Pagi tadi di hari Senin (15/7) ini, baru saja selesai dilaksanakan kegiatan Coffe Morning Bincang-Bincang Fiskal 2019 yang diinisiasi oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Kegiatan ini menghadirkan para Kuasa Pengguna Anggaran Instansi Vertikal di Mataram termasuk KPA unsur Forkopimda. Unsur Pemerintah Daerah tampak hadir juga di kegiatan ini yakni dari BPKAD Provinsi NTB dan BKD Kota Mataram.

Kegiatan bincang-bincang dengan format santai ini dibuka oleh Syarwan selaku Kakanwil DJPb Provinsi NTB dengan di dampingi oleh Alim Afifi sebagai Kabid PPA I dan Rabindhra Aldy, Kabid PPA II. Dalam pengantar untuk membuka diskusi, Syarwan menyampaikan selain sebagai sarana saling mengingatkan terkait capaian realisasi atas dana APBN yang dikelola masing-masing satker dan realisasi DAK Fisik serta Dana Desa, kegiatan ini juga sebagai sarana sharing knowledge serta sumbang saran terkait perkembangan implementasi kebijakan fiskal di Provinsi NTB khususnya periode Semester I dan persiapan memasuki Semester II tahun 2019 ini. Selain hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Syarwan juga meminta para Kuasa Pengguna Anggaran dan hadirin pengelola dana APBN guna membantu berkontribusi positif menyukseskan program penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang diterapkan mulai 1 Juli 2019 ini.

Data yang dilansir pada kegiatan ini (per 30 Juni 2019) antara lain Realisasi Belanja Pegawai dengan capaian 1,3 T atau sekitar 50% dari Pagu 2,7 T, Belanja Barang mencatatkan angka 1,4 T atau sekitar 42 % dari Pagu 3,4T. Belanja Modal baru mencatatkan angka 21 % atau 499 M dari Pagu 2,3 T lalu Bantuan Sosial 20% atau 3,7 M dari Pagu 18,7M. DAK Fisik baru terealisasi 8,24% atau 211,2M dari dana 2,5 T yang disediakan sementara Dana Desa dengan pagu 1,2 T telah terealisasi 708,7 M atau mencapai 60% (ben)

.. izinkan saya mengutip isi pidato Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1963, bahwa ratusan lidi akan tercerai berai,  tidak berguna,  dan mudah patah jika tidak diikat, namun jika lidi-lidi tersebut disatukan dan diikat maka tak akan ada yang mampu mematahkannya... itulah sepenggal kutipan pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syarwan yang sekaligus juga merupakan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB di hadapan para peserta Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019 yang diselenggarakan di Halaman Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara. Isi penggalan pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia tadi sejalan dengan tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu “Bangkit untuk Bersatu”.

Tema Bangkit untuk Bersatu terasa sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang baru saja melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih para wakil rakyatnya serta memilih presiden/wakil presiden untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Dalam naskah pidato yang dibacakan, Menteri Keuangan juga menyinggung hal tersebut dan berpesan agar para ASN khususnya di Kementerian Keuangan untuk mempedomani etika berkomunikasi dan bijak memanfaatkan media sosial dengan tidak melakukan penyebaran berita bohong ataupun ujaran kebencian yang bermuatan SARA. Hal-hal tersebut harus dihindari karena berpotensi menjadi sumber perpecahan bangsa ini.

Terkait dengan pengelolaan APBN, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa mengelola APBN ditengah kondisi ekonomi global yang belum menentu bukanlah suatu hal yang mudah. Masih ada Penerimaan yang masih harus dikumpulkan untuk memenuhi target. Begitupun dengan Pengeluaran Negara yang harus dialokasikan dengan tepat dan instrumen pembiayaan yang harus dikelola dengan prudent. Untuk melakukan semua itu tentunya dibutuhkan persatuan dan sinergi di dalam tubuh Kementerian Keuangan. Dengan Sinergi yang kuat juga diharapkan menjadi jaminan tercapainya visi dan misi Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21. (ben) 

Kabupaten Sumbawa memiliki slogan daerah SABALONG SAMALEWA yang artinya membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan mental spiritual (dunia dan akhirat). Slogan ini menjadi ruh masyarakat Sumbawa dalam kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan birokrasi di daerah ini. Penciptaan iklim birokrasi yang bersih dari praktek korupsi dan praktek negatif lainnya mendapat perhatian khusus dari pimpinan di daerah ini. Hal ini juga tercermin dari Pidato Bupati Sumbawa, Husni Djibril di hadapan hadirin kegiatan Rapat Koordinasi sekaligus Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB di Aula Kantor Bupati pada Selasa (30/4) lalu.

Berbicara dihadapan para Perangkat Daerah, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumbawa, dengan tegas beliau menyatakan “saya tidak ingin dengan tangan saya ini kemudian memecat Kepala Desa karena lalai terhadap penggunaan APBDes nya”. Hal ini beliau tegaskan untuk mengingatkan agar semua Kepala Desa lebih berhati-hati dan tidak menganggap remeh urusan penggunaan Dana Desa yang mereka kelola. Seperti diketahui, tahun 2019 ini Kabupaten Sumbawa mendapat alokasi Dana Desa 144,05 Milyar. Dana ini diperuntukkan untuk 157 Desa yang ada di daerah ini. Selain Dana Desa tentunya Kabupaten Sumbawa juga mendapat Dana Transfer lainnya hingga mencapai jumlah total kurang lebih 1,4 Triliun. Dengan jumlah besaran dana ini tak berlebihan kiranya Bupati berpesan dengan nada tegas kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan pidatonya, Bupati juga meminta kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, untuk menjelaskan segala sesuatu terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa agar semua pihak menjadi jelas dan benar-benar memahami aturan main pengelolaan dana ini.

Dalam kesempatan memberikan materi selepas Penandatanganan Nota Kesepahaman, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyampaikan di hadapan para hadirin sekilas tentang tugas dan fungsi Kanwil Perbendaharaan dan KPPN di daerah. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat juga mengerti peranan institusi ini dalam mengembangkan ekonomi daerah. Apalagi salah satu output dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah penyusunan Kajian Fiskal Regional yang tentu saja berisi potret dan analisis perekonomian suatu daerah. Kajian ini sangat bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan dan pengembangan potensi perekonomian di daerah oleh para pimpinan daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota. Inilah salah satu pertimbangan pembuatan Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dengan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi ini agar pertukaran dan perluasan akses data baik APBN maupun APBD yang dikelola masing-masing instansi mampu menghasilkan Kajian yang lebih berkualitas.

Selanjutnya untuk merespon permintaan dari bupati agar para hadirin mendapat penjelasan yang cukup terkait Dana Transfer ke Daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, Syarwan juga mengingatkan pentingnya agar pihak Pemerintah Kabupaten sebagai eksekutor awal penyaluran dana tersebut agar lebih memperhatikan aturan-aturan terkait norma waktu dari setiap tahapan penyaluran dana. “telat satu hari tidak cair dan tidak ada dispensasi” tegasnya. “karena setelah ada dispensasi pada molor semua” lanjutnya. “ Mari kita disiplin bersama untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini ”tutupnya.

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB dan khususnya di Kabupaten Sumbawa juga menjadi sorotan Syarwan. Meskipun angka Debitur KUR di tahun 2018 untuk Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi dibanding Kabupaten lain di Provinsi NTB yakni 18.238 debitur namun rata-rata pinjaman perdebitur dengan nilai sekitar 23 juta rupiah belum menunjukkan angka yang menggembirakan.

Belum maksimalnya pemanfaatan  program ini oleh masyarakat sangat disayangkan karena hal ini tentu saja akan membuat tujuan pemerintah untuk membuat para pemilik usaha kecil semakin “berdaya” sulit tercapai. “Para Kepala Desa silakan diinventarisir masyarakatnya yang berpotensi untuk mendapatkan KUR dan demikian juga untuk program UMi yakni Kredit yang khusus menyasar emak-emak, jika banyak yang berminat nanti tolong dikumpulkan dan nantinya kami siap membantu memfasilitasi sosialisasi terkait program-program tersebut dengan mendatangkan narasumber dari Jakarta” janji beliau. (ben).

Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ditandatangani hari ini Jumat (21/6) di sela-sela upacara paripurna Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Kesatuan Gerak PKK tahun 2019 Kabupaten Lombok Utara. Upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pemenang ini dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD dan beberapa Instansi vertikal serta sekolah di Kabupaten Lombok Utara.

Syarwan selaku Kakanwil DJPb Provinsi NTB bersama Najmul Akhyar selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara membubuhkan tanda tangan pada Nota Kesepahaman ini dengan disaksikan oleh para pejabat Pemkab KLU termasuk para undangan dari Forkopimda. Nota Kesepahaman ini identik dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani juga oleh Syarwan dengan beberapa Bupati di Provinsi NTB ini. Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tajuk utama Nota Kesepahaman ini. Kualitas Kajian Fiskal Regional yang disusun secara periodik oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB diharapkan semakin meningkat dengan dukungan sajian data APBD yang lebih komprehensif. Kakanwil DJPb Provinsi NTB juga menjanjikan kepada para pimpinan daerah untuk memberikan data fiskal terupdate yang dirangkum dalam Kajian Fiskal Daerah ini sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan para pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian di wilayah mereka masing-masing.

Sehari sebelumnya, Syarwan juga telah berkunjung ke kantor Bupati KLU dan berdiskusi banyak dengan Sekretaris Daerah KLU yang saat itu didampingi juga oleh Asisten Bupati serta beberapa pimpinan OPD. Salah satu pokok diskusi yakni terkait realisasi penyaluran DAK FISIK dan Dana Desa serta program pemberdayaan masyarakat seperti KUR dan UMi. Selain itu, dalam diskusi tersebut Syarwan juga mengingatkan terkait kucuran dana APBN yang dikelola oleh beberapa OPD yang belum optimal penyerapannya.

Selain melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara, Syarwan pada hari yang sama juga mengunjungi Desa Pemenang Barat. Dengan di dampingi oleh Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara dan Camat Pemenang, Syarwan melihat lebih dekat kondisi desa yang baru saja dinobatkan sebagai Desa Terbaik di ajang lomba Desa tingkat Kabupaten Lombok Utara. Desa yang merupakan tempat kelahiran salah satu atlet lari nasional Indonesia yang sedang gemilang prestasinya yakni Lalu Muhammad Zohri ternyata merupakan desa dengan segudang potensi yang menunggu pengembangan lebih intensif. Meskipun secara kasat mata Desa ini masih berusaha bangkit dari kehancuran akibat bencana gempa di medio 2018 lalu namun saat ini denyut nadi kehidupan pembangunan terlihat mulai berjalan normal.

Dalam kesempatan berdialog dengan Kepala Desa Pemenang Barat, M. Syukri, Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Syarwan banyak menggali informasi terkait dampak kucuran Dana Desa di daerah ini baik dari segi pembangunan fisik/infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. M. Syukri selaku Kepala Desa menyatakan sangat senang dengan kunjungan Kakanwil DJPb Provinsi NTB ini ke desanya. Dengan semangat yang luar biasa Kepala Desa dua periode ini bercerita tentang bagaimana upayanya mencari dan menggandeng berbagai pihak untuk “mengeroyok” pembangunan di desanya. Sistem Zonasi berdasarkan potensi kampung di desanya telah berhasil beliau susun dan petakan. Potensi Ekowisata, potensi perindustrian, potensi pendidikan dan beberapa potensi lainnya menjadi “jualan” yang beliau tawarkan kepada berbagai pihak yang bisa diajak bekerjasama. Hasil nya menurut beliau sudah sangat terlihat. Beberapa proyek kerjasama berhasil didapatkan.Wilayah Desanya dijadikan sebagai pilot project beberapa kegiatan pengembangan ekonomi. Namun demikian dengan segala keberhasilannya, beliau tetap dengan semangat secara langsung  meminta masukan dan petunjuk dari Kakanwil DJPb Provinsi NTB agar desanya mampu menjadi pengelola dana desa yang transparan, akuntabel dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di masa depan. (ben).

Dompu -  Kepala  Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, didampingi Kepala Bidang PPA II, M. Budi Dharmanto serta Kepala KPPN Bima, Saprudin, pada hari Selasa (15/5) kemarin melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Dompu. Selain menjadi pembicara  dalam kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 yang diselenggarakan di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Syarwan juga dalam kesempatan kunjungan ini bertatap muka dan melakukan pembicaraan langsung dengan Bupati Kabupaten Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Dalam pembicaraan ini, Syarwan menyinggung terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB secara periodik. Selain data APBN, penyusunan kajian ini juga membutuhkan data APBD untuk menghasilkan Kajian berkualitas. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Syarwan meminta bantuan kepada Bupati agar lebih mudah dan cepat mendapatkan data APBD untuk penyusunan kajian dimaksud. Pembuatan Nota Kesepahaman menjadi salah satu cara memfasilitasi agar data APBD bisa didapatkan secara lebih mudah dan lancar. Nantinya hasil Kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB ini juga akan disampaikan kepada seluruh pimpinan daerah secara utuh agar bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam melihat potensi ekonomi daerah dan pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Kepada Bupati, Syarwan juga menyampaikan bahwa realisasi DAK Fisik tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dompu hingga saat ini masih nihil. Realisasi nihil DAK Fisik ini sebenarnya tidak hanya di alami oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat kecuali Kabupaten Lombok Utara yang sudah mencairkan DAK Fisik tahap I tahun 2019. Alokasi DAK Fisik dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada Kabupaten  Dompu mengalami kenaikan sebesar Rp102.070.534.000,- (210%). Tahun 2017 Kab. Dompu mendapatkan alokasi sebesar Rp92.749.586.000, tahun 2018 mengalami kenaikan Rp54.620.758.000 menjadi Rp147.370.344.000 (159%), dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp47.449.776.000 menjadi Rp194.820.120.000 (132%). Kabupaten Dompu sendiri untuk tahun 2018 tercatat mampu merealisasikan DAK Fisik sebesar Rp146.041.338.968 (99,10%), yang merupakan realisasi tertinggi di Provinsi NTB.

Masih dikesempatan yang sama, data terkait Kredit Usaha Rakyat dan kredit Ultra Mikro (UMi). Juga disampaikan oleh Syarwan. Dengan penyampaian data ini, Syarwan berharap agar Bupati mampu mendorong masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan akses pembiayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif ini. Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Syarwan, Bupati Kabupaten Dompu menyampaikan bahwa pembuatan Nota Kesepahaman terkait penggunaan bersama data APBN dan APBD memang diperlukan. Beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya memang sangat konsen terkait perkembangan usaha produktif di daerahnya, khususnya terkait komoditas andalan dan unggulan daerah yakni jagung. Kebutuhan dana pengembangan komoditas jagung ini bahkan disebutnya bisa menyentuh triliunan rupiah. Apalagi ke depannya direncanakan juga Pembangunan Pabrik Pakan Ternak yang memungkinkan penyerapan hasil produksi jagung petani secara lebih maksimal. (ben)

TUGAS & FUNGSI KANTOR WILAYAH

Berdasarkan PMK 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 TUGAS

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas :

• Koordinasi
• Pembinaan
• Supervise
• Asistensi
• Bimbingan teknis
• Dukungan teknis
• Monitoring
• Evaluasi
• Analisis kajian
• Penyusunan laporan
• Pertanggungjawaban di bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

• Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran
• Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi atas pelaksanaan anggaran
• Penyusunan reviu atas belanja pemerintah (spending revieu) dan reviu pelaksanaan anggaran
• Pembinaan teknis sistem akuntansi
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer
• Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
• Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum (BLU)
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah
• Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
• Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah
• Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN)
• Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan
• Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management)
• Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
• Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
• Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja
• Pelaksanaan kepatuhan internal
• Pelaksanaan administrasi kantor wilayah