Halo, #SobatSultra!👋🏼

Untuk menjaga integritas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJPb Sultra terkait pelayanan yang kami berikan maupun momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami tegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan layanan pada Kanwil DJPb Sultra adalah gratis/tanpa biaya dan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJPb Sultra.

Apabila #SobatSultra mengetahui terdapat pejabat/pegawai Kanwil DJPb Sultra yang menerima gratifikasi selaku ASN dan Penyelenggara Layanan, dapat segera melapor pada saluran pengaduan kami seperti: wise.kemenkeu.go.id, pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, bit.ly/Punggolaka-Sultra, atau selengkapnya dapat diakses pada tautan https://s.id/LaranganGratifikasiDJPbSultra.

#TolakGratifikasi
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!👋🏼

Rabu (2/2), Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful, melakukan briefing kepada seluruh jajaran Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam briefing tersebut, Plt. Kakanwil DJPb Prov. Sultra menyampaikan pentingnya '4-AS' dalam menjalankan pekerjaan sebagai Insan Perbendaharaan. '4-AS' tersebut adalah Kerja KerAS, Kerja CerdAS, Kerja IkhlAS, dan Kerja TuntAS.

Dalam melaksanakan prinsip '4-AS' tersebut, seorang Insan Perbendaharaan diharapkan dapat melaksanakannya melalui berbagai inovasi serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat yang ada sehingga pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan the best employee kepada para Pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Ketiga Pegawai tersebut adalah Sdri. Gayatri, Sdr. Firdan Fahmi dan Sdr. Bhima Agung Pambudi. Ketiga Pegawai tersebut diharapkan dapat menjadi contoh untuk memotivasi Pegawai lainnya agar dapat memberikan kinerja terbaiknya sebagai Insan Perbendaharaan.

#DJPbHAnDAL

Hai, #SobatSultra 👋🏻

Senin (31/01), seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara telah menandatangai kontrak kinerja tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Januari.

Dalam kontrak kinerja tahun 2022, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki 10 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 indikator kinerja utama (IKU). Salah satunya adalah indeks efektivitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist yang merupakan IKU baru pada tahun ini.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak kinerja ini, diharapkan seluruh target dapat tercapai pada tahun 2022 dan kualitas kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara dapat meningkat.

#KontrakKinerja2022
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!👋🏼

Kamis (3/2), telah dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji PNS terhadap 19 pegawai Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesembilan belas Pegawai tersebut terdiri dari 5 orang laki-laki dan 14 orang perempuan dengan latar pendidikan S1 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 17 orang dan D1 sebanyak 1 orang. Adapun penempatan PNS yang dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji yaitu di Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3 orang, KPPN Kendari sebanyak 9 orang, KPPN Bau-Bau sebanyak 3 orang dan KPPN Kolaka sebanyak 4 orang.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful mengharapkan kepada PNS yang dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji untuk melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Disampaikan juga agar PNS yang baru disumpah untuk memberanikan diri mengungkapkan gagasannya, sebab unit organisasi saat ini sedang menjalankan budaya egaliter, yakni adanya kesetaraan dan kesamaan.

Tidak lupa Bapak Syaiful memberikan motivasi kepada Pegawai yang disumpah, bahwa Pegawai yang baru saja disumpah ditempatkan di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara karena dinilai layak dan mampu untuk berkontribusi bagi negara di tempat mereka ditempatkan.

#SumpahPNS
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!👋🏼

Jumat (4/2), bertempat di Aula Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan Coffee Morning Kemenkeu Satu yang dihadiri oleh jajaran Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Tenggara, diantaranya Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra (juga sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sultra) beserta jajaran; Kepala KPPN Kendari, Kepala KPPN Raha, Kepala KPPN Kolaka, Kepala KPP Kolaka, Kepala KPP Kendari, dan Perwakilan dari KPKNL Kendari dan KPP BC Kendari. Adapun sebelum Coffee Morning dimulai, telah dilaksanakan Senam Bersama terlebih dahulu di halaman Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas beberapa agenda strategis diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Chief Regional Economist. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Chief Regional Economist bukanlah pekerjaan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara semata, tetapi merupakan tugas bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari Kemenkeu Satu di Sulawesi Tenggara. Adapun penguatan dalam tugas dan fungsi Chief Regional Economist dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya piloting Assets & Liabilities Committee (ALCo) dan Cash Planning Information Network (CPIN). Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Chief Regional Economist di wilayah Sulawesi Tenggara seperti dalam penyaluran dana desa dan pemungutan pajaknya yang perlu ditata kembali sebab terdapat beberapa desa yang belum memahami terkait perpajakan sehingga potensi penerimaan perpajakan menjadi tidak optimal.

Pada pokoknya setiap kantor Perwakilan bersama Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mitra kerjanya dapat meningkatkan koordinasi dan membangun bersama pemahaman tentang pentingnya untuk dapat menyusun dan membuat proyeksi Perencanaan Keuangan yang baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran secara akurat.

Adapun terkait kolaborasi bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tenggara dapat dilakukan melalui sharing data antar Kantor Perwakilan guna menghasilkan data yang akurat, komprehensif dan akuntabel dalam setiap analisis yang dilakukan oleh setiap Kantor Perwakilan. Selain itu, kolaborasi bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tenggara juga diwujudkan melalui penyediaan spot atau tempat bersama pada Kantor Perwakilan Kemenkeu di Kabupaten/Kota yang hanya memiliki satu Kantor Perwakilan Kemenkeu. Misalnya di KPPN Kolaka akan disediakan spot atau tempat tertentu yang diperuntukan untuk pelayanan dari Kantor Perwakilan Kemenkeu lain yang tidak memiliki kantor di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya tengah digagas oleh Pemerintah Kota Kendari terkait Mall Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi. Dalam Mall tersebut, Pemkot Kendari telah memberikan slot tempat yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Perwakilan Kemenkeu Sultra untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesempatan ini juga turut dapat dimanfaatkan sebagai wadah kolaborasi Kemenkeu Satu oleh seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sultra.

#KemenkeuSatuKemenkeuTerpercaya
#DJPbHAnDAL