Hari ini Rabu tanggal 04 September di peringati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Peringatan yang dimulai pada tahun 2003 silam dan dicanangkan oleh Presiden ke-5 RI pada waktu itu, Megawati Soekarnoputri bertujuan untuk meningkatkan semangat perusahaan memberikan pelayanan memuaskan bagi para pelanggan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB meskipun bukanlah sebuah perusahaan berusaha turut memaknai peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun 2019 ini dengan mengadakan temu ramah dan bincang-bincang dengan para stakeholder dan mitra kerja yang selama ini menjadi penerima layanan terkait pengelolaan dana APBN. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Bpk. Syarwan ini diusung dalam format santai dan benar-benar didesain untuk mendekatkan diri dengan para penerima layanan. 

Apresiasi diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB kepada beberapa pihak yang diundang dalam kesempatan ini seperti BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan mitra kerja penyaluran dana APBN ke daerah maupun mitra kerja dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah. Beberapa Satker Vertikal sebagai stakeholder atau penerima layanan juga diberikan apresiasi hari ini dalam berbagai kategori penilaian. Tak lupa hari ini, jumpa pers dilakukan juga dengan rekan-rekan media utama di Provinsi NTB ini guna memberikan informasi dan publikasi terkait perkembangan pengelolaan kebijakan fiskal di daerah ini. Door prize dan souvenir diberikan juga kepada para peserta pemenang kuis online yang dilakukan ditempat acara tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional dan Tusi Ditjen Perbendaharaan.

Meskipun dalam format santai namun kegiatan ini juga diisi dengan sedikit penjelasan dan informasi terkait pembentukan WBK/WBBM oleh Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi NTB. Keluh kesah usul saran juga digali dari para hadirin stakeholder dan mitra kerja oleh para pegawai Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I yang sehari-hari menyelenggarakan kegiatan pelayanan khususnya terkait Revisi DIPA. Hari ini semua pemberi dan penerima layanan saling terbuka bertukar informasi dan usul saran terkait langkah-langkah peningkatan layanan yang bisa diberikan demi menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas dan memuaskan di masa yang akan datang. Selamat Hari Pelanggan Nasional 2019 " Kerja dan Hati yang Melayani"! (ben)

Tepat jam 7.30 WITA, Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74 di lingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB dimulai. Syarwan, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB yang juga adalah Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB bertindak selaku pembina upacara. Upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara ini di ikuti oleh semua perwakilan instansi vertikal Kemenkeu di Pulau Lombok. Dirgahayu NKRI ke - 74, “SDM UNGGUL INDONESIA MAJU”.

Selasa Berkebaya adalah salah satu program Tim Pengarus Utamaan Gender Kementerian Keuangan untuk mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkebaya yang diinisiasi oleh Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB). Program ini dilaksanakan dengan menghimbau seluruh pegawai perempuan di lingkungan Kemenkeu untuk mengenakan kebaya setiap hari Selasa pertama setiap bulannya. Mendukung pelestarian budaya indonesia, meningkatkan nasionalisme, menggali kreatifitas dan inovasi busana tradisional, merupakan beberapa tujuan program ini.

Asal kata kebaya berasal dari kata arab abaya yang berarti pakaian, namun versi lain menyebut berasal dari kata "Kebyak" atau "Mbayak" dari masyarakat Jawa. Ada pendapat yang menyatakan kebaya berasal dari China. Lalu menyebar ke Malaka, Jawa, Bali, Sumatra, dan Sulawesi. Setelah akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, pakaian itu diterima di budaya dan norma setempat. Namun ada juga pendapat bahwa kebaya memang asli dari Indonesia. Ada juga teori yang mengatakan bahwa kebaya mulai dikenal di Indonesia khususnya di Jawa seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke 13. Hal ini bisa dihubungkan dengan teori penyebaran agama Islam yang dilakukan okeh wali songo dan fakta sejarah yang mengatakan wali songo adalah keturunan cina. Sesuai juga dengan fakta sejarah bahwa laksamana Chengho selain melakukan hubungan dagang juga menyebarkan agama Islam.

Ada juga yang mengatakan bahwa kebaya bukan berasal dari China karena pakaian asli China adalah Cheongsam yang berbeda dari kebaya. Hal ini tidak benar, karena kebaya berasal dari 'Bei zi' baju dynasty Song dan Ming, sedangkan cheongsam baru mulai dikenal sejak jaman dynasty Ching atau manchu. Kebaya merupakan adaptasi dari 'Bei zi' yang disesuaikan dengan kondisi iklim tropis. Pada awal mulanya kebaya hanya digunakan oleh para bangsawan. Bentuk paling awal dari kebaya di Jawa dapat dilihat dari Keraton Majapahit yang dikenakan para permaisuri atau selir raja.

Nama kebaya sebagai pakaian tertentu telah dicatat oleh Portugal saat mendarat di Jawa. Kebaya Jawa seperti yang ada sekarang telah dicatat oleh Thomas Stamford Bingley Raffles di 1817, sebagai sutra, brokat dan beludru, dengan pembukaan pusat dari blus diikat oleh bros, bukan tombol dan tombol-lubang di atas batang tubuh bungkus kemben, yang kain (dan pisahkan bungkus kain beberapa meter panjang keliru diberi istilah 'sarung di Inggris (sarung (aksen Malaysia: sarung) dijahit untuk membentuk tabung, seperti pakaian Barat). Penggunaan brokat merupakan pengaruh dari Portugis.

Komitmen kuat untuk mendukung program ini telah ditunjukkan oleh Kantor Wilayah  DJPb Provinsi NTB. Hari ini (6/8) para srikandi-srikandi DJPb mengenakan berbagai jenis Kebaya sesuai akar budaya daerah masing-masing. Dari Kebaya tradisional hingga kontemporer yang dikenakan oleh generasi Milenial di kantor ini makin menambah keseruan program SELASA BERKEBAYA hari ini. (sebagian isi tulisan disadur dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebaya).

Kamis (29/8), Kanwil DJPb Provinsi NTB mengadakan kegiatan FGD dan Diseminasi KFR Triwulan II tahun 2019 bertempat di Sekotong Meeting Room Aston Mataram. Kegiatan yang mengundang seluruh Sekda dan BPKAD di Provinsi NTB (11 Kabupaten/Kota) ini menghadirkan panelis dari BI Perwakilan NTB dan BPS Provinsi NTB. Selaku tuan rumah, Kabid PPA II Kanwil DJPb Provinsi NTB juga bertindak selaku panelis. Kegiatan ini dipandu moderator dari Kabid SKKI Kanwil DJPb Provinsi NTB. 

Selain diskusi terkait komponen-komponen ekonomi yang disajikan dalam Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB, kegiatan hari ini juga diisi dengan pemberian penghargaan oleh Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi NTB kepada 11 Perwakilan BPKAD se Provinsi NTB.

Dalam kegiatan diskusi ini banyak hal menarik yang muncul ke permukaan salah satunya seperti yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat terkait investor-investor swasta yang berbondong-bondong ke Lombok namun sejatinya mereka sebenarnya hanyalah broker-broker alias makelar yang mencari keuntungan di tengah naik daunnya nama pulau Lombok sebagai salah satu kawasan investasi yang sedang dikembangkan pemerintah pusat. 

Sebagian data yang ditampilkan dalam Kajian Fiskal Regional Triwulan II tahun 2019 yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB adalah sebagai berikut :  apabila dibandingkan pelaksanaan APBN di Provinsi NTB periode triwulan II-2018, pada  triwulan II-2019 terjadi penurunan persentase realisasi pendapatan terhadap pagu dari 46,37 persen (Rp1,55 triliun) menjadi 39,63 persen (Rp1,45 triliun). Penurunan pendapatan negara ini sebagai akibat dari penurunan penerimaan perpajakan sebesar 7,30 persen dan penurunan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,6 persen. Realisasi pendapatan Negara sampai dengan triwulan II-2019 terdiri dari penerimaan pajak (Rp1,23 triliun) dan penerimaan bukan pajak (Rp218,61 miliar). 

Untuk tingkat penyerapan belanja negara, terjadi sedikit peningkatan   dari 45,28 persen (Rp10,67 triliun) pada triwulan II-2018 menjadi 45,4 persen (Rp11,33 triliun) pada triwulan II-2019. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan  realisasi Rp3,32 triliun dan TKDD sebesar Rp8,01 triliun.Total pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2019 di Provinsi NTB sebesar Rp8,48 triliun. Kenaikan alokasi pagu belanja negara tersebut berasal dari belanja modal yang meningkat dari Rp1,94 triliun menjadi Rp2,33 triliun di tahun 2019. Kenaikan alokasi pagu belanja  modal  yang  cukup  signifikan  ini  (Rp385,33  miliar)  sejalan  dengan  upaya pemerintah untuk pemulihan dan rekonstruksi atas bencana gempa tahun 2018. Sampai dengan   triwulan II-2019 realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,32 triliun yang terdiri dari   belanja barang sebesar 43,3 persen, belanja pegawai sebesar 41,6 persen, belanja modal sebesar 15 persen dan bantuan sosial hanya 0,1 persen. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu mengalami sedikit peningkatan dari 45,3 persen pada triwulan II-2018 menjadi 45,4 persen pada triwulan II-2019.

Alokasi pagu TKDD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebesar Rp16,45 triliun terdiri dari alokasi pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp15,27 triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,18 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2018, alokasi pagu TKDD tahun 2019 ini meningkat sebesar 7,2 persen. Realisasi TKDD triwulan II-2019 mencapai Rp8,01 triliun atau 48,7 persen dari pagu. Kontribusi terbesar terhadap realisasi TKDD adalah realisasi DAU sebesar Rp5,17 triliun (64,6 persen) diikuti realisasi DAK sebesar Rp1,58 triliun (19,7 persen), Dana Insentif Daerah sebesar Rp221,46 miliar (2,8 persen).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB sampai dengan triwulan II-2019 adalah sebesar  Rp1,34 triliun yang diberikan kepada 44.195 debitur (berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program). Jumlah penyaluran KUR terbesar di Provinsi NTB terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp285,78 miliar (21,2 persen) dengan jumlah debitur terbanyak yaitu 10.328 debitur (23,4 persen).

Tentunya banyak sekali masukan dan saran bahkan keluhan yang disampaikan para peserta FGD hari ini dimana tentu saja semua hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyusun materi KFR yang lebih berkualitas karena sejatinya KFR ini harusnya mampu menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi daerah mereka masing-masing secara lebih optimal.

Senin (12/8) ini, Kakanwil DJPb Provinsi NTB, bapak Syarwan, disertai beberapa pejabat dan pegawai berkunjung ke Ponpes Nurul Yakin yang beralamat di Dusun Pandanan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Waktu tempuh ke lokasi ini sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Mataram dengan menyusuri jalanan berkontur tanjakan dan turunan serta pinggir laut pesisir barat pulau Lombok. Perjalanan ke lokasi Ponpes juga tidak mudah untuk dilakukan karena setelah jalan besar beraspal, kita harus masuk ke lokasi beberapa kilometer dengan melintasi jalan setapak yang masih berupa tanah dan sempit sekali di kiri kanan pohon bambu dan lainnya memagari jalan. Lokasi ponpes memang benar-benar berada dibawah lereng perbukitan. Dipilihnya penyaluran hewan kurban ditempat ini karena daerah ini termasuk daerah terdampak gempa yang cukup parah, bahkan hingga saat ini rubuhan rumah penduduk di sekitar jalan yang kami lewati masih terlihat jelas.

Dengan disaksikan oleh perwakilan yayasan dan para guru beserta murid serta rombongan Kanwil, bapak Syarwan menyerahkan hewan kurban sebanyak 2 ekor Sapi dan 2 ekor Kambing kepada Ketua Yayasan Nurul Yakin.

Dalam kesempatan berbicara sebelum dilakukan pemotongan hewan kurban, bapak Syarwan menyampaikan bahwa hewan Kurban yang diserahkan hari ini merupakan hasil tabungan khusus kurban pegawai di Kanwil DJPb Provinsi NTB. Selain menyampaikan hal tersebut beliau juga menyampaikan sekilas tentang Ditjen Perbendaharaan dan PKN STAN. Kepada anak para murid kelas 3 MA khususnya beliau menginformasikan tentang PKN STAN dan mempersilakan mereka tahun depan untuk ikut try out yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai salah satu persiapan mengikuti SPMB PKN STAN 2020.

Masih dikesempatan yang sama, beliau juga sedikit bercerita tentang bagaimana Nilai-Nilai Kementerian Keuangan menjadi pegangan bagi seluruh pegawai dalam bekerja dan bergaul di masyarakat. ”Nilai Integritas merupakan nilai utama yang wajib dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh pegawai Kemenkeu” ucap beliau di akhir kesempatan berbicaranya.

Mataram (31/7), Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Syarwan bersama Kabid PPA I, Alim Afifi, Kabid PPA II, Rabindhra Aldy dan Kabid PAPK, Tri Tenggo Sukmono mengunjungi Kantor Gubernur Provinsi NTB untuk bertemu dengan Sekda Provinsi NTB, H. Iswandi. Kunjungan Kakanwil beserta para Kabid ini dalam rangka koordinasi dan menyampaikan data laporan perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Implementasi Kebijakan Fiskal di Provinsi NTB.

Realisasi APBN Tahun 2019 di Provinsi NTB hingga akhir periode 30 Juni 2019 mencatat angka sebesar 34,68% atau sebesar Rp4.241.841.801.614,- dari pagu Rp12.231.868.476.000,-. Dengan memberikan laporan periodik realisasi dana APBN kepada Gubernur, Kakanwil DJPb Provinsi NTB berharap pihak Pemerintah Provinsi mampu mendorong OPD pengguna dana APBN termasuk Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan penggunaan dana APBN tentunya dengan belanja berkualitas sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini Kakanwil DJPb Provinsi NTB juga menginformasikan terkait pertemuan Plt. Direktur Utama PIP Kemenkeu dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur sehari sebelumnya yang membahas rencana kerja sama pengembangan program Ultra Mikro (UMi) di kedua kabupaten tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Iswandi menyambut baik dan menyatakan sangat tertarik dengan program UMi apalagi mengetahui sasaran utama program ini adalah Ibu-ibu produktif, bahkan beliau berjanji akan segera mengumpulkan organisasi-organisasi yang mewadahi kaum perempuan untuk mensosialisasikan program ini.(ben)