Berita

Seputar Kanwil DJPb

Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif PP No. 12 Tahun 2019

Dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pasca terbitnya PP 12 tahun 2019, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif PP No. 12 Tahun 2019 pada hari Selasa, 25 Agustus 2020.

Kegiatan yang bertempat di Aula Lantai I Gedung Keuangan Negara Palembang dan diikuti oleh perwakilan pejabat/pegawai dari 18 BPKAD dan 5 KPPN lingkup Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan secara daring dengan media zoom meeting maupun tatap muka terbatas untuk peserta dalam kota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam masa pandemik Covid-19. Diskusi yang berlangsung secara aktif selama lebih kurang 3 jam ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi dan sedini mungkin mempersiapkan pelaksanaan perubahan sesuai PP 12 secara bertahap pada masa transisi guna memitigasi risiko atas kendala-kendala dan permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Dengan demikian kualitas LKPD dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.


Dalam Pembukaan dan pengarahannya, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan, Taukhid, mengingatkan pentingnya diskusi penyusunan laporan keuangan daerah dalam perspektif PP 12 tahun 2019 yang mengambil tema mengukur harmonisasi PP 12 tahun 2019 terhadap PP 71 tahun 2010 dalam peningkatan derajat kewajaran pengungkapan transaksi keuangan daerah. "Saya berharap dapat tercipta atau ditemukan harmonisasi dari 3 layer pengelolaan keuangan, yaitu Pengelolaan Keuangan Negara (APBN), Pengelolaan Keuangan daerah (APBD) dan Pengelolaan Keuangan Desa(APBDes)," ujarnya.


FGD ini dipandu oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Mujiono, selaku moderator. Materi pertama, yaitu 'Membangun Budaya Capaian Opini WTP Sebagai Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah' disampaikan secara apik oleh Mega Meilistya, Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan Direktorat APK, DJPb. Sedangkan materi kedua tentang 'Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif PP No. 12 Tahun 2019' yang disampaikan oleh Ira Hayatunnisma, Kasubdit Wilayah 2 pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri, mampu menarik perhatian banyak peserta untuk melakukan diskusi secara lebih mendalam.
FGD berlangsung secara interaktif antara peserta dan narasumber. Berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta dijawab secara lugas dan jelas oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluran Pengaduan

Lapor
SIPANDU
WISE
Telepon

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Keuangan Negara Palembang Lt.2 Jalan Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang
Tel: 0711-356534

IKUTI KAMI

Search