Pada hari Rabu 18 Mei 2022, KPPN Baubau menyelenggarakan acara Konferensi Pers Kinerja Penyaluran Dana APBN Kuartal I Tahun Anggaran 2022 Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Triwulan I Tahun 2022. Acara ini dilaksanakan secara hybrid yakni secara daring dan luring, dengan mengundang seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah stakeholder KPPN Baubau.
Dapat disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2022, pagu belanja APBN yang dialokasikan melalui KPPN Baubau sebesar Rp.1.661,60 miliar yang tersebar pada 106 Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan enam Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Buton, dengan progres realisasi penyaluran sampai dengan akhir Kuartal I sebagai berikut:
• Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 30 April 2022 sebesar Rp.386,63 miliar atau 23,27% terhadap pagu APBN lingkup KPPN Baubau tahun 2022, tercatat tumbuh 30,91% YoY terutama dipengaruhi oleh kinerja Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tumbuh sebesar 74,13% YoY. Begitu juga capaian realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdapat pertumbuhan sebesar 12,70% YoY.
• Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.234,21 miliar (30,38% terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2022), tumbuh sebesar 12,70% YoY, hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja Belanja Pegawai (tumbuh 14,82 YoY) dan Belanja Barang (tumbuh 28,38 YoY) satuan kerja Kementerian/Lembaga seiring kebijakan pembayaran THR dan THR Keagamaan mulai tangal 18 April 2022. Belanja Modal satuan kerja Kementerian/Lembaga mengalami kontraksi sebesar 7,68% YoY, hal ini bukan karena terdapat perlambatan realisasi, namun lebih karena alokasi pagu Belanja Modal yang turun sebesar Rp.23,92 miliar dibanding tahun 2021. Secara persentase realisasi, untuk Belanja Modal terdapat kenaikan 1,54% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021.
• Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.152,42 miliar (17,11% terhadap pagu alokasi DIPA BUN-TKDD tahun 2022), tumbuh sebesar 74,13% YoY. Pertumbuhan signifikan pada Belanja TKDD selain disebabkan adanya percepatan penyaluran Dana Desa yang tumbuh sebesar 43,51% YoY, juga sangat dipengaruhi oleh adanya jenis Belanja TKDD baru yang disalurkan mulai tahun 2022, yaitu DAK Non Fisik yang sampai dengan akhir kuartal I telah tersalurkan sebesar Rp.50,77 miliar (33,87% terhadap pagu DIPA DAK Non Fisik).
• Dari progres realisasi belanja APBN tersebut, tentunya diharapkan pencapaian output dan outcome nya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara ini juga disampaikan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik periode Triwulan I Tahun 2022 yang dinilai berdasarkan aspek nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Aspek Laporan Pertanggungjawaban, dan Aspek Implementasi Digital Payment. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah daerah dengan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terbaik periode Kuartal I Tahun 2022.
• Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu besar (di atas 10 miliar) diraih oleh KPP Pratama Bau-Bau (peringkat I), UPBU Betoambari Baubau (peringkat II), dan Lembaga Pemasyarakatan Baubau (peringkat III).
• Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu sedang (3 s.d 10 miliar) diraih oleh BPS Kabupaten Buton Utara (peringkat I), Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi (peringkat II), dan BPS Kabupaten Buton (peringkat III).
• Satuan kerja dengan peringkat pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu kecil (di bawah 3 miliar) diraih olehBadan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau (peringkat I), MTsN 2 Buton Selatan (peringkat II), dan MTsN 4 Buton Selatan (peringkat III).
• Pemerintah Daerah penyalur Dana Alokasi Khusus Fisik terbaik diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah
• Pemerintah Daerah penyalur Dana Desa terbaik diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
Penghargaan tersebut adalah bentuk dari apresiasi KPPN Baubau atas kinerja satker dan pemda selama periode penilaian. Dengan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi tersendiri bagiseluruh satker dan pemda dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing serta mendukung program simplifikasi mekanisme pembayaran pemerintah diantaranya melalui sistem marketplace pemerintah (digital payment), sehingga selalu dapat menjadi salah satu faktor pengungkit bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Buton dan sekitarnya.