Jakarta, Pada tanggal 29 Mei 2020 KPPN Jakarta V mengadakan Sosialisasi Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat Covid-19 sebagai tindak lanjut atas penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020. Sosialisasi ini dilakukan menggunakan aplikasi zoom dan dihadiri oleh seluruh satker mitra KPPN Jakarta V. Sosisalisasi dimulai dengan penyampaian sambutan oleh Kepala KPPN Jakarta V Ibu Dewi Yanti, sedangkan penyampaian materi dilakukan oleh Seksi MSKI KPPN Jakarta V. Hal-hal yang menjadi poin pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah:

1. Tambahan Uang Persediaan

Sebagai upaya peningkatan pelayanan, kini  TUP digunakan untuk keperluan belanja operasional, non operasional, dan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga. Belanja operasional dan non operasional yang dimaksud adalah belanja kebutuhan K/L, bukan merupakan akun belanja itu sendiri. Tujuan penggunaan TUP sendiri adalah untuk mengurangi jumlah SPM yang masuk ke KPPN dan meningkatkan keleluasaan Satker dalam mengelola keuangan.

Sumber dana TUP yang dapat digunakan adalah Rupiah Murni (RM) dan PNBP. RM dan PNBP juga dapat digunakan untuk pembayaran perjanjian kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai kontrak maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan karwas kontraknya belum didaftarkan ke KPPN. Jika karwas kontraknya sudah didaftarkan ke KPPN, maka mekanisme ini tidak berlaku. Dengan kata lain bahwa kontrak tersebut tetap dilanjutkan pembayarannya dengan mekanisme SPM LS Kontraktual.

Melalui penerbitan S-447, maka peraturan sebelumnya yaitu S-302 ditarik tetapi dikecualikan untuk jam layanan dan dispensasi penyelesaian tagihan. Sehubungan dengan penarikan S-302, maka satker yang sudah melakukan revisi DIPA dapat melakukan seluruh bentuk pencairan dana tanpa dibatasi tiga fokus utama yang diatur dalam S-302. Sedangkan untuk satker yang belum menyelesaikan revisi dapat melakukan pencairan dana diluar tiga fokus utama S-302 dengan menyampaikan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa akun/kegiatan tersebut tidak merupakan bagian yang termasuk dalam proses revisi DIPA. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi Pagu Minus pada satker.

2. Penggabungan SPM

Proses pencairan dana yang sebelumnya terdapat kuota untuk satu hari kini ditiadakan. Artinya semua SPM akan diproses tanpa batas maksimum karena dalam ketentuan terbaru dilakukan simplifikasi SPM, yaitu SPM TUP, GUP, PTUP, LS bendahara yang jenis belanjanya sama dapat disatukan mesipun kegiatan, output, atau lokasi yang berbeda. SPM diterbitkan per jenis belanja. Penggabungan ini sendiri merujuk pada Per-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, Output dan Lokasi dalam Penerbitan SPM-GUP, TUP, PTUP dan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran.

3. Perubahan Pembayaran Konsultan Individu

Pembayaran jasa konsultan perseorangan dibayarkan dengan SPM LS non kontraktual dengan banyak penerima (tipe supplier 6). SPM ini dapat mengakomodir pembayaran kepada beberapa konsultan perseorangan dengan melakukan pengelompokan jenis bank yang sama. Terhadap kontrak yang sudah berjalan antara PPK dengan penyedia tetap dilaksanakan, tetapi untuk pembayarannya KPA atau PPK membuat SK baru yang memuat tentang perubahan dasar pembayaran kontrak.

Penulis: Nilasari 

Editor: Adhitya Ramaputra

LAKIN KPPN JAKARTA V TAHUN 2019 PDF

KPPN Jakarta V terus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik, terdapat 6 (enam) aspek yang telah tersedia pada KPPN Jakarta V yang meliputi aspek kebijakan pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja.

Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pada KPPN Jakarta V telah tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik, tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik (Per Jenis Layanan), Sistem antrian, Proses penyusunan SP telah melibatkan masyarakat dan pihak terkait (stakeholder), dokumentasi tentang SP yang ditetapkan dan dipublikasikan. Kesesuaian SP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, antara lain dipublikasikan dalam bentuk poster pada ruang layanan dan papan pengumuman, baliho di ruang publik (perempatan/pinggir jalan raya), buku Standar Pelayanan,  dan melalui website pada www.sipp.menpan.go.id dan www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5.

Selanjutnya pada aspek kebijakan pelayanan tersebut, KPPN Jakarta V juga telah membuat Maklumat Pelayanan yang merupakan komitmen atau janji KPPN Jakarta V untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kemudian pada aspek ini juga adalah terkait survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh KPPN Jakarta V pada semester I tahun 2019 dengan responden satuan kerja sebagai pengguna layanan. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 4,83 (skala 5), dengan rincian terdapat 5 layanan yaitu Layanan Pencairan Dana dengan nilai indeks 4,77, Layanan Konfirmasi Setoran 4,86, Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4,81 Layanan Rekonsiliasi 4,87, dan Penyediaan Sarpras 4,89.

Hasil survei ini telah dipublikasikan melalui berbagai media seperti leaflet, brosur, katalog, banner, poster, baliho, dan website KPPN Jakarta V. Atas hasil yang baik ini, segenap pegawai KPPN Jakarta V mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Mitra Kerja KPPN Jakarta V atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini sehingga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh Index 4,83 (skala 5).

KPPN Jakarta V dengan bersinergi dengan Bank BNI, menggelar kegiatan Pelatihan Service Exchellence bagi Pegawai KPPN Jakarta V dan Pegawai Pemerintah Non PNS (satpam, sopir, pramubakti, tenaga kebersihan, teknisi). Kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Aula KPPN Jakarta V Lantai 3. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Jakarta V kepada pengguna layanan (stake holder) dan juga untuk meningkatkan motivasi dan sinergi internal antar pegawai KPPN Jakarta V.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Jakarta V Lasmaria Manurung. “Meskipun KPPN Jakarta V telah memperoleh predikat sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB, namun ekspektasi stake holder selalu tinggi. Oleh karena itu kami selalu harus terus meningkatkan diri secara internal demi kepuasan pengguna layanan yang kita layani. Hal ini sejalan dengan arahan dari pimpinan di Kementerian Keuangan bahwa instansi pelayanan publik agar melakukan upaya penguatan pelayanan publik dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan”.

Bertindak sebagai narasumber kegiatan ini adalah dari Divisi Kehumasan (relationship) Bank BNI yang sharing tentang implementasi Service Excellence pada Bank BNI. Materi yang disampaikan antara lain pengertian pelayanan/service, sikap/perilaku petugas layanan yang baik, pengaruh perubahan teknologi yang pesat. Kegiatan berlangsung sangat menarik, inspiratif, dan berlangsung secara interaktif sehingga membuat peserta sangat antusias mengikuti sampai selesai. Melalui kegiatan Service Excellence ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder KPPN Jakarta V yang ekspektasinya selalu tertinggi.

Jakarta (20/08) - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepuasan satker terhadap layanan KPPN Jakarta V, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 KPPN Jakarta V telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Keputusan Ditjen perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 yang dilaksanakan di Aula lantai III KPPN Jakarta V. Acara dimulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB . Kegiatan tersebut mengundang sekitar 80 petugas keuangan satker seperti PPSPM/Petugas Pengantar SPM/ Bendahara/ Petugas Rekonsiliasi.

“KPPN Jakarta V sudah memiliki standar pelayanan yang sudah kuat. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada para stakeholder sebab pada tahun 2018 KPPN Jakarta V telah meraih predikat WBK, hal itu tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari mitra kerja,” ujar Kepala KPPN Jakarta V, Ibu Lasmaria Manurung saat membuka kegiatan sosialisasi standar layanan ini.

Selanjutnya pada acara inti adalah penyampaian materi sosialisasi standar pelayanan KPPN Jakarta V berdasarkan KEP-650/PB/2018. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala KPPN Jakarta V Lasmaria Manurung, menyampaikan beberapa hal seperti jenis layanan utama pada KPPN Jakarta V yang terdiri dari 13 jenis layanan.  Ibu Lasmaria juga menyampaikan berbagai upaya pembangunan zona integritas KPPN JAKARTA V, virus positif WBK kepada stakeholder, serta memperkenalkan ruang pembelajaran terbaru KPPN Jakarta V yaitu ZIDANE (Zona Integritas Dengan Aneka Edukasi). Selain itu juga disampaikan terkait sarana prasarana yang terdapat pada KPPN Jakarta V serta berbagai inovasi yang dimiliki KPPN Jakarta V yaitu 19 Inovasi sebelum WBK dengan tambahan 9 Inovasi baru setelah mendapat predikat WBK. Kemudian disampaikan pula prestasi-prestasi prestisius KPPN Jakarta V yang tidak lepas dari kerjasama dengan mitra kerja yang luar biasa.

Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan satker mitra kerja KPPN Jakarta V dapat menambah pemahaman satker terhadap layanan KPPN Jakarta V, mendapat masukan terkait pelayanan pada KPPN  Jakarta V, serta meningkatkan kepuasan terhada layanan kepada para stakeholder.