KFR

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2021

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai regional chief economist dan Pengelola Fiskal menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan II 2021 merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat, khususnya bidang fiskal, dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional, serta dilengkapi dengan rekomendasi.

KFR, sebagai naskah yang bersifat kajian, disusun oleh tim dengan melakukan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat (causatif) antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat menjawab tantangan keberlanjutan dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19.

Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di Jawa Barat. Semoga sumbangsih kecil ini juga dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif mengawal APBN Indonesia maju, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2021

Sesuai norma Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016,  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal dan menjadi  representasi  Kementerian        Keuangan     di     daerah     melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi dan  supervisi pengelolaan fiskal daerah.    

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan naskah bersifat kajian dan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap  perkembangan  perekonomian suatu daerah, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan itu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan III 2021  diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya bidang fiskal dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional serta dilengkapi dengan rekomendasi.  

Diharapkan  kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Semoga sumbangsih ini  dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif membangun negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2021

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai chief economist dan Pengelola Fiskal menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah menyusun Kajian Fiskal Regional secara periodik setiap triwulan. Laporan KFR Triwulan I 2021 merepresentasikan kondisi perekonomian Jawa Barat, khususnya bidang fiskal, dengan analisis yang didukung oleh data-data nasional dan regional, serta dilengkapi dengan rekomendasi.

KFR, sebagai naskah yang bersifat kajian, disusun oleh tim dengan melakukan analisis terarah yang mengelaborasi antara lain korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, merumuskan hubungan sebab akibat (causatif) antara kebijakan fiskal dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, termasuk isu terkini yang dihadapi Provinsi Jawa Barat menjawab tantangan keberlanjutan dalam program pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penanganan dampak pandemi Covid-19.

Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di Jawa Barat. Semoga sumbangsih kecil ini juga dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif mengawal APBN Indonesia maju, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat

 

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi pengelolaan fiskal daerah telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Kajian dimaksud berisi analisis terarah dengan mengelaborasi korelasi antara APBN/APBD/Transfer Daerah dengan indikator-indikator perekonomian, menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah, disertai hal-hal lain yang berkaitan, termasuk isu terkini yang dihadapai Provinsi Jawa Barat dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,44% (yoy), menurun tajam dibanding tahun 2019. Jumlah penduduk miskin meningkat pada September 2020 yaitu mencapai 4,19 juta jiwa (8,43%) diikuti peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,46% pada Agustus 2020 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,63% menjadi  99,39. Indikator kesejahteraan Jawa Barat yang masih tetap mengalami peningkatan tumbuh melambat antara lain IPM Jawa Barat tahun 2020 tumbuh 0,08% menjadi 72,09, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) menurun menjadi 0,398 dan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,08% menjadi 101,41.

Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp106,48 triliun, dan di sisi lain realisasi Belanja Negara tahun 2020 Rp125,177 triliun, lebih besar dari Pendapatan Negara, sehingga kondisi anggaran APBN di Provinsi Jawa Barat mengalami defisit sebesar Rp18,7 triliun.

Realisasi pendapatan APBD tahun 2020 di Jawa Barat tercatat Rp110,54 triliun, sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp111.13 triliun sehingga mengalami defisit sebesar Rp592.88 miliar.

 

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III TAHUN 2020

Ekonomi Jawa Barat Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 4,08% (yoy) menurun dibanding capaian Triwulan III-2019 yang mencapai 5,15% (yoy), sedangkan terhadap Triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,37% (qtq). Terkontaksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut masih akibat dampak pandemi Covid-19. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Triwulan III-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp522,49 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp364,75 triliun.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2020

Perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II-2020 masih terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan kontraksi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pada Triwulan II-2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terkontraksi 5,98% (yoy) dibanding Triwulan II-2019, sedangkan terhadap Triwulan I-2020 turun 4,95%. Sedangkan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Triwulan II-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp507,99 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp352,84 triliun

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I TAHUN 2020

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada TW I-2020 tumbuh 2,73% (yoy), melambat signifikan dibandingkan capaian TW I-2019 yang tumbuh 5,39% (yoy), sedangkan terhadap triwulan sebelumnya turun 0,95% (qtq). Secara umum pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat TW I-2020 yang menurun cukup tajam sehingga berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 2,97% serta diluar rentang target RPJMD Jabar 2018-2023 yang ditarget sebesar 5,4% - 5,7% untuk tahun 2020. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat TW I-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp530,79 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp371,22 triliun.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN 2019

Tujuan pembangunan jangka menengah Jawa Barat 2018-2023 dari Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, dimana indikator keberhasilan pembangunan daerah Jawa Barat diukur dari indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai 71,06-77,64, Tingkat kemiskinan dengan nilai 7,45-4,54, Tingkat Pengangguran terbuka dengan nilai 8,17-7,1, Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai 5,5-5,89, Laju pertumbuhan Penduduk dengan nilai 1,36-1,41 dan Indeks Gini dengan nilai 0,40-0,37

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III TAHUN 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada TW III-2019 tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan capaian TW III-2018 yang tumbuh 5,57% (yoy). Meskipun capaiannya diluar rentang target RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu sebesar 5,4% - 5,7%, namun tetap berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya tumbuh 5,02%. Sedangkan Ekonomi Jawa Barat TW III-2019 terhadap triwulan sebelumnya naik 1,29% (qtq) dan sampai dengan TW III-2019 tumbuh 5,41% (ctc). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat TW III-2019 atas dasar harga berlaku mencapai Rp544,56 T dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp380,26 T.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada TW II-2019 tumbuh 5,68% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan capaian TW II-2018 yang tumbuh 5,61% (yoy) dan tetap berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya tumbuh 5,05%. Sedangkan Ekonomi Jawa Barat TW II-2019 terhadap triwulan sebelumnya naik 3,86% (qtq).

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I TAHUN 2019

Perekonomian Jawa Barat pada TW I-2019 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp509,87 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp361,52 triliun. Pada TW I-2019 ekonomi tumbuh 5,43% (yoy) melambat dibanding TW I-2018 yang tercatat sebesar 5,9% (yoy), namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,07%. Sedangkan Ekonomi Jawa Barat TW I-2019 terhadap triwulan sebelumnya naik 0,43% (qtq).

KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN 2018

Perekonomian Jawa Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64% (yoy), dan tetap berada di atas angka nasional, sementara PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp40,31 juta. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen permintaan yang tumbuh paling tinggi yaitu 16,38% sedang dari sisi penawaran adalah Lapangan Usaha Real Estate yang tumbuh 9,64%. Inflasi “year to date” dan “year on year” sebesar 3,54%, yang meski masih berada di atas nasional namun menurun dibanding tahun 2017. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 6,05%, atau 5,65% point to point (ptp) dibanding level tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2018, dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali dengan total kenaikan 150 basis poin. Suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate pada awaltahun tercatat berada pada level 4,25% dan ditutup pada level 6% di Desember 2018.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search