Berita

Seputar Kanwil DJPb

Penyaluran Dana BOS Tahap II Gelombang 1 Lingkup Provinsi Maluku

 

Hay Mitra Perbendaharaan KPPN Ambon..
Kalian harus tau, pada Jumat (7/5) yang lalu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon telah menyelesaikan penyaluran Dana BOS Reguler untuk Tahap II Gelombang I senilai Rp179.521.656.000,-. Pembayaran tersebut diperuntukkan bagi 2.202 sekolah yang terdapat di Provinsi Maluku, yang terdiri dari jenjang SD sebesar Rp76,77 miliar untuk 168.936 siswa, jenjang SLB sebesar Rp990,86 juta untuk 540 siswa, jenjang SMP sebesar Rp42,88 miliar untuk 76.244 siswa, jenjang SMA sebesar Rp42,96 miliar untuk 56.128 siswa, dan jenjang SMK sebesar Rp15,93 miliar untuk 19.283 siswa.

Seperti penyaluran-penyaluran sebelumnya, dana BOS tersebut disalurkan melalui KPPN Ambon langsung ke rekening sekolah sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas penyaluran Dana BOS Reguler Tahun 2021. Nilai keseluruhan rekomendasi yang disampaikan Kemendikbud kepada Kementerian Keuangan untuk penyaluran BOS kali ini adalah sebesar Rp18,90 triliun, dan untuk wilayah Provinsi Maluku memperoleh penyaluran sebesar Rp179,5  miliar. Secara akumulasi untuk tahun 2021, sampai dengan saat ini KPPN Ambon telah menyalurkan Dana BOS sebesar Rp346,56 miliar yang terbagi dalam 2 tahap, yakni Tahap I sebesar Rp167,04 miliar dan Tahap II sebesar Rp179,52 milar.

Sebagaimana diketahui, mulai dari tahun 2020 penyaluran Dana BOS dilaksanakan oleh masing-masing KPPN yang berada di ibukota provinsi, termasuk KPPN Ambon yang berada di ibukota Provinsi Maluku. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap masing-masing pemda selaku stakeholders-nya dan meningkatkan efisiensi koordinasi serta konsultasi antara pemda dengan Kementerian Keuangan. Dampak positif atas perubahan mekanisme penyaluran BOS ini juga dirasakan dengan semakin cepat masuknya Dana BOS kepada masing-masing sekolah, sehingga dapat segera dimanfaatkan. Selanjutnya upaya transformasi pengelolaan dana BOS juga terus dilakukan Kemendikbud dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS yang bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search