Berita

Seputar Kanwil DJPb

Akhir Tahun, Meroketnya Pertumbuhan Ekonomi?

Oleh: Al Udin, Kepala Seksi MSKI KPPN Banda Aceh

    Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini dirasakan oleh semua sektor, baik dari sektor ekonomi, pariwisata, dan bisnis lainnya. Namun demikan, pemerintah terus berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memulihkan ekonomi, salah satunya dengan progam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

    Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggenjot realisasi APBN di setiap periodenya (baik bulanan maupun triwulanan) sesuai target tertentu. Untuk triwulan III Tahun 2021 sendiri, pemerintah menetapkan target penyerapan anggaran sebesar 70% dari pagu anggaran masing-masing satker Kementerian/Lembaga. Dengan upaya ini diharapkan multiplier effect dari belanja pemerintah dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada konteks ini, penyerapan anggaran tidak hanya didominasi oleh belanja pegawai, barang, dan modal semata, tetapi juga belanja bantuan sosial dan penyaluran Dana Desa di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Nusantara.

    Namun demikian, berdasarkan data dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga relatif belum mencapai target yang diharapkan. Hingga 26 November 2021, penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga masih berada di kisaran angka 74% (data OMSPAN, 26 November 2021). Satker menyatakan bahwa penyebab dari kurang optimalnya penyerapan anggaran tersebut adalah dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Covid-19, tender yang gagal, bahkan terdapat refocusing/pemotongan anggaran yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan yang telah direncakanan di awal tahun. Beberapa hal ini umumnya menjadi alasan pembenaran ketika anggaran satker tidak dapat terserap secara optimal sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Belum lagi, seringkali terjadi lonjakan penyerapan di akhir tahun yang selalu saja terulang. Sebuah fenomena anggaran pemerintah yang mungkin perlu dicari tahu detil penyebabnya.

    Sementara itu untuk tahun anggaran 2021, pemerintah mematok target 95% realisasi anggaran Kementerian/Lembaga. Jumlah yang tidak sedikit tentunya, jika melihat hingga akhir November saja realisasi anggaran masih berada di bawah 75%. Walaupun demikian, kita perlu untuk tetap optimis agar penyerapan anggaran dapat melampaui target yang ditetapkan. Karena bisa jadi, fenomena berulang penyerapan anggaran yang melejit di akhir tahun akan kembali terulang di tahun 2021 ini karena diprediksi akan terjadi peningkatan pengajuan pencairan anggaran di bulan Desember ini. Lalu jika diamati dalam skala regional khususnya di Provinsi Aceh, penyerapan anggaran tertinggi berada di satker-satker Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan total realisasi yang sudah mencapai angka 96,79%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah berada pada satker-satker Kementerian Perdagangan dengan realisasi yang baru mencapai angka 57,29% (data OMSPAN hingga 26 November 2021).

Trend Setiap Tahun

    Fenomena penumpukan pencairan APBN di akhir tahun sebenarnya bukanlah hal baru. Melihat data tren tahun-tahun sebelumnya, dapat diamati bahwa terjadi puncak pencairan anggaran di akhir tahun yaitu pada bulan Desember. Untuk mengantisipasi fenomena ini, sebenarnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan pedoman langkah-langkah akhir tahun dan juga langkah strategis awal tahun di setiap tahun anggaran, akan tetapi tren ini masih saja belum mereda. Berdasarkan data pada grafik di bawah dapat dilihat bahwa tren pengajuan SPM sebenarnya menurun di akhir tahun, terutama berkaitan dengan data-data kontrak yang berakhir pada tahun 2021.

    Dari data di atas kita dapat menyimpulkan sementara bahwa telah terjadi perbaikan tren penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Edukasi dan komunikasi dengan satuan kerja menjadi salah satu aspek krusial dalam perbaikan tren tersebut. Selain itu, dukungan dari pimpinan serta KPA juga penting agar pemahaman terhadap upaya penyerapan anggaran dapat diperoleh secara komprehensif pada semua level pejabat perbendaharaan di satker. Hal lain yang juga penting adalah perlunya pengawasan dan pengendalian internal yang memadai, terutama dalam kaitannya pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun di awal tahun. Selanjutnya, sinergi dan koordinasi dengan seluruh pihak, baik antara KPPN dengan satker dan perbankan, atau antara satker dengan pihak ketiga juga harus dapat dijalin dengan sebaik-baiknya sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Dengan beberapa hal di atas, diharapkan fenomena penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun dapat semakin dikurangi dan penyerapan anggaran dapat lebih merata sepanjang tahun. Strategi ini juga diharapkan akan berdampak pada pemerataan perekonomian secara makro sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh
Gedung Keuangan Negara, Gd A Lantai 1 
Jl Tgk Chik Ci Tiro, Gampong Ateuk, Kec. Baiturrahman
Tel: 0651-29804 Fax: 0651-29804

IKUTI KAMI

Search