Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN lahir seiring dengan adanya reorganisasi di tubuh Departemen Keuangan sebagai bagian dari implementasi reformasi manajemen keuangan Pemerintah, yaitu dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan mendasar dari fungsi KPKN menjadi KPPN adalah peniadaan fungsi ordonansering yang sebelumnya ada pada KPKN dialihkan kepada Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga. KPPN hanya menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (Comptabel) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
KPPN Curup mulai beroperasi sejak tahun 2002 dengan menggunakan gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Eks. Gedung kantor penerangan di jalan S. Sukowati Nomor 13 Curup). Gedung KPPN Curup sendiri yang beralamat di Jalan S. Sukowati Nomor 63 Curup, mulai digunakan sejak tahun 2004 yang peresmiannya dilakukan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran saat itu yakni Drs. Dharma Bhakti, M.A. pada tanggal 15 Januari 2004. Hingga saat ini sudah ada beberapa tambahan bangunan selain bangunan induk kantor sejak didirikan. Bangunan tambahan antara lain Gedung Pertemuan yang dibangun tahun 2007, Bangunan instalasi Genset yang dibangun tahun 2009 serta ruang poliklinik yang dibangun pada tahun 2007.
Rehabilitasi gedung kantor yang dilakukan pada tahun 2013 menambahkan ruang rapat tersendiri yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi pegawai KPPN, selain itu juga menambah ruang Mini TLC yang dapat digunakan bagi satuan kerja yang memerlukan bimbingan teknis terkait aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja.
Pelaksanaan Rollout Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Tahap I Tahun 2015 membuat perubahan pola pekerjaan yang ada di KPPN Curup sehingga menjadi mudah efektif dan efisien, perubahan tersebut juga dirasakan oleh satuan kerja pada saat pengajuan pencairan dana APBN yang pada saat telah menggunakan SPAN dana yang dicairkan lebih cepat masuk ke rekening tujuan.
