Berita

21 Nov,2022

: Berita

Kanwil DJPb DIY Kembali Gelar Forum Diskusi "Kamis Pahingan" Bersama Satuan Kerja

Yogyakarta, 17 November 2022

Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Forum Diskusi Kamis Pahingan (17/11) yang dihadiri 46 satuan kerja lingkup Kanwil DJPb DIY

Berbeda dari kegiatan sosialisasi pada umumnya, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut merupakan pokok bahasan yang banyak ditanyakan oleh satker atau merupakan usulan terbanyak dari satker, dihadiri oleh satker yang berminat pada tema dimaksud, serta berlangsung dalam format yang didominasi diskusi dan sharing. Pada periode kali ini, tema yang diangkat adalah “Standar Biaya Masukan (SBM) 2023”.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono mengharapkan satker mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai SBM 2023, dan saling memberikan solusi. SBM dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi, yaitu besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

SBM juga berfungsi sebagai estimasi, yaitu prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, serta prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Dalam sesi diskusi dengan narasumber Lestari, selaku Treasury Management Representative dan Agus Ilhami sebagai moderator, berbagai permasalahan terkait penerapan SBM 2023 dikemukakan oleh satker, terutama terkait perjalanan dinas, dan honorarium.

17 Nov,2022

: Berita

Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

Yogyakarta, 14 November 2022

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait serta menggali berbagai kendala dalam penyaluran KUR di DIY, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan KUR dan UMi Tahun 2022 (14/11/2022). Rapat dihadiri oleh Biro/Bagian Perekonomian dan SDA lingkup DIY, Bank BRI, BNI, Mandiri, BPD DIY, BTN, BSI selaku penyalur KUR dan PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madanai (PNM), Bahana Artha Ventura (BAV), PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI) serta Otoritas Jasa Keuangan DIY.

Selain itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemda atas dukungannya terhadap penyaluran KUR di DIY melalui input data calon debitur potensial dalam Sistem Informasi Kredit Program(SIKP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY memberikan penghargaan melalui SIKP Award Tahun 2022 kepada Pemda Bantul, Pemda Kab Kulon Progo dan Pemda Kab Gunungkidul yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Arif Wibawa.

Selanjutnya materi rapat terkait kinerja dan kendala penyaluran KUR dan UMI di DIY disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), Arvi Risnawati. Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Seksi PPA IIC, Dwi Yanti Yuliarsih selaku moderator.

17 Nov,2022

: Berita

Kunjungan Kerja dan Arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan di Kanwil DJPb DIY

Yogyakarta, 11 November 2022

Dalam kunjungan kerja di Kanwil DJPb DIY (11/11), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan agar peran kantor vertikal DJPb makin diperkuat. Tak hanya itu, komunikasi yang efektif juga perlu dipelajari agar pesan terkait hasil analisis kondisi perekonomian dapat tersampaikan dengan baik.

“Mengamplifikasi arahan Menteri Keuangan bahwa kantor vertikal DJPb agar tidak hanya menjadi kasir, melainkan sebagai Regional Chief Economist (RCE), diperlukan SDM yang smart yang dibekali dengan pengetahuan serta mampu mengoneksikan dengan bacaan para akademisi mengingat Menteri dan Wakil Menteri Keuangan berlatar belakang akademisi,” terang Dirjen Perbendaharaan yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris DJPb, Direktur PPK BLU, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, dan para Kepala KPPN lingkup Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Dirjen Perbendaharaan berharap agar Kanwil DJPb terus memperdalam analisis transmisi realisasi APBN dan APBD yang mempengaruhi perekonomian dan melihat hubungan antara makro dan data mikro yang dimiliki. Kanwil juga perlu melakukan pendalaman analisis dengan sumber data dan jaringan Kementerian Keuangan untuk mengonfirmasi pendapat dan hasil analisis dari para akademisi demi mendukung program Kemenkeu Satu.

#DJPbHanDAL

#DJPbRCE

@ditjenperbendaharaan

17 Nov,2022

: Berita

FGD Strategi Pengelolaan Putang Demi LKPD yang Berkualitas

Yogyakarta, 15 November 2022

Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh Pemda lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Demi tercapainya peningkatan opini audit yang lebih baik dimana beberapa indikatornya adalah semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya presentase temuan audit, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Pengelolaan Piutang Demi LKPD yang Berkualitas” pada hari Selasa (15/11) bertempat di Aula lantai 3 Kanwil DJPb DIY. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta ini menghadirkan narasumber dari Direktorat PKKN Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb, dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam arahan sekaligus pembukaan, Kakanwil DJPb DIY Arif Wibawa berharap bahwa FGD ini dapat menjadi forum untuk bertukar pengetahuan dan menyamakan persepsi khususnya terkait pengelolaan dan penyajian piutang pada LKPD. Dengan tersedianya data LKPD yang berkualitas, akan bermanfaat untuk Kanwil DJPb Provinsi DIY dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Pusat dan Daerah atau Government Financial Statistics (GFS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil diskusi dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya pengelolaan piutang merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pengelola keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi diperlukan untuk pengelolaan piutang yang akuntabel demi tercapainya opini WTP. Output yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, sebagai kepastian bahwa setiap rupiah anggaran bagi rakyat benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

#Yogyakarta

#KanwilDJPbDIY

#DJPbYogyakarta

#DJPbHAnDAL

10 Nov,2022

: Berita

Penguatan Kolaborasi Kemenkeu Satu Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Yogyakarta, 7 November 2022

Guna penguatan peran dan tugas Kementerian Keuangan di daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan tiga Keputusan Menteri Keuangan, yaitu KMK Nomor 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, KMK Nomor 395/KMK/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Fiskal Berbasis Kewilayahan, dan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan.

Ketiga KMK tersebut dikenal sebagai Paket Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan.

Implementasi Paket Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan memerlukan kesamaan pemahaman dan langkah seluruh unit kerja instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Untuk itu, telah digelar Diseminasi Paket Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan yang diikuti oleh perwakilan Instansi Vertikal Kemenkeu Wilayah DIY dan sekitarnya dengan narasumber Biro Organta Setjen Kemenkeu, CTO Kemenkeu, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana DJPb.

#KemenkeuSatu

#KemenkeuTepercaya

17 Nov,2022

: Berita

Peresmian Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Yogyakarta, 12 November 2022

Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti meresmikan Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta (12/11).

Gedung seluas 1.217 m² yang beralamat di Jalan Reksobayan No. 2, Gondokusuman, Yogyakarta ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran dan riset di bidang Perbendaharaan serta menjadi sarana untuk mendukung UMKM dengan berkoordinasi bersama Pemda.

TLC ini juga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar BPPK maupun Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya dalam rangka memperkuat sinergi Kemenkeu Satu.

Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar Gedung TLC Yogyakarta dapat dimanfaatkan sebagai pusat atau museum budaya Kementerian Keuangan di bawah pengelolaan Kanwil DJPb DIY. Oleh karena itu, konsep konten museum tersebut perlu dikembangkan secara matang, misalnya konten digital dan visual yang menggambarkan sejarah pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan sejak masa awal kemerdekaan RI. Selanjutnya, museum tersebut diharapkan dapat diakses publik dan memperoleh pemasukan.

#DJPbHAnDAL #TreasuryLearningCenter

10 Nov,2022

: Berita

Manajemen Risiko Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

Yogyakarta, 10 November 2022

Hai #MitraPerbendaharaanJogja,

Kanwil DJPb DIY sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2022.

Apa itu Manajemen Risiko? Yuk kepoin Manajemen Risiko pada Kanwil DJPb DIY!