Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.

Executive Summary

Provinsi Jambi merupakan daerah yang strategis baik dari sisi geografis maupun dari sisi potensi ekonomi. Kondisi geografis yang merata mulai dari daerah dataran tinggi hingga dataran rendah menjadikan Provinsi Jambi daerah yang sangat potensial untuk area pengembangan perkebunan dan kehutanan. Sedangkan dari sisi lokasi ekonomi Provinsi Jambi juga sangat strategis karena berada di tengah Pulau Sumatera dan berbatasan dengan langsung setidaknya dengan 6 Provinsi lain di Sumatera. Secara sosial kependudukan juga Provinsi Jambi menyimpan keberagaman yang luar biasa dengan kondisi sosial yang cenderung aman, tingkat kriminalitas yang tidak terlalu tinggi, dan ancaman bencana alam yang rendah.

Dengan berbagai kondisi dan potensi yang ada tersebut, Provinsi Jambi memiliki target pembangunan di tahun 2020 ini dengan tema “Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Memacu Kualitas Produk Unggulan Daerah”. Tema tersebut diusung karena melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat dan lemahnya daya saing produk lokal untuk bersaing dengan produk lain serta rendahnya kontribusi dari sektor industri yang terlihat dari menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB dari tahun ke tahun.

Dengan tema dan rencana kerja yang sudah disusun tersebut, capaian pembangunan dan ekonomi dapat dikatakan mencapai prestasi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 71,26% (2019) menjadi 71,29% (2020). Tidak hanya itu, tingkat ketimpangan kesejahteraan yang diukur dengan gini ratio juga mengalami peningkatan dari 0,324% (2019) menjadi 0,316 (2020). Kesejahteraan para petani juga meningkat yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tumbuh dari 100,85 (2019) menjadi 117,83 (2020). Namun sayangnya tingkat kesejahteraan nelayan yang tercermin dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) agak sedikit menurun dari 117,89 (2019) menjadi 110,11 (2020).

Meskipun begitu dampak dari pandemi COVID-19 juga masih terasa. Hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan dari 7,58% (2019) menjadi 7,97% (2020). Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena banyaknya masyarakat tidak lagi memiliki penghasilan karena di PHK oleh kantor atau pengusaha tempat mereka bekerja karena tidak mampu membayar gajinya. Hal ini sejalan pula dengan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat dari 4,06% (2019) menjadi 5,13% (2020).

Capaian pertumbuhan ekonomi sendiri Provinsi Jambi juga sedikit lebih baik dari Nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini yang hanya terkoreksi sebesar -0,46% (c-to-c) sementara Nasional terkoreksi sebesar -2,07% (c-to-c). Tingkat inflasi gabungan sendiri juga lebih besar dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 3,01% (y-on-y).

Dengan capaian yang ada tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi cukup optimis untuk membuat rencana pembangunan dan target ekonomi ke depan. Pemerintah telah menetapkan target pembangunan tahun 2021 dengan tema besar “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah.” Tema besar tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja. Untuk mendukung tema tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi cukup optimis untuk menargetkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk tahun 2021 nanti Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77%. Sedangkan untuk indikator pembangunan sendiri Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7,4%, TPT turun menjadi 2,7%, IPM tumbuh menjadi 72,50, gini ratio tumbuh menjadi 0,3.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah memetakan hambatan-hambatan yang akan dihadapi serta strategi dan arah kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut antara lain ketersediaan infrastruktur yang belum merata, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, masih terjadinya pembangunan yang belum ramah lingkungan, rendahnya kapasitas tata kelola pemerintahan, rendahnya pendapatan per kapita, lesunya iklim investasi, dan berbagai isu lainnya yang dijabarkan lebih rinci pada Bab 2 Kajian ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa arah kebijakan antara lain Membangun Infrastruktur Yang Mendukung Ekonomi Potensial, Pemantapan dan Pengembangan Jalan Ke Kawasan dan Jalan Produksi serta berbagai arah kebijakan lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada Bab 2 Kajian ini.

Realisasi APBN sendiri pada tahun ini sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan hanya tercatat sebesar 4.891,38 Miliar Rupiah (98,58%) turun dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 5.223,77 Miliar Rupiah (89,52%). Meskipun secara jumlah realisasi terjadi penurunan, namun dari sisi persentase capaian terjadi peningkatan cukup signifikan yang menandakan kemampuan pengumpulan pendapatan negara semakin baik dari tahun sebelumnya. Sementara Belanja Negara tercatat sebesar 20.078,16 Miliar Rupiah (97,86%) juga turun dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 21.823,28% (95,78%).

Pelaksanaan mandatory spending di Provinsi Jambi sudah mencapai target yang cukup baik. Untuk belanja sektor pendidikan mendapatkan porsi 24,96% dari total pagu, melampaui standar UU yang mewajibkan minimal 20%. Sementara untuk belanja sektor kesehatan hanya mendapatkan porsi 2,11% yang masih dibawah ketentuan yaitu minimal 5% dari total Pagu. Dan untuk infrastruktur hanya mendapatkan porsi 4,22%.  Untuk capaian outputnya sendiri juga mencapai target yang diharapkan. Untuk sektor pendidikan mampu mencapai 97% dari target capaian output. Sektor kesehatan mampu mencapai 99% dari target capaian output. Dan sektor infrastruktur mampu mencapai 94% dari target capaian output.

PEN insentif pajak hanya mencapai 6,36% dari wajib pajak (yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas insentif perpajakan) yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak. Tingkat pemanfaatan ini sangat rendah dari harapan. Beberapa penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas pajak karena khawatir fasilitas ini merupakan “jebakan” untuk menambah penerimaan perpajakan;
2. Banyak pengusaha yang merasa mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tidak merasa perlu untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak.

PEN untuk subsidi bunga telah disalurkan sebesar 231,39 Miliar rupiah. Meskipun jumlah ini hanya 2,20% dari total penyaluran kredit yang diberikan. Namun dari bantuan yang hanya 2,2% ini memberikan dampak yang luar biasa kepada para pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha yang dapat melakukan saving atas uang yang seharusnya dibayarkan untuk bunga namun dapat dialihkan untuk menambah modal usaha ataupun melakukan diversifikasi usaha.

Hingga akhir tahun 2020 ini, masih terdapat 4 satker BLU yaitu (1) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi – sektor Pendidikan, (2) Universitas Jambi – sektor Pendidikan, (3) RS Bhayangkara – sektor Kesehatan dan (4) RS Bratanata – sektor Kesehatan. Pada tahun 2020 ini, satker BLU tersebut mampu mencapai realisasi yang cukup baik. Tercatat perkembangan aset tumbuh rata-rata sebesar 24,12% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara itu porsi PNBP juga rata-rata tumbuh sebesar 69,90%. Hasil analisis tingkat kemandirian dan analisis efektivitas BLU, hanya 1 dari 4 satker BLU yang belum mencapai predikat mandiri & belum mencapai kategori efektif yaitu UIN STS Jambi.

Sedangkan untuk capaian APBD juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Pemda hanya mampu mengumpulkan Pendapatan Daerah sebesar 16.960,18 Miliar Rupiah (90,28) turun cukup besar dari tahun sebelumnya yang mampu terkumpul sebesar 18.778,20 (97,22%). Salah satu penyebab terbesar penurunan ini adalah karena terjadinya pengurangan dana perimbangan karena refocussing anggaran dari pusat untuk penanganan COVID-19 dan Program PEN. Sementara untuk belanja daerah juga cukup rendah dengan realisasi hanya sebesar 16.244,31 Miliar Rupiah (79,55%) turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 19.376,09 (94,21%). Salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja ini adalah rendahnya penyerapan pada belanja barang dan belanja modal karena banyaknya kegiatan dan program yang gagal dilaksanakan.

Meskipun begitu, untuk pelaksanaan mandatory spending dari belanja daerah tetap mencatat prestasi yang cukup baik. Untuk sektor pendidikan misalnya, pemerintah daerah sudah menganggarkan sebesar 28,84% dari total belanja daerah dengan capaian realisasi belanja mencapai 4.684,60 Miliar Rupiah. Sementara untuk sektor kesehatan juga telah dianggarkan sebesar 16,26% dari total pagu dengan realisasi sebesar 2.641,52 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk sektor infrastruktur mendapatkan porsi sebesar 14,64% dari total pagu atau sebesar 25,61% dari total Dana Transfer Umum dengan total realisasi sebesar 2.378,14 Miliar Rupiah. Belanja Daerah untuk sektor pendidikan paling besar dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru yang memakan porsi 63% dari total belanja pendidikan. Sementara untuk sektor Kesehatan paling besar dikeluarkan untuk pembangunan beberapa puskesmas di beberapa daerah khususnya di Kab. Tanjab Barat yang mencatat realisasi bidang kesehatan paling besar. Sedangkan untuk infrastruktur banyak digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan khususnya jalur lintas yang berada di Kab. Merangin serta beberapa jembatan di Kab. Tanjab Barat.

Capaian Pendapatan Konsolidasian meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini tercatat pendapatan konsolidasian sebesar 9.580,52 Miliar Rupiah sementara pada tahun lalu hanya tercatat sebesar 8.644,77 Miliar Rupiah. Sementara belanja konsolidasian tercatat sebesar 24.045,94 Miliar Rupiah turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 25.613,43 Miliar Rupiah. Dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasian dan penurunan belanja konsolidasian tersebut, maka terjadi penurunan defisit dari laporan konsolidasian yang tercatat sebesar -14.465,42 Miliar Rupiah turun dari sebelumnya sebesar 25.613,43 Miliar Rupiah.

Dari hasil analisis komposisi diketahui bahwa porsi pendapatan konsolidasian sebagian besar masih didominasi dari pendapatan perpajakan. Sedangkan komposisi belanja masih didominasi dari belanja operasional. Sementara dari analisis peran pusat dan daerah masih sangat terlihat baik dari sisi pendapatan maupun belanja bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan. Dengan kata lain tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Selain itu jika kita lihat porsi dan peran terhadap pembentukan PDRB, peran belanja pemerintah jauh lebih besar daripada peran pendapatan pemerintah.

Kemudian untuk melihat sektor unggulan dan potensial dari Provinsi Jambi digunakan 3 macam analisis. Analisis yang pertama adalah Analisis Location Quotien (LQ) untuk melihat sektor mana saja yang menjadi basis perekonomian Provinsi Jambi. Analisis yang kedua adalah analsisi Klassen Typology untuk pemetaan dari sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian tersebut. Dan terakhir untuk melihat sektor unggulan dan potensial daerah menggunalan analisis Shift-Share.

Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) terlihat bahwa terdapat 4 sektor yang menjadi basis perekonomian Provinsi Jambi yaitu (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta (4) Jasa Pendidikan. Sementara jika dianalisis lebih jauh menggunakan Klassen Typology diketahui bahwa dari 4 sektor tersebut, sektor Jasa Pendidikan dan Pertambangan dan Penggalian sudah termasuk kategori sektor maju dan tumbuh pesat. Sementara 2 sektor lainnya masih berada di sektor maju tapi tertekan.

Sementara jika kita gali potensi dari sektor lainnya menggunakan analisis Shift-Share maka diketahui bahwa sektor yang sebenarnya menjadi unggulan di Provinsi Jambi adalah sektor konstruksi. Sementara 3 dari 4 sektor yang menjadi basis tersebut yaitu (1) Jasa Pendidikan, (2) Pertanian, kehutanan dan Perikanan, dan (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor yang potensial. Sementara 1 dari 4 sektor yaitu Pertambangan dan Penggalian masih termasuk sektor yang berkembang.

Melihat kondisi dan capaian di tahun 2020 ini, serta mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2021 kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Satker Pemerintah Pusat khususnya yang menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur agar menyinergikan rencana pembangunan dengan pemerintah daerah khususnya terkait arah kebijakan pembangunan daerah yang ingin membangun akses ke sektor-sektor ekonomi potensial. Terutama pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan tulang punggung akses transportasi darat untuk Provinsi Jambi yang secara geografis dikelilingi oleh sungai serta memiliki kontur yang sangat bervariatif dari dataran tinggi hingga dataran rendah;
2. Satker Pemerintah Pusat khususnya yang menjalankan fungsi pendidikan agar lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan anggaran yang telah disiapkan serta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan maupun perlu dipersiapkan strategi khusus jika memang harus menjalani proses belajar jarak jauh;
3. Satker BLU khususnya UIN STS Jambi harus mengkaji kembali Rencana Bisnis dan Anggaran agar ke depan tingkat kemandirian semakin baik. Perlu dikaji kembali standar tarif layanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan standar yang ada di layanan sejenis serta perlu dipertimbangkan apakah tarif tersebut mampu mengcover biaya operasional yang dibutuhkan. Sedangkan untuk satker BLU lainnya agar dapat lebih mengoptimalkan PNBP yang didapat saat ini untuk pengembangan ke depan. Khususnya bagi satker BLU dengan tingkat FAT tinggi seperti RS Bratanata dengan tingkat PAT tertinggi dan tingkat kemandirian yang juga cukup tinggi harusnya bisa mengembangkan pendapatan yang ada untuk menambah aset-aset produktif agar pelayanan yang diberikan lebih banyak, lebih baik dan lebih akurat;
4. Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam menggarap, menyiapkan infrastruktur pendukung serta menciptakan pasaran dan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk komoditas-komoditas yang menjadi unggulan di Provinsi Jambi seperti karet, sawit dan pinang. Pemerintah Daerah juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan terkait layanan birokrasi yang dibutuhkan sehingga pengusaha tidak terkendala masalah legalitas dan administrasi. Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih menggali potensi dan peluang untuk menambah PAD dari pelayanan yang diberikan;
5. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan kepada Nelayan khususnya yang bergerak di bidang ikan budidaya. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan khusus untuk pengembangan peternak ikan budidaya misalnya dengan memberikan subsidi pakan, ataupun memberikan edukasi dan memfasilitasi untuk pengembangan bibit unggulan agar ikan budidaya memiliki daya saing lebih dibandingkan ikan tangkap. Selain itu yang tidak kalah penting pula pemerintah harus membantu dukungan fasilitas terkait pemasaran, distribusi serta pengiriman apabila dibutuhkan. Pengembangan ini juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan lokal yang ada seperti Universitas Jambi maupun dinas perikanan dan kelautan untuk dapat lebih mengembangkan kembali bibit-bibit unggul maupun strategi pengolahan kolam yang lebih efisien dan produktif serta mencarikan pakan terbaik dengan cost yang lebih murah agar biaya produksi dapat ditekan;
6. Pemerintah Daerah juga harus mendukung dan menyiapkan kebijakan khusus bagi petani tanaman pangan. Pemerintah Daerah dapat membantu pengembangan lahan agar hasil pertanian lebih produktif. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dinas terkait serta instansi pendidikan lokal juga dapat fokus membantu dalam pengembangan bibit, pengolahan tanah, pengaturan jarak tanam serta strategi penanaman menurut iklim yang ada saat ini agar hasil pertanian dapat lebih maksimal dan memberikan daya saing sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Pemerintah juga dapat menyiapkan kebijakan khusus seperti subsidi pupuk maupun subsidi bibit agar biaya produksi semakin rendah;
7. Melihat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah yang masih sangat tinggi, kami merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Strategi yang pertama adalah dengan meningkatkan PAD dari pajak kendaraan yang merupakan penyumbang terbesar pajak daerah. Pemerintah harus membuat kebijakan prosedur yang semakin mudah, cepat dan membangun sistem yang tepat, cepat dan akurat dalam pengurusan pembayaran pajak, biaya balik nama dan hal-hal terkait untuk mengurangi intervensi perorangan yang sangat mungkin bermain diluar sistem maupun pemanfaatan calo yang masih ada hingga saat ini.

Strategi kedua yang bisa dikembangkan adalah penertiban pemungutan retribusi transportasi yang hingga saat ini masih menjadi “zona basah” sebagian oknum. Hal ini menyebabkan terjadinya potensi kerugian negara yang cukup besar khususnya bagi kendaraan pengangkut truk kelapa sawit, batubara dan hasil perkebunan maupun tambang lainnya yang setiap hari pasti melewati jalan lintas di Provinsi Jambi. Penertiban pemungutan retribusi tersebut disamping menertibkan pengusaha juga mampu pemetaan pembangunan jalan ke depan agar jalan khususnya jalur lintas di Provinsi Jambi dapat dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.