Berita

Seputar Kanwil DJPb

Sosialisasi Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Darurat Covid-19 di KPPN Jakarta V

Jakarta, Pada tanggal 29 Mei 2020 KPPN Jakarta V mengadakan Sosialisasi Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat Covid-19 sebagai tindak lanjut atas penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020. Sosialisasi ini dilakukan menggunakan aplikasi zoom dan dihadiri oleh seluruh satker mitra KPPN Jakarta V. Sosisalisasi dimulai dengan penyampaian sambutan oleh Kepala KPPN Jakarta V Ibu Dewi Yanti, sedangkan penyampaian materi dilakukan oleh Seksi MSKI KPPN Jakarta V. Hal-hal yang menjadi poin pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah:

  1. Tambahan Uang Persediaan

Sebagai upaya peningkatan pelayanan, kini  TUP digunakan untuk keperluan belanja operasional, non operasional, dan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga. Belanja operasional dan non operasional yang dimaksud adalah belanja kebutuhan K/L, bukan merupakan akun belanja itu sendiri. Tujuan penggunaan TUP sendiri adalah untuk mengurangi jumlah SPM yang masuk ke KPPN dan meningkatkan keleluasaan Satker dalam mengelola keuangan.

Sumber dana TUP yang dapat digunakan adalah Rupiah Murni (RM) dan PNBP. RM dan PNBP juga dapat digunakan untuk pembayaran perjanjian kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai kontrak maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan karwas kontraknya belum didaftarkan ke KPPN. Jika karwas kontraknya sudah didaftarkan ke KPPN, maka mekanisme ini tidak berlaku. Dengan kata lain bahwa kontrak tersebut tetap dilanjutkan pembayarannya dengan mekanisme SPM LS Kontraktual.

Melalui penerbitan S-447, maka peraturan sebelumnya yaitu S-302 ditarik tetapi dikecualikan untuk jam layanan dan dispensasi penyelesaian tagihan. Sehubungan dengan penarikan S-302, maka satker yang sudah melakukan revisi DIPA dapat melakukan seluruh bentuk pencairan dana tanpa dibatasi tiga fokus utama yang diatur dalam S-302. Sedangkan untuk satker yang belum menyelesaikan revisi dapat melakukan pencairan dana diluar tiga fokus utama S-302 dengan menyampaikan surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa akun/kegiatan tersebut tidak merupakan bagian yang termasuk dalam proses revisi DIPA. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi Pagu Minus pada satker.

  1. Penggabungan SPM

Proses pencairan dana yang sebelumnya terdapat kuota untuk satu hari kini ditiadakan. Artinya semua SPM akan diproses tanpa batas maksimum karena dalam ketentuan terbaru dilakukan simplifikasi SPM, yaitu SPM TUP, GUP, PTUP, LS bendahara yang jenis belanjanya sama dapat disatukan mesipun kegiatan, output, atau lokasi yang berbeda. SPM diterbitkan per jenis belanja. Penggabungan ini sendiri merujuk pada Per-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, Output dan Lokasi dalam Penerbitan SPM-GUP, TUP, PTUP dan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran.

  1. Perubahan Pembayaran Konsultan Individu

Pembayaran jasa konsultan perseorangan dibayarkan dengan SPM LS non kontraktual dengan banyak penerima (tipe supplier 6). SPM ini dapat mengakomodir pembayaran kepada beberapa konsultan perseorangan dengan melakukan pengelompokan jenis bank yang sama. Terhadap kontrak yang sudah berjalan antara PPK dengan penyedia tetap dilaksanakan, tetapi untuk pembayarannya KPA atau PPK membuat SK baru yang memuat tentang perubahan dasar pembayaran kontrak.

 

Penulis: Nilasari 

Editor: Adhitya Ramaputra

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search