Penyaluran Dana Desa dan Operasional Sekolah di Sulawesi Utara melalui KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Utara sudah mulai terealisasi. Untuk penyaluran Dana Desa telah disalurkan pada 9 Pemerintah Daerah yang ada dari 12 Pemda penerima Dana Desa.
Penyaluran Dana Desa dan Operasional Sekolah di Sulawesi Utara melalui KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Utara sudah mulai terealisasi. Untuk penyaluran Dana Desa telah disalurkan pada 9 Pemerintah Daerah yang ada dari 12 Pemda penerima Dana Desa.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan Kantor Wilayah Direrktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) terkait dengan Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa (DFDD) Tahun 2022, Selasa 29 Maret 2022, Bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bolaang Mongondow. Pelaksanaan FGD tersebut dipimpin oleh Kepala BKAD Bolang Mongondow yang mewakili Sekretaris Daerah (Setda), Seriyanto, S.T., dengan narasumber Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Petter Ibnu Ch, yang didampingi Kepala KPPN Kotamobagu, Decky Kurniadi.
Kamis (24/3), Kanwil DJPb Provinsi Sulut mengadakan kegiatan asistensi pada KPPN Tahuna dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategis memperoleh predikat WBK. Dalam kegiatan dihadiri Kepala Kanwil DJPb Sulut, Kabid SKKI, Kepala seksi KI, serta seluruh pejabat/pegawai KPPN Tahuna.
Selasa 22/03 Tim Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Mushlih, dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi DFDD dan FGD di Kabupaten Kepulauan Talaud, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi. Dalam pertemuan singkat bersama Sekda, Kamagi mendukung penuh serta mengapresiasi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawal pelaksanaan penyaluran DFDD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Diharapkan pada tahun 2022 DAK Fisik dan Dana Desa dapat disalurkan secara optimal dari APBN.
Awal Periode 2022 ini masih dibayangi dengan pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2022, terjadi lonjakan kasus COVID-19 hingga tertinggi pada tanggal 23 Februari, dimana penambahan kasus di Sulawesi Utara pada hari itu mencapai 1.115 kasus dan mulai menurun setelah tanggal tersebut. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan menjadi salah satu issue yang berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN dan APBD. Pada sisi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara, terdapat deviasi antara realisasi dan proyeksi yang diharapkan sebesar -26,50% dimana PNBP yang terealisasi senilai 45.67 Miliar Rupiah.
Bertempat di Resto Nyiur Melambai Dialoog Hotel Kab. Kepl. Sangihe, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov. Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani dengan didampingi Plt Kepala KPPN Tahuna, Erwinsyah menerima Kunjungan Bupati Kab. Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana SE,ME pada tanggal 24 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara menyampaikan tingkat realisasi realisasi penyerapan anggaran DAK Fisik dan Dana Desa pada Pemda Kab. Kepl sangihe tahun 2021 yang menunjukan tingkat realisasi yang optimal baik dari sisi anggaran maupun capaian output dari setiap penyerapan.
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian IKPA tingkat satuan kerja lingkup KPPN Kotamobagu dan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara turut mengambil peran dalam Sosialisasi Reformulasi IKPA TA 2022 KPPN Kotamobagu yang diselenggarakan secara daring pada hari Selasa, 22 Maret 2022.