FGD Monev PNBP Tahun 2017

KaKanwil DJPBN Prov. Kalsel Berharap Pengelolaan PNBP Dapat Memberikan Konstribusi Terhadap Penerimaan Negara Dan Kepatuhan Satker Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran Akan Mampu Mendorong dan Menjaga Serapan Belanja Yang Berkualitas

Banjarmasin,  20 September 2017.   Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono  berharap Deklarasi Forum Komunikasi antara

Kanwil DJPBN dengan Satker PNBP sebagai media informasi dan solusi hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP).   Disamping itu juga diharapkan agar satker tidak menghabiskan dana DIPA Tahun Anggaran 2017 yang telah tercapai outputnya untuk tidak melakukan optimalisasi penggunaan dana untuk kegiatan lain yang tidak terencana pada saat pembahasan DIPA pada tahun sebelumnya. Meningkatnya alokasi belanja pada DIPA dari tahun ke tahun belum memberikan efek pengganda (multiplyer effect) yang siginifikan apabila serapan belanja rendah pada awal tahun dan baru mengalami akselerasi pada pertengahan tahun bahkan trennya meningkat signifikan pada akhir tahun fiskal. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidakberfungsinya Belanja Pemerintah sebagai bagian penting dari stimulus fiscal.  Hal tersebut disampaikan pada acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Anggaran Terkait Monitoring PNBP dan Pengelolaan Hibah serta Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 80 dan 85 Tahun 2017 di Aula Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

          Pembawa Materi dalam acara FGD tersebut Arvi Risnawati selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 85,60%. Meskipun demikian, PNBP memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam APBN tahun 2017. Konstribusi PNBP rata-rata mencapai 14,30%, sedangkan sisanya merupakan dana hibah 0,1%.  Kontribusi PNBP dari K/L tetap harus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi Penerimaan Negara secara keseluruhan.   Ada salah satu kewajiban satuan kerja pengelola PNBP untuk membuat Rencana PNBP yang merupakan hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan dating serta membuat Laporan Realisasi PNBP yang merupakan daftar yang memuat PNBP yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004. Laporan realisasi PNBP dilakukan per triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, karena ada sanksi  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

           Pada kesempatan FGD ini akan dilakukan Deklarasi Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan satuan kerja pengelola PNBP.  Forum Komunikasi ini sebagai media informasi dan solusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden terhadap peraturan pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis yang bersumber dari APBN, telah dihasilkanlah 3 peraturan menteri keuangan tahun 2017 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran yaitu nomor 80 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian/Lembaga, nomor 85 tentang tatacara pembayaran lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN, satpam, petugas kebersihan, pengemudi dan pramubakti serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 tentang administrasi pengelolaan hibah yang semula pengurusan register hibah ke Ditjen PPR diJakarta, maka saat ini sejak tanggal 15 Agustus 2017 cukup di Kantor Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama, pemahaman bersama yang komprehensif dalam pelaksanaan anggaran. Belanja dapat dilakukan dengan selektif dan memang merupakan prioritas sehingga kualitas belanja pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap terlaksananya pelayanan publik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search