Senin, 9 Nopember 2020 bertempat di rooftop café pe en Bitung telah diadakan koordinasi kopi antara KPPN Bitung dengan Pemerintah Kota Bitung yang dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Dinas Koperasi.
Senin, 9 Nopember 2020 bertempat di rooftop café pe en Bitung telah diadakan koordinasi kopi antara KPPN Bitung dengan Pemerintah Kota Bitung yang dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Dinas Koperasi.
Profesionalitas dalam aktivitas pelayanan selalu ditekankan di KPPN Bitung. Dengan berpegang makna profesionalisme pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, KPPN Bitung telah mengambil beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalitas pegawainya, khususnya para Petugas FO, CSO, dan TMR yang setiap berhadapan langsung dengan para pemangku kepentingan. Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mewujudkan pelayanan yang profesional tersebut adalah :
Sebagai organisasi modern, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Bitung dengan instansi lainnya. Salah satu contoh kongkret keterkaitan tersebut misalnya pada Implementasi Kartu Kredit Pemerintah, pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam implementasi KKP adalah Satuan Kerja, KPPN, dan Bank Penerbit KKP. Demikian pula halnya dalam hal yang lain, terdapat keterkaitan yang erat dengan instansi lainnya, seperti KPP Pratama, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah pusat telah bergerak cepat dalam rangka mempercepat pananganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melalui PMK 40/PMK.07/2020 tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penangaan pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
Wilayah kerja KPPN Bitung meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari tiga wilayah Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam wilayah kerja KPPN Bitung tersebut, Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan yang paling jauh dari KPPN Bitung. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten terluar di bagian utara Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Filipina. Untuk menuju KPPN Bitung, Para petugas Satker-Satker di Kabupaten Kepulauan Talaud harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, dengan naik moda transportasi pesawat atau kapal laut yang dilanjutkan dengan naik taksi atau transportasi online. Waktu yang ditempuh apabila naik pesawat terbang selama satu jam dan satu jam naik taksi, namun apabila naik kapal laut memerlukan waktu 12 jam dan 1,5 jam naik taksi ke KPPN Bitung.
|
![]() |
Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara merupakan keinginan setiap insan yang diberi kesempatan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut.
Begitu pun dengan masyarakat yang memiliki harapan agar kegiatan penyelenggaraan negara berdampak nyata pada kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan Good Governance, bagian yang berperan sangat penting ialah Pengelolaan Keuangan Negara.
Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, berupa perlambatan ekonomi akibat Covid-19 perlu didukung oleh intervensi belanja pemerintah yang penyalurannya berada dalam tanggung jawab Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.KPPN Bitung melakukan berbagai langkah antisipasi dengan tetap menjamin kelancaran pelayanan dalam rangka penyaluran dan pertanggugjawaban dana APBN bagi masyarakat di wilayah pembayarannya, yang meliputi Pemda Kota Bitung, Pemda Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan total 66 satker mitra kerja serta meliputi 267 desa dengan total pagu sebesar 1,3 T.