenario berat). Ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan pengangguran dan kemiskinan, untuk itu hal tersebut perlu dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan extraordinary.

Melalui berbagai langkah extraordinary, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju skenario yang sangat berat. Salah satu langkah tersebut ditempuh melalui Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kebijakan ini diharapkan mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia, bersama penanganan kesehatan yang terus dilakukan. Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta mendukung dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM, untuk itu pemerintah mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit. Untuk mensosialisasikan program PEN, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, melakukan sosialisasi terkait relaksasi KUR dan insentif pajak UMKM.

Dalam acara Zoom meeting Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan topik “Insentif Perpajakan untuk UMKM” yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2020, Ismed Saputra selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sekaligus perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Bengkulu memberikan sambutan serta menyampaikan tanggapan terkait data para pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu yang telah mengikuti insentif pajak berjumlah 566 wajib pajak, sementara jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu mencapai 188.000. Hal ini tentu perlu
diatasi dengan meningkatkan sinergi antar Pemda dan Kementerian Keuangan untuk mensosialisasikan kebijakan relaksasi KUR dan insentif pajak UMKM. Bagi para pelaku UMKM yang berada di daerah, KPPN, KPP, beserta KP2KP siap memberikan informasi yang dibutuhkan bagi UMKM untuk mendapatkan stimulus melalui program PEN yang berupa relaksasi KUR dan insentif pajak UMKM.

Pada kesempatan tersebut, Ismed Saputra juga menambahkan bahwa teknis dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi KUR tersebut tertuang dalam PMK Nomor 65/pmk.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan USAHA Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan PMK Nomor 65/pmk.05/2020, subsidi bunga/subsidi margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Beberapa kriteria penerima pemberian subsidi bunga/subsidi margin antara lain memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional, memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Subsidi bunga/subsidi margin yang berlaku sejak 1 Mei 2020 tersebut, memiliki ketentuan terkait dengan besaran subsidi bunga/subsidi margin yakni bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000,00 subsidi bunga/subsidi margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad kredit/pembiayaan, sedangkan bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan yang secara kumulatif tidak melebihi plafon kredit/pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 subsidi bunga/subsidi margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.

Hermono selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai narasumber dalam acara tersebut, memberikan Sosialisasi Permenko 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenko 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dia menjelaskan bahwa dasar
pertimbangan perubahan kebijakan KUR (Permenko No. 6 tgl. 14 April 2020) adalah pada Ratas tanggal 29 April 2020 telah diputus pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 6% pada 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan kedua untuk semua debitur yang direstrukturisasi pada masa COVID-19, selain itu kebijakan relaksasi KUR tersebut tidak sesuai lagi dengan Permenko No. 6 tanggal 14 April 2020 yang menetapkan pembebasan bunga kepada debitur KUR paling lama 6 bulan untuk debitur KUR yang terkena dampak signifikan COVID-19 dengan kolektibilitas 1 atau 2 pada bulan April 2020. Melalui kebijakan KUR pada masa COVID-19 (Permenko 8/2020), pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua untuk Penerima KUR yang memiliki kualitas kredit per 29 Februari 2020 dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2).

Dalam kesempatan tersebut, Hermono juga menyebutkan bahwa realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mencapai Rp743,14 Miliar. Tren KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak diberlakukannya target sektor produksi pada tahun 2017. Melalui langkah extraordinary ini diharapkan dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search