Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Selasa (19/2/2019).

Sehubungan dengan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan akselerasi Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) mulai tahun 2017, pada tanggal 19 Februari 2019 seluruh pimpinan dan pegawai KPPN Banjarmasin mendeklarasikan diri untuk siap membangun ZI menuju WBK WBBM.

Bertempat di Aula Kantor KPPN Banjarmasin, kegiatan ini dihadiri Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono, dan tamu undangan lainnya.

Kepala KPPN Banjarmasin, Saritano, menyampaikan deklarasi ini sejalan dengan semangat pembenahan berkelanjutan dalam agenda reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan terutama dalam hal pencegahan korupsi.

"Berbagai inovasi Iayanan telah diupayakan dalam rangka meningkatkan Iayanan yang akuntable, tranparan, tanpa biaya dan berorientasi pada kepuasan mitra kerja," kata dia.

Pelayanan pada KPPN Banjarmasin disebutkan dia telah dilakukan sesual Stanoar Operating Procedur (SOP) yang jeIas sesuai peraturan.

"Semua pelayanan dilakukan di loket front office, dengan didukung lay out kantor dan penggunaan aplikasi berbasis IT. Juga tersedia loket customer service untuk melayani konsultasi masalah yang dihadapi satuan kerja," tuturnya.

KPPN Banjarmasin menurutnya berkomitmen untuk melayani dengan SENYUM yaitu Sinergi, Empati, Non Gratiflkasi, Yakin, Unggul, Modern.

"Pada tahun anggaran 2019, KPPN Banjarmasin melayani 306 satuan kerja yang tersebar di wilayah Pemkot Banjarmasin, Pemkot Banjarbaru. Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Pemprov Kalimantan Selatan," terangnya.

Adapun total pagu dana yang dikelola mencapai Rp 7.489.377.670.000 (Tujuh Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah).

Banjarmasin, KPPN Banjarmasin, - Bertempat di aula KPPN Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan KPPN Banjarmasin melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sosilaisasi SAKTI kepada Satker Piloting Tahap III C (kantor vertikal DJP dan DJBC) dengan tujuan mendapatkan dukungan dan komitmen dari satker dengan mengkondisikan satker agar melaksanakan Piloting SAKTI.

Kegiatan FGD ini dihadiri para pejabat pengelola keuangan satker piloting SAKTI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan KPPN Banjarmasin

Materi Terkait Kegiatan diatas ada dibawah ini :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1329/KMK.01/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan  Dirjen Perbendaharaan Nomor:KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, bersama ini kami informasikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Semester I Tahun 2019 pada KPPN Banjarmasin sebagai berikut :

Kegiatan Survey dilakukan sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 31 Mei 2019 dengan 2 (dua) metode yaitu dengan menyebarkan kuisioner pada acara  FGD SAKTI Tahap II pada tanggal 23 Mei 2019 dan di ruang pelayanan serta melaksanakan survei online melalui formulir online. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, survei dilakasanakan menggunakan metode sampling dengan cara penyebaran kuesioner kepada minimal 30 % responden dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh KPPN dan sampai dengan batas akhir survei, terdapat 118 responden yang telah mengisi formulir survei dengan hasil perhitungan tingkat kepuasan, Survei Pengguna Layanan KPPN adalah 4.67. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata tingkat kepuasan Kinerja Layanan Pencairan Dana, Layanan Bimbingan dan Konsultasi, Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran, Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana. Sedangkan untuk total hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada KPPN Banjarmasin, atas hasil penilaian dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kuesioner Kepuasan Pengguna Layanan Semester I Tahun 2019. Kami berkomitmen untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan terus berinovasi demi menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh stakeholder.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1329/KMK.01/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN serta berkenaan dengan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor:S-4160/PB/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, bersama ini kami informasikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2018 pada KPPN Banjarmasin sebagai berikut :

Kegiatan survey dilakukan sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 06 Juni 2018 dengan 2 (dua) metode yaitu dengan menyebarkan kuisioner di ruang pelayanan dan melaksanakan survey online. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, survei dilaksanakan menggunakan metode sampling dengan cara penyebaran kuesioner kepada minimal 30% responden dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh KPPN dan sampai dengan batas akhir survey, terdapat 131 responden yang telah mengisi formulir survey dengan hasil perhitungan tingkat kepuasan, Survei Kepuasan Pengguna Layanan KPPN adalah 4.6. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata tingkat kepuasan Kinerja Layanan Pencairan dana, Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi, Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran, Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana. Sedangkan untuk total hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada KPPN Banjarmasin adalah sebesar 0,93 (sangat puas).

Terhadap hasil tersebut, seluruh pejabat beserta staf KPPN Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh satker mitra kerja KPPN Banjarmasin, atas hasil penilaian dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kuesioner Kepuasan Pengguna Layanan Semester I Tahun 2018. Kami berkomitmen untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan terus berinovasi demi menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh stakeholder.

Banjarmasin, KPPN Banjarmasin, - Bertempat di aula KPPN Banjarmasin pada tanggal 09 Maret 2018 dilaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-1332/PB.7/2018 tanggal 6 Februari 2018, hal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode I Tahun 2018. Ujian Sertifikasi Bendahara Tahap I Tahun 2018 ini diikuti oleh 14 orang peserta yang terdiri dari 8 orang dengan kategori IBT dan 6 orang kategori CBT. Ujian Internet-based Test (IBT). Diperuntukan bagi Bendahara dengan masa kerja paling singkat 2 tahun yang memenuhi memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau tidak memiliki sertifikat profesi  yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP, atau ;
2. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi, namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara.

Sedangkan Ujian Computer-based Test (CBT) terintegrasi Refreshment, diperuntukan bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun dengan kriteria yang sama dengan Ujian IBT di atas.

Acara dimulai pukul 09.00 dengan diawali dengan sambutan oleh Bapak Hartana (Kepala KPPN Banjarmasin) kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi refreshment yaitu review materi ujian sertifikasi bendahara oleh Abdul Ghafur selaku TMR (Treasury Management Representative) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan karena TMR KPPN Banjarmasin berhalangan karena sedang cuti.

Ujian dimulai tepat pukul 10.30 WITA dan berakhir pada pukul 12.00 WITA, para peserta terlihat antusias dan serius dalam mengerjakan soal-soal ujian yang dilakukan secara online ini walaupun pada awal-awal sempat mengalami kendala karena  ada peserta yang lupa user password Aplikasi Simserba yang digunakan untuk pelaksanaan ujian ini.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Usdek Rahyono meninjau Pelaksanan Ujian Sertifikasi Bendahara Satker Pengelola APBN Periode I tahun 2018