Berita

Seputar Kanwil DJPb

Penyaluran Dana Desa TA 2020 dan Fiskal Daerah di Kalsel

Banjarmasin, hari Rabu, 4/3/2020, Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara dialog melalui Talkshow Banua Bicara. Sebagai Narasumber adalah Kakanwil DJPb kalsel, kabid PPA II dan Ka KPPN Tanjung. Tema yang dibicarakan adalah Penyaluran Dana Desa TA 2020 dan Fiskal Daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Konsultan/Tenaga Ahli PMD Prov Kalsel, Kab Banjar dan Kab. Batola, mahasiswa/pelajar dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dana desa sudah disalurkan mulai tahun 2015 dan mulai tahun 2017 penyalurannya dilakukan melalui KPPN di daerah dan sudah berjalan dengan baik selama ini khususnya di Kalimantan Selatan. Untuk TA 2020 sesuai arahan Presiden Pak Jokowi, bahwa DD agar disalurkan ke desa pada bulan Januari 2020 dengan persentase tahap I 40%, II 40% dan III 20%. Tujuannya untuk mempercepat penyaluran dana desa. Disamping itu juga mengurangi idle cash di Pemda/RKUD. Atas arahan tersebut, Menkeu mengambil kebijakan bahwa Dana Desa dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), namun tetap memperhatikan norma pengaturan dalam peraturan perundangan. Dari sini akhirnya terbit PMK 205/PMK.07/2019.

Dampak yang diharapkan dari perubahan pengaturan penyaluran tadi:

  1. DD lebih cepat diterima desa, karena langsung ke RKD
  2. Penyaluran tidak perlu menunggu semua desa siap, mana yang sudah siap bisa salur, yang belum agar dipenuhi syarat2nya dulu.
  3. Penyaluran ke desa bisa dilakukan tiap minggu (bahkan setiap hari juga boleh)
  4. Simplifikasi persyaratan penyaluran
  5. Pemda tetap memiliki peran dalam tata kelola dana desa ini.

Kanwil DJPb dan KPPN sudah dari awal tahun selalu menghimbau dan berkoordinasi dengan Pemda2 supaya di Kalsel ini segera salur DD tahap I, dan alhamdulillah sudah tersalur di bulan Januari 2020 bahkan menjadi salah satu yang tercepat salur di Indonesia yaitu Kab. Balangan bersama Gorontalo dan Madiun. Sampai saat ini (4/3/2020) sudah 5  kabupaten yang salur DD Tahap I yaitu Balangan, HSU, HST, Tambu dan Batola. Jumlah desa sebanyak 460 desa dengan nilai Rp148 miliar. Jumlah ini baru 25% dari keseluruhan jumlah desa di Kalsel yang mencapai 1.864 desa.

Di sisi lain, dana desa yang telah tersalur sejak tahun 2015 telah secara nyata memberikan dampak kepada masyarakat di desa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Desa yang semakin meningkat. Jumlah desa yang termasuk kategori sangat tertinggal dan tertinggal semakin sedikit.

Terkait dengan perkembangan fiskal daerah pada tahun 2019, secara nominal jumlah belanja negara di Kalsel selalu meningkat. Namun demikian dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel, laju fiskal pemerintah belum mampu mendorong pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir cenderung menurun dan di bawah capaian nasional. Dominasi sektor pertambangan masih sangat kuat, sementara di lain pihak harga komoditas di pasar global yang fkultuatif dan cenderung menurun menyebabkan kinerja ekpor juga menurun. Di sini perlunya dilakukan switching. Di sisi lain, kinerja belanja belum optimal jika dibandingkan dengan alokasi yang sudah ditetapkan. Disamping itu,. Fiskal pemerintah yang diharapkan dapat menjadi stimulus sektor potensial belum terlalu optimal, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal yang ada. Diharapkan pemerintah pusat (K/L) maupun pemda menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat lagi dan diarahkan pada sektor potensial yang ada (pertanian, industri dan pariwisata) disamping kinerja spending atau belanja juga harus semakin optimal. Belanja APBD TA 2019 secara agregat masih dibawah 90% dari alokasi yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya SILPA yang cukup besar. Kinerja manajemen kas yang efektif, pembayaran termin kontrak sesuai jadwal dan tata kelola pelaksanaan anggaran daerah perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan sesuai best practices pengelolaan keuangan negara/daerah.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search