Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara merupakan keinginan setiap insan yang diberi kesempatan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang tersebut.

Begitu pun dengan masyarakat yang memiliki harapan agar kegiatan penyelenggaraan negara berdampak nyata pada kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan Good Governance, bagian yang berperan sangat penting ialah Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, berupa  perlambatan ekonomi akibat Covid-19 perlu didukung oleh intervensi belanja pemerintah yang penyalurannya berada dalam tanggung jawab Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara  sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.KPPN Bitung melakukan berbagai langkah antisipasi dengan tetap menjamin kelancaran pelayanan dalam rangka penyaluran dan pertanggugjawaban dana APBN bagi masyarakat di wilayah pembayarannya, yang meliputi Pemda Kota Bitung, Pemda Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan total 66 satker mitra kerja serta meliputi 267 desa dengan total pagu sebesar 1,3 T.

Pemerintah pusat telah bergerak cepat dalam rangka mempercepat pananganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melalui PMK 40/PMK.07/2020 tentang perubahan PMK 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penangaan pandemi  COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).