Pada hari rabu (17/3), bertempat di Ruangan Sekda Papua, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua bersama Kepala Kanwil DJP Provinsi Papua dan Maluku didampingi oleh Kepala KPPN Jayapura dan Kepala KPP Pratama Jayapura melakukan kunjungan/audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak Dance Yulian Flassy. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Drs. Burhani A.S. M.M. menyampaikan terkait alokasi Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD Papua Tahun Anggaran 2021 dan perkembangan realisasinya s.d. Maret 2021 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan non Fisik, Dana Desa, Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Otonomi Khusus.

Sekda Provinsi Papua yang baru saja dilantik pada bulan maret ini mengapresiasi atas kedatangan dan penyampaian informasi yang diberikan Kepala kanwil DJPb Papua serta menyatakan komitmennya untuk selalu bersinergi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran di Provinsi Papua. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Daerah Papua agar pelaksanaan anggaran di daerah bisa optimal.

(*Tim Media Kanwil DJPb Papua)

Eco Office

Perekonomian Papua Triwulan I 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen (y-o-y), Peningkatan mayoritas lapangan usaha merupakan pemicu pertumbuhan tersebut, walaupun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang ekonomi utama Papua mengalami kontraksi -2,35 persen.Pada bulan Maret 2020, gabungan 3 kota IHK (Jayapura, Merauke, dan Timika) di Papua mengalami deflasi sebesar 0,92 persen. Deflasi di 3 kota IHK terjadi akibat penurunan harga barang dan jasa pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Jumlah pengangguran di Papua pada Februari 2020 mencapai 66.296 orang, meningkat 4.411 orang dibandingkan Februari 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua pada Februari 2020 mencapai 3,62 persen atau turun sebesar 0,03 persen dibandingkan kondisi pada bulan Agustus 2019. Dalam pelaksanaan APBN, realisasi pendapatan negara mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara triwulan I 2020 mencapai Rp1,86 triliun atau 16,9 persen dari target sebesar Rp11,03 triliun. Realisasi belanja Negara triwulan I 2020 mencapai Rp8,51 triliun atau 13,3 persen dari alokasi pagu. Realisasi penyaluran TKDD triwulan I 2020 sebesar Rp6,74 Triliun atau 14,2 persen dari alokasi pagu Rp47,30 Triliun. Salah satu penyebab masih belum optimalnya serapan anggaran pada triwulan I-2020 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang membuat aktifitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, sehingga pelaksanaan proyek dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu.

Dalam pelaksanaan APBD triwulan I 2020, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,09 triliun atau 13,05 persen dari target, sedangkan dari sisi belanja pagu belanja sebagian besar masih dialokasikan untuk memenuhi belanja pegawai dan belanja barang. Adapun realisasi belanja sampai dengan triwulan I 2020 baru mencapai Rp3,75 triliun atau sebesar 8,22 persen dari pagu.

Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua Triwulan I 2020 selengkapnya dapat diakses melalui http://bit.ly/KFRPapuaTw12020

Tiga Pejabat Eselon II Kantor Pusat Hadiri Pembukaan Rakorwil DJPb Papua Tahun 2021

Kegiatan Rapat Koordinasi Mutu Layanan dan Inovasi Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, S.Sos., M.M., M.Si. Pembukaan yang dilaksanakan secara daring tersebut turut dihadiri Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, R. Wiwin Istanti, S.E. Ak., M.Laws dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, Saiful Islam, S.E., M.B.A., Ph.D. Rakor yang direncanakan diadakan tanggal 3-5 Maret 2021 di Kota Jayapura tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua, Burhani A.S., Para Kabid/Kabu, Kasi/Kasubbag dan pegawai Kanwil DJPb Prov. Papua. Selain pejabat/pegawai Kanwil DJPb, rakor juga dihadiri oleh para Kepala KPPN didampingi 1 orang pejabat pengawas/staf KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Papua.

Pada kesempatan tersebut Plt. Sesditjen Perbendaharaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para insan perbendaharaan di Provinsi Papua untuk terus menghasilkan inovasi yang menunjang layanan perbendaharaan. Beliau mencontohkan beberapa inovasi instansi vertikal DJPb yang mendapat penghargaan tingkat Kemenkeu, yaitu CRIWIT dan SAKATO. CRIWIT merupakan inovasi KPPN Bitung yang berhasil meraih Top 12 Inovasi Kemenkeu tahun 2019. Sedangkan SAKATO merupakan inovasi KPPN Padang berhasil meraih Top 5 Inovasi Kemenkeu tahun 2020.

Selanjutnya Direktur SITP berpesan agar inovasi yang dihasilkan bersifat aman (secure), tidak mengganggu backbone sistem layanan utama, inovasi yang bersifat solutif, dan memperhatikan prinsip-prinsip penataan teknologi informasi Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan Direktur APK meminta jajaran Ditjen Perbendaharaan lingkup Provinsi Papua agar melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan lebih optimal. Beberapa hal yang menjadi perhatian Bu Wiwin Istanti adalah penyelesaian hibah pada KPU, pagu minus dan memastikan analisis dilakukan setiap penyusunan laporan keuangan.

Burhani A.S. selaku Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua mengucapkan terimakasih atas kesediaan 3 pejabat penting Kantor Pusat DJPb tersebut menghadiri pembukaan Rakor Mutu Layanan dan Inovasi DJPb Papua tahun 2021. Beliau juga melaporkan Rakor mengambil tema “Inovasi Sang Penjemput Fajar untuk Mengawal APBN Menuju Kebangkitan Ekonomi”. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk sinergi, peneguhan komitmen dan sarana koordinasi unit kerja Ditjen Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua. Setelah rakor diharapkan kinerja dan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan APBN di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2021 lebih baik lagi.