Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Selasa (08/02/2022) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Negara bersama seluruh Satuan Kerja instansi vertikal Kementerian/ Lembaga se-Kepulauan Buton.

Rakor dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Perbendaharaan, maupun pengelola keuangan dari 107 satuan kerja (Satker) di lingkup wilayah kerja KPPN Baubau. Kegiatan bertempat disalah satu hotel di Kota Baubau tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat, diantaranya pembatasan peserta yang diundang, perserta dibagi ke dalam dua sesi acara dan diselenggarakan di ruangan aula yang semi terbuka sehingga terjamin sirkulasi udara yang sangat baik.

"Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, dari total pagu alokasi APBN sebesar Rp 1.682,52 miliar, sampai dengan akhir tahun telah tercapai realisasi sebesar Rp 1.649,14 miliar (98,10 persen). Dan secara agregat, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2021 seluruh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Baubau sudah sangat baik (96,15 persen). Capaian yang sangat baik tersebut hendaknya tidak menjadikan kita berpuas diri tetapi justru menjadi momentum dan motivasi untuk selalu melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran belanja di tahun-tahun angaran berikutnya," jelas Hariyanto, Kepala KPPN Baubau dalam pembukaan Rakor.

Terdapat empat hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini, yaitu: strategi peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, implementasi modernisasi dan integrasi pengelolaan keuangan negara melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), simplifikasi pembayaran atas beban APBN melalui sistem Marketplace Pemerintah Digital Payment, serta ketepatan dan keakurasian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan rekonsiliasi laporan keuangan," tambahnya.

Dikatakan, terdapat empat aspek pengukuran kinerja pelaksanaan angaran, yaitu: kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pencairan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran. Perihal digitalisasi pembayaran itu sendiri, pemerintah telah menyediakan suatu "marketplace" yang memfasilitasi simplifikasi mekanisme pengadaan dan pembayaran atas pembelian barang/jasa kebutuhan operasional perkantoran, sehingga transaksi yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung bertatap muka (secara cash), dapat dilaksanakan secara online. Beragam keunggulan sistem marketplace pemerintah mendukung efisiensi dan efektifitas manajemen kas negara serta transparansi-akuntabilitas penyediaan barang/jasa kebutuhan operasional pemerintahan.

Dalam kesempatan Rakor tersebut, KPPN Baubau juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dalam kategori Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk satuan kerja di wilayah kerja KPPN Baubau berdasarkan kinerja Tahun Anggaran 2021. Satuan kerja yang memperoleh pengharaan atas ketepatan waktu dan keakurasian Laporan Pertang- gungjawaban Bendahara adalah BPS Kabupaten Buton (ketiga), Pengadilan Negari Wangi-Wangi (kedua), dan Pengadilan Negeri Pasarwajo (pertama). Sedangkan satuan kerja yang memperoleh penghargaan untuk kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan adalah KPU Kabupaten Buton Selatan (III), KPU Kabupaten Buton Tengah (II), dan Kantor UPBU Matahora (I).

Sebagai penutup kegiatan rapat koordinasi, kembali Hariyanto mengajak kepada semua satuan kerja Kementerian/Lembaga memanfaatkan momentum awal tahun angaran 2022 untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan dan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Namun tuntutan percepatan eksekusi belanja pemerintah sebagai salah satu faktor pengungkit pemulihan dan/atau pertumbuhan ekonomi tersebut harus selalu mengedepankan integritas dan berprinsip kepada tata kelola pemerintahan yang baik, serta tidak sedikitpun berkompromi dengan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peningkatan sinergi dan koordinasi antara KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dengan para Kuasa Penguna Anggaran selalu diperlukan dalam melakukan identifikasi, mitigasi dan pemberian solusi atas potensi kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 2022.

Bertempat di KPPN Filial Wakatobi, Jalan Komplek Perkantoran Manugela Kabupaten Wakatobi, pada Selasa 29 Maret 2022 telah dilakukan peresmian layanan Kemenkeu Satu oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful, SE., Ak., M.M., bersama dengan perwakilan Pemerintah Daerah Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Wakatobi, Bapak Drs. Hamu Popalia.

TEMA

Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

LOGO

Logo ini menggambarkan peranan aktif kita dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian, terutama di saat menyambut babak yang baru.

Dengan segala pengharapan atas keseimbangan serta tekad bulat untuk terus hidup, tumbuh, dan senantiasa menjadi lebih baik di setiap babaknya.

Secara bentuk, logo ini juga terlihat seperti pohon. 

Sama seperti pohon yang terus tumbuh dan berguna bagi lingkungan sekitarnya, logo ini juga menjadi ilustrasi pengharapan atas tumbuhnya perekonomian global, yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

FINANCE TRACK/JALUR KEUANGAN

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mendorong pembahasan 6 agenda prioritas dalam Jalur Keuangan/Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022. 

6 Agenda Prioritas

1. Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global,
2. Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan,
3. Penguatan sistem pembayaran di era digital,
4. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance),
5. Peningkatan sistem keuangan yang inklusif,
6. Agenda Perpajakan internasional

 Selain itu, Indonesia juga melanjutkan beberapa legacy issues.

LEGACY ISSUES

1. Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global;
2. Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN);
3. Meningkatkan Arus Modal;
4. Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives);
5. Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan;
6. Memperkuat pengelolaan dan transparansi utang;
7. Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif;
8. Optimalisasi dukungan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral (MDBs);
9. Memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi;
10. Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau pada tanggal 8 Februari 2022 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Negara bersama seluruh Satuan Kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga se-Kepulauan Buton. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Perbendaharaan, maupun pengelola keuangan dari 107 satuan kerja di lingkup wilayah kerja KPPN Bau-Bau. Kegiatan yang mengambil tempat di Hotel Mira, Kota Baubau tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat, diantaranya pembatasan peserta yang diundang, perserta dibagi ke dalam dua sesi acara dan diselenggarakan di ruangan aula yang semi terbuka sehingga terjamin sirkulasi udara yang sangat baik.