ALPHA adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan kewajiban pembuatan dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan

Untuk kewajiban pelaporan harta kekayaan periodik 2023 :

• Kewajiban pelaporan dikenakan kepada seluruh PNS dan CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali Pegawai yang sedang :

1. Melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara
2. Melaksanakan penugasan di luar Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku

• Batas waktu pelaporan LHK tahun pajak 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 pukul 23.59. Apabila melewati batas waktu tersebut, akan dikategorikan terlambat.

ALPHA dapat di akses melalui alamat: https://alpha.kemenkeu.go.id

KPPN Jakarta III membangun Zona Integritas menuju WBBM di Tahun 2023, seluruh layanan di KPPN Jakarta III tanpa biaya, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. KPPN Jakarta III B.I.S.A, (Bebas biaya, Inovatif, Solutif, Amanah)

Di akhir bulan Januari kemarin, Pegawai KPPN Jakarta III telah melaksanakan ceremonial Penandatanganan
1. Profil Risiko
2.Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023
3.Ceremonial Penetapan Pakta Integritas Tahun 2023
4.Piagam Komitmen Bersama Pelaksanaan Pencegahan Tindakan Pelecehan/Kekerasan Seksual di lingkungan KPPN Jakarta III
5.Komitmen Anti Gratifikasi Tahun 2023

Serta ditutup dengan Pembacaan Ikrar Netralitas yang berlangsung khidmat. Yuk kita mulai awal baru dengan penuh niat, komitmen dan upaya terbaik !

Selamat pagi Sobat Jak3..

Hari Kamis, 08 Desember 2022 telah dilaksanakan kegiatan Ngopi Bareng Kaka dan Sosialisasi Transaksi Non Tunai & Bank Garansi bagi Satker Pemilik Rekening UP Bank Mandiri, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara

      Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbikan oleh satuan kerja sebagai dokumen tagihan untuk melakukan pembayaran memalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Penerima pembayaran baik itu berupa bendahara, pegawai,penerima bantuan bahkan  penyedia barang atau jasa atau kadang kita menyebutnya sebagai rekaman tentunya melalui tahapan verifikasi. Salah satu tahap verifikasi yang dilakukan oleh KPPN adalah verifikasi yang dilakuan menggunakan SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yaitu dengan mencocokkan data penerima pembayaran yang diajukan oleh satker dengan database SPAN. Ketika SPM yang ditolak KPPN karena data supplier tidak ditemukan maka ada 2 kemungkinan:

1. Suplier belum terdaftar di database KPPN

Solusi atas permasalahan ini satuan kerja melakukan pendaftaran data supplier yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengirimkan ADK suplier BCSR melalui aplikasi sakti pada menu adk suplier interkoneksi OTP. Setelah adk suplier BCSR dikirimkan pastikan bahwa pendaftaran suplier oleh KPPN berhasil dilakukan. Hal ini dapat dilakuakan dengan melakukan monitoring melalui aplikasi SAKTI atau melalui notif di email SAKTI.

2. Suplier telah terdaftar sebelumnya tetapi status non aktif

Hal ini sering terjadi pada suplier pegawai tipe 3 untuk pegawai yang sebelumnya ada di satker anda kemudian pindah ke satker lain dan Kembali lagi ke ssolusi yang dilakukan adalah mengirimkan surat permohonan pengaktifan Kembali data suplier ke kppn sesuai dengan format perdirjen perbendaharaan nonmor 58 tahun 2013. Tunggu dilakukan aktivasi secara manual oleh petugas KPPN yang menangani data suplier.

Setelah data suplier telah berhasil terdaftar di KPPN dan status aktif SPM yang tadi tertolak sudah dapat disampaikan kembali ke KPPN.

Selamat Mencoba dan Semoga bermanfaat

Terimakasih Sobat KPPN yang bersedia berkontribusi untuk langkah perbaikan kami, Nilai hasil penilaian layanan ini akan kami gunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan agar semakin baik dan memenuhi ekpektasi sobat KPPN.
Tetap dukung kami untuk selalu jadi yang terbaik ya!

Halo Sobat Jak3,
Hari Selasa, 15 November kemarin telah dilaksanakan FGD Monitoring dan Evaluasi Belanja K/L dan identifikasi permasalahannya.
Diharapkan setelah kegiatan tersebut, satker dapat lebih baik dalam mengelola belanja negaranya.

Tetap semangat dan selalu bahagia Sobat!