Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Jatuh Tempo Penyetoran Dan Pelaporan Pajak

 

Jatuh Tempo Penyetoran Pajak

Jatuh Tempo

Batas Waktu Pembayaran /Penyetoran Pajak

Instansi

Jenis Pajak

Jatuh Tempo

Perintah Pusat & Daerah

PPN

 

UP : Maksimal 7 Hari Setelah Pembayaran

LS : Hari Yang Sama Dengan Pembayaran

Pph

Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21,Pasal 22,Pph Pasal 23

Pemerintah Desa

PPN

 

Paling Lama Tanggal 10 Bulan Berikut

Pph

Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21,Pasal 22,Pph Pasal 23

PKP Instansi Pemerintah

PPN

Paling Lama Akhir Bulan Berikutnya

Sanksi

Sanksi Terlambat Setor Sesuai Pasal 9ayat (2.A) UU KUP, Pembayaran Atau Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Setelah Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Dikenakan Sanksi Administrasi Bunga 2% Per-Bulan

Sanksi Dihitung Dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran S.D. Tanggal Pembayaran

Jatuh Tempo Pelaporan Pajak

Jatuh Tempo

Batas Waktu Pelaporan Pajak

Instansi

Jenis Pajak

Jatuh Tempo

SPT Pph Pasal 21

Pph Pasal 21

 

Tanggal 20 Bulan Berikutnya

SPT Unifikasi

PPN

 

Tanggal 20 Bulan Berikutnya

Pph Pasal 22

 

Pph Pasal 23

 

Pph Pasal 4 Ayat (2)

SPT PPN 111

PPN Bagi PKP

Akhir Bulan Berikutnya

Sanksi

Sanksi Tidak Atau Terlambat Melapor Sesuai Pasal 7 UU KUP, Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Tidak Di Sampaikan Dalam Jangka Waktu Yang Telah Di Tentukan, Maka Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda Besar :

  • Rp.500.000 Untuk SPT Masa PPN
  • Rp.100.000 Untuk SPT Masa Lainnya
  • RP.1.000.000 Untuk SPT Tahunan Pph WP Badan
  • RP.100.000 Untuk SPT Tahunan Pph WP OP

 Kewajiban Bendahara Instansi Pemerintah

Panduan Kewajiban Bendahara Instansi Pemerintah

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh
Gedung Keuangan Negara, Gd A Lantai 1 
Jl Tgk Chik Di Tiro, Gampong Ateuk, Kec. Baiturrahman
Tel: 0651-29804 Fax: 0651-29804

IKUTI KAMI

Search