Untuk mendukung program literasi perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan lokakarya peningkatan kompetensi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. Lokakarya tersebut difokuskan kepada kemampuan menulis (writing skill). Kegiatan ini ditujukan kepada para pejabat eselon III dan IV Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Provinsi Kepulauan Riau. “Kegiatan lokakarya dimaksudkan untuk menambah kemampuan dan ketrampilan menulis bagi pejabat eselon III dan IV” demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dalam sambutan pembukaan.

Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran pada Pegawai dan PPNPN KPPN Batam merupakan salah satu metode untuk meningkatkan sikap cepat tanggap para pegawai KPPN Batam, dan kepedulian terhadap keselamatan kerja yang sekaligus dapat mewujudkan bagian dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran Pegawai dan PPNPN KPPN Batam dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Mei 2018 mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.50 WIB, di Aula Kantor KPPN Batam, dan di halaman KPPN Batam untuk simulasi teknis Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran.

KPPN Batam melaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara pada hari Kamis, 15 Maret 2018. Acara diadakan di Ruang Rapat KPPN Batam. Ujian tersebut diikuti oleh 5 peserta dari 6 peserta yang terdaftar. Ujian berjalan dengan lancar dengan jaringan internet yang stabil.

KPPN Batam mengadakan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru kepada seluruh mitra kerjanya. Sosialisasi ini diadakan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018. Peserta yang hadir meliputi satuan kerja mitra KPPN Batam dan bank-bank yang termasuk dalam Himbara.

Hasil Survey Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN Batam Semester I Tahun 2017 sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, melalui KPPN Batam menyosialisasikan kebijakan pembayaran APBN dengan menggunakan kartu kredit kepada 17 satuan kerja di Kota Batam Kepulauan Riau.

Kepala Kantor Wilayah DJBP Kepri, Heru Pudyo Nugraha pada Kamis, 8 Maret 2018 menyatakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan no.17/PB/2017, maka kebijakan itu akan diujicobakan mulai tahun anggaran ini.

Dalam sosialisasi dan uji coba di Batam, DJBP mengajak 17 satuan kerja ikut serta, di antaranya Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Batam, BPOM Batam, KPP Madya Batam, Bapelkes dan Perwakilan BPK Kepri, serta melibatkan tiga bank, yaitu BNI, Bank Mandiri dan BRI.

"Tujuannya adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi `cost of fund` dari penggunaan Uang Persediaan," kata dia.

Ia menjelaskan, pembayaran dengan uang persediaan dapat digantikan dengan alat pembayaran nontunai, berupa kartu kredit yang selama ini telah disediakan bank.

Bila saat ini uang persediaan dan tambahan uang persediaan 100 persen berada di bendahara dan atau rekening, maka ke depannya 20 persen berada di kas bendahara dan rekening serta 80 persen lainnya nontunai.

Sebagian disadur dari https://kepri.antaranews.com/berita/47506/kemenkeu-sosialisasikan-pembayaran-apbn-dengan-kartu-kredit