“Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan representasi Kementerian Keuangan di Daerah. Kanwil memiliki tugas mengawal APBN termasuk penyaluran dana transfer untuk keperluan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dialokasikan lingkup Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga dapat menjadi faktor penggerak ekonomi bagi masyarakat. Mengingat kondisi pandemi, alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di desa” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Buton Utara di Ereke, Selasa (13/07).

Dalam rangka kordinasi pelaksanaan tugas yang diemban, Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah yang diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2021 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara yang digelar bertema “Akselerasi Kinerja Melalui Elaborasi Jabatan Fungsional dalam Rangka Memperkuat Tugas Perbendaharaan”. Alasan pemilihan tema menurut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa adalah Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha untuk menekuni dan mencermati jabatan fungsional secara utuh untuk mendukung penguatan tugas perbendaharaan. Berbagai macam tugas perbendaharaan akan dijadikan materi pembahasan pada rakorwil kali ini. Tugas tersebut adalah pengelolaan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kehumasan, dan Penerapan SAKTI secara penuh pada satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan dalam rangka transparansi pengelolaan APBN, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Press Conference pada Rabu (21/7). Selain agenda rutin pertemuan insan Kemenkeu Sultra, acara menjadi lebih penting karena bersamaan dengan paparan capaian kinerja Kemenkeu Sultra dari masing-masing kantor termasuk dalam rangka menyukseskan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021.

Minggu (13/6), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monev penyaluran Dana Desa ke Desa Labengki, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara. Kunjungan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan BPMD Kab. Konawe Utara sehingga bukan hanya bertemu Kades Desa Labengki saja, namun juga ada 2 Kades lainnya di sekitar Desa Labengki yakni Kades Desa Tapunopaka dan Kades Waturambaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga Kades tersebut, diperoleh informasi bahwa BLT Desa mereka baru dicairkan 2 bulan yakni untuk bulan Januari dan Februari. Penyebab dari keterlambatan penyaluran BLT Desa yang baru 2 bulan adalah dikarenakan APBDes terlambat ditetapkan.

Kamis (10/6), Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Rakorda PA yang bertema Penguatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam Akselerasi Pemulihan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tenggara ini dihadiri Para KPA Satker lingkup Kanwil DJPb Sultra secara luring maupun daring.