edan, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam APBN 2018 program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun, saat ini pemerintah melakukan uji coba program pembiayaan Umi di 21 daerah kabupaten se-Indonesia mulai dari Aceh hingga Sorong.
edan, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam APBN 2018 program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun, saat ini pemerintah melakukan uji coba program pembiayaan Umi di 21 daerah kabupaten se-Indonesia mulai dari Aceh hingga Sorong.
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Hari Pahlawan merupakan momen penting bagi kita semua untuk terus memelihara api perjuangan yang tidak boleh padam untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa dan negara Indonesia.
Jakarta. www.djpbn.kemenkeu.go.id - Program ‘Perbendaharaan Go Green’ tahun 2017 berlanjut dengan kegiatan penghijauan ‘Satu Pegawai Satu Pohon’ di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan penanaman seribu bibit pohon bakau (mangrove) di area kritis pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara (07/10).
Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.
Bandung, www.kemenkeu.go.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meminta pendamping desa agar menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa.
Pandeglang, www.kemenkeu.go.id – Presiden Joko Widodo menginginkan Dana Desa dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua, dan Rp800 juta pada tahun ketiga.
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - memperbaiki timelag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motifasi Kementerian Keuangan RI khususnya DJPB untuk bersinergi dengan DJPK untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) (6/9).