Berita

Seputar Kanwil DJPb

Pekan Bacarita : Perkembangan Fiskal Regional dan Percepatan penyerapan APBD

Ternate – Untuk mempercepat penyerapan APBD di lingkup Provinsi Maluku Utara dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Daerah karena dampak Pandemi Covid-19, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengadakan Pekan Bacarita APBD secara marathon dengan setiap Pemerintah Daerah. Acara ini diselenggarakan dari 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2020 melalui media daring zoom.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya dan Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Gunawan Supriyanto dalam paparannya Kamis (30/7) dan Selasa (4/8) dengan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kota Ternate dan Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa pagu dan realisasi APBN serta APBD keempat Pemda tersebut memiliki tingkat penyerapan anggaran yang baik. “Walaupun memiliki Gap antara pendapatan dan belanja yang rendah tetap diperhatikan jika ada cash idle sebab nilai cash idle ini yang menjadi sorotan Bapak Presiden” terangnya.

Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Utara, Fredy Tjandua menyatakan bahwa data yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran semester I masih menggunakan APBD tahun 2020 sebelum penerapan refocusing dan realokasi anggaran. Untuk Halmahera Utara, dampak refocusing dan realokasi anggaran telah mengalami pemotongan anggaran dari Pusat sebesar 106 M dan pemotongan terbesar terjadi pada DAU sehingga perlu adanya optimalisasi PAD” imbuhnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Utara, Mahmud Lasidji mencanangkan pemulihan ekonomi daerah melalui kerjasama dengan perbankan. “Kami menggulirkan dana ke perbankan supaya digunakan untuk pembiayaan KUR dengan bunga Rp0,-. UMKM yang berhak menerima dana tersebut datanya sudah disiapkan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM” tambahnya. Selain itu, pemulihan juga dapat dilakukan melalui optimalisasi PAD. “Perlu adanya bantuan dari Provinsi Maluku Utara untuk penarikan pajak mineral bukan logam sebab selama ini pihak ketiga tidak tertib dalam melakukan pembayaran pajak” pungkasnya.

Sekretaris daerah Kota Ternate, Dr. Jusuf Sunya juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam bentuk pemotongan dana transfer sebesar 10 persen. Bappelitbangda Kota Ternate menyampaikan bahwa DAK Fisik terutama di bidang ekonomi untuk semester 1 masih belum berjalan. Sekda juga menyampaikan bahwa akan segera memanggil pimpinan SKPD untuk berkoordinasi percepatan penyerapan APBD.

Beda halnya dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Sekretaris Daerah, Helmi Surya Botutihe menjelaskan bahwa realokasi anggaran yang tersisa di prioritaskan untuk penanganan Covid-19. “Bencana banjir yang menimpa Halsel menambah beban bagi petani dan nelayan yang terkena dampak Covid-19. Strategi Kabupaten Halmahera Selatan untuk penanganan dampak COVID ialah membuka lahan baru bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk tanaman makanan pokok dan tanaman holtikultura serta membangun cold storage bagi nelayan. Selain itu, Pemkab Halsel juga memberikan bantuan usaha langsung untuk pedagang kecil dan bantuan sembako untuk masyarakat miskin” tambahnya.

Selanjutnya Sekretaris BPKAD Kota Tidore Kepulauan menyampaikan bahwa di awal terjadinya pandemi Covid-19, dilakukan pembatasan belanja. “Sejumlah dana disiapkan untuk penanganan Covid-19, hanya belanja modal dan barang yang berjalan sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah” imbuhnya. Pandemi Covid-19 berimbas kepada PAD Kota Tidore Kepulauan. “Contohnya,Dinas Perhubungan yang biasanya menyumbang pemasukan berupa retribusi daerah terbanyak sekarang tidak ada pemasukan karena pembatasan wilayah” tambahnya.

Kepala KPPN Tobelo, M. Affifudin menyatakan bahwa penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Halmahera Utara masih rendah “KPPN Tobelo sudah melakukan monitoring setiap bulanan untuk mengingatkan terkait penyerapan DAK Fisik” tambahnya. Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi mengapresiasi Kabupaten Halmahera Selatan yang sudah memasuki tahap 2 gelombang 3 untuk pencairan Dana Desa. “Walaupun ada 249 desa dan paling banyak se Provinsi Maluku Utara, tetapi cepat dalam pencairannya. Untuk DAK Fisik perlu adanya akselerasi tahap 2 terutama untuk Dinas PU, Kesehatan dan Pendidikan” imbuhnya.

  1. Izma Nur Choironi juga menyatakan bahwa “Kota Ternate harus segera menyelesaikan rekonsiliasi pajak tahun 2019 dengan KPP dan KPPN yang masih selisih” tambahnya. Sedangkan DAK Fisik Kota Ternate sudah melakukan penginputan kontrak dengan progress mencapai 99 persen namun masih perlu adanya akselerasi karena penyaluran DAK masih belum masuk tahap 2. Indikasi munculnya Idle cash DAK fisik masih ada sehingga perlu segera dicairkan, hal ini sama halnya dengan Kota Tidore Kepulauan” pungkasnya.

Dalam pernyataan penutupnya, Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya mengapresiasi upaya dan strategi pemulihan ekonomi daerah serta langkah-langkah percepatan penyerapan DAK Fisik. Sinergi dengan Pemda ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Kanwil DJPb untuk melayani stakeholder dalam hal ini Pemda tanpa pamrih. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung juga terwujudnya zona integritas WBK-WBBM.

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara  Kementerian Keuangan RI
Jalan Jati Lurus Nomor 254 Ternate  97716
Tel: 0921-3111178 Fax: 0921-3111179

IKUTI KAMI

Search