LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN ANGGARAN DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Wabah Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama perekonomian nasional yang memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat. Penyerapan APBN TA 2020 di Provinsi Bengkulu sd tanggal 14 Agustus 2020 telah tercapai sebesar 50,05% dari jumlah pagu Rp 6,68 Triliun sehingga dana yang belum terserap sebesar Rp 3,33 Triliun. Sementara target penyerapan TW III TA 2020 minimum sebesar 60%. Selanjutnya, BPS menyatakan angka Produk Domestik Bruto pada triwulan II TA 2020 menyusut sebesar 5,32%. Sementara Ekonomi Provinsi Bengkulu TW II TA 2020 tumbuh negatif atau minus 0,48%. Krisis kesehatan akibat Pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada perekonomian nasional dan sesuai dengan arahan Presiden RI, kita harus cepat bergerak dalam menghadapi ketidakpastian global maupun domestik. Terlebih, Triwulan III dan IV TA 2020 akan menjadi kunci dan penentu pemulihan ekonomi bangsa agar tidak jatuh semakin dalam, sehingga diperlukan percepatan belanja agar tidak terjadi penumpukan belanja di TW IV dan belanja APBN dapat segera berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat memberikan efek positif pada kesinambungan fiskal nasional maupun regional. 

Terkait dengan hal tersebut, berikut langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S- 737/MK.05/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Hal Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional: 

  1. Untuk memberikan pelayanan pencairan dana secara optimal, Satuan Kerja K/L dapat menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat
  2. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anggaran, Satuan Kerja K/L dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai belanja operasional dan non operasional sebesar total kebutuhan Satuan Kerja K/L dalam satu bulan ke depan.
  3. Dalam rangka menjamin pencairan dana secara tepat waktu, Satuan Kerja K/L diberikan dispensasi pengajuan SPM tanpa mempersyaratkan penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk SPM dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017
  4. Untuk menjaga tata kelola kas yang baik, Satuan Kerja K/L agar tetap menyampaikan informasi Rencana Penarikan Dana (RPD) kepada KPPN sesuai ketentuan
  5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memastikan percepatan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pencairan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Dalam hal diperlukan Penyesuaian Belanja, agar Satuan Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2020 dan PER-10/PB/2020. Apabila satker melakukan revisi ke Dit.PA (DJPb) ataupun DJA, dimohon untuk melakukan pengisian form pada link bit.ly/akselerasibelanjabkl2020 yang akan kami gunakan sebagai bahan monitoring untuk
percepatan tindaklanjut sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kendala pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja dapat berkonsultasi ke Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu maupun KPPN setempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

 

Peraturan terkait dapat diunduh disini

Surat Menteri Keuangan S-737/MK.05/2020 hal Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Surat Kepala Kanwil DJPb S-912/WPB.09/2020 hal Akselerasi Belanja dalam Rangka PEN

PMK 39/PMK.02/2020 hal tata cara revisi TA 2020

PER- 10 /PB/2020 hal tata cara revisi kewenangan Kanwil DJPb TA 2020

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search