Dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2023, pengelola keuangan lingkup POLDA D.I Yogyakarta menggelar kegiatan Rakernis Penyusunan dan Penelitian RKA usulan Anggaran satker. Bertempat di Hotel Griya Persada Kaliurang (22/11), kegiatan dihadiri oleh seluruh Para operator satker/ satwil satker lingkup POLDA DIY, turut serta hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Renprogar Rorena Polda DIY, Kabag Strajemen Rorena Polda DIY, Kabag ren satwil dan Perwakilan Kabag Dalprogar Rorena Polda DIY.

 

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dari Mardiono, S.Si selaku PLH. Karo Rena, dalam sambutannya, beliau memberikan arahan bahwa dalam rangka menyelesaikan Tahun Anggaran 2021, diharapkan agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal melalui optimalisasi dari sisa anggaran yang masih ada pada satker untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung Tusi, untuk perencanaan TA 2023 yang saat ini sudah dimulai dihimbau agar penyusunan RKAKL dilakukan dengan cermat dan teliti, sesuai dengan ketentuan utamanya terkait pembebanan belanja kedalam akun yang sesuai.

 

Diakhir sambutannya Mardiono mengajak seluruh operator satker/satwil untuk selalu bersemangat dan bekerja secara serius tapi santai.

 

Pada inti acara kegiatan tersebut disampaikan pemaparan materi oleh Treasury Management Representativ (TMR) Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta Lestari terkait Bagan Akun Standar dan Struktur Penganggaran dalam Program / kegiatan. Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa setelah dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) struktur penganggaran dalam RKAKL mengalami beberapa simplifikasi jumlah Program yang lebih fokus dan lebih mencerminkan program-progam riil yang dilakukan oleh K/L dan terdapat pengelompokan Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam kedalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) pemahaman terkait KRO/RO dalam RKAKL menjadi penting untuk dijadikan acuan ketika satker akan melakukan pergeseran anggaran atau revisi.

 

Bagan Akun Standar (BAS) juga menjadi materi yang disampaikan pada kegiatan Rakernis tersebut, sesuai PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang dimaksud dengan Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu segmen yang terdapat dalam BAS tersebut adalah segmen Akun, dalam penyusunan RKAKL penggunaan akun untuk setiap belanja harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, hal tersebut dilakukan utuk menghindari terjadinya salah pembebanan yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses koreksi SPM dan revisi ralat kode akun.

 

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau lebih dikenal dengan istilah SIKD adalah Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

 

Salah satu tujuan SIKD adalah sebagai One Source data keuangan daerah di level nasional yang akan digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran, serta melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.

 

Untuk menghasilkan informasi keuangan daerah yang berkualitas tentunya diperlukan data pemda yang berkualitas pula.

 

Korelasi antara peningkatan kualitas data pemda dalam mendukung SIKD sebagai one source data keuangan daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan dibahas melalui FGD dengan tema “Peningkatan Kualitas LKPD dalam rangka mendukung SIKD sebagai One Source Data Keuangan Daerah” yang diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi (PAPK) Kanwil DJPb DI Yogyakarta bersama seluruh Pemda lingkup DI Yogyakarta pada Hari Rabu, 24 November 2021 melalui sarana zoom meeting dan kanal Youtube, dengan menghadirkan para narasumber yang berkaitan langsung dengan SIKD yaitu Arman Gunawan, SE,SST,AKt.,MBA, Kasubdit Pengembangan Aplikasi, Basis Data Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu; serta Eko Yuliati, SE,M.Sc., MSE, Kabid Akuntansi BKAD Kabupaten Sleman.

 

Berkenaan dengan dimulainya implementasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), hadir pula narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb yaitu Mei Ling, SE.,Ak.,MBA, Ph.D, Kasubdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK menyampaikan peran SIKD dalam penyelenggaraan SIKRI.

 

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan bahwa perkembangan regulasi yang sangat dinamis serta mulai diimplementasikannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini menjadi tantangan tersendiri untuk menjalin sinergi dan koordinasi di level nasional, di antaranya dalam hal Penyelarasan SIKD sebagai reporting platform secara nasional dengan SIPD yang sedang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Pemda; Penyelarasan RPP BAS untuk Daerah yang saat ini sedang disusun Kemenkeu dengan aturan teknis operasional dari Kemendagri; Simplifikasi Pelaporan dengan penyederhanaan pelaporan yang diminta oleh Kemenkeu ataupun K/L pusat lainnya kepada Pemda.

 

Kegiatan FGD ini diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tentang peran penting SIKD sebagai salah satu sumber penyedia data (one source data) keuangan pemda di level nasional, dan urgensi penyajian data pemda secara lebih detail dan berkualitas untuk mendukung SIKD yang berkualitas, yang secara otomatis juga akan mendukung penyelenggaraan SIKRI, dalam rangka menyediakan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional termasuk dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah.

 

Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh Kanwil DJPb DIY dalam menjaga kualitas pengelolaan kinerjanya adalah dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion Pengelolaan Kinerja Lingkup Kanwil DJPb DIY periode Semester II Tahun 2021 yang dihadiri secara luring oleh seluruh PIC Pengelola Kinerja pada Bagian/ Bidang dan KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY pada Jumat, 19 November 2021.

 

Menghadirkan narasumber Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi dari Bagian OTL Kantor Pusat DJPb, FGD ini diharapkan dapat memberikan arahan dan motivasi sehingga manajemen pengelolaan kinerja yang telah berjalan baik dapat terus terjaga. Secara khusus, tim PKO OTL menyampaikan overview hasil penilaian Laporan SFO Kanwil DJPb DIY dan KPPN Tahun 2020 serta area-area peningkatan yang masih dapat diupayakan untuk mendapatkan hasil maksimal.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Bapak Arif Wibawa, yang turut hadir dan membuka acara FGD tersebut sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kantor Pusat DJPb dalam menjaga komunikasi, sinergi, dan berbagi informasi terkini kepada para pengelola kinerja lingkup Kanwil DIY. Beliau juga mengharapkan seluruh pengelola kinerja, baik di Kanwil DJPb maupun KPPN Lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta, dapat menjadi agen pendorong keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pengelolaan kinerja di unitnya masing-masing.

 

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dalam mengawal APBN, Kepala Kanwil DJPb DIY melaksanakan kunjungan kerja ke KPPN Yogyakarta (24/11).

 

Kehadiran Kepala Kanwil DJPb DIY disambut hangat oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Rizky Tavianto Karipany beserta seluruh pejabat dan pegawai KPPN Yogyakarta.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY berkesempatan untuk berkeliling dan berdialog dengan Insan Perbendaharaan KPPN Yogyakarta seputar pelaksanaan tusi KPPN.

 

Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan arahan Kepala Kanwil DJPb DIY kepada seluruh Insan Perbendaharaan KPPN Yogyakarta.

 

Salah satu tools yang digunakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melakukan pengendalian internal terkait tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun hasil rapat pimpinan adalah Aplikasi Daily Activity Monitoring System (DAMS).

 

Komitmen unit vertikal untuk menerjemahkan kesepakatan yang telah dirumuskan oleh pimpinan dan tercantum dalam DAMS ke dalam suatu aktifitas merupakan bagian dari implementasi pengelolaan kinerja.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa, berkesempatan untuk memimpin Dialog Kinerja Organisasi periode bulan November 2021 dengan fokus untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian matriks tindak lanjut DAMS, pada Selasa 16 November 2021.

 

Seluruh Kepala Bagian dan Kepala Bidang beserta masing-masing pelaksana PIC DAMS turut hadir dalam rapat tersebut untuk berdiskusi merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk pemenuhan DAMS antara lain terkait peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist, upaya Kanwil dalam menghadapi akhir tahun anggaran, serta strategi komunikasi.

 

Harapannya, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPb DIY tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, namun berdasarkan kesadaran bahwa aktifitas tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh pimpinan dan harus ditindaklanjuti oleh seluruh pegawai sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap organisasi.