Berita

Seputar KPPN Jayapura

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dijelaskan bahwa Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan trajectory target yang harus dicapai dalam periode tertentu

sedangkan Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.

dibawah ini adalah gambara terkait Kontrak Kinerja Kemenkeu Three dan Peta Strategi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura Tahun 2021 :

 

Berita

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dijelaskan bahwa Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

 

berikut ini adalah gambaran terkait pengelolaan Kinerja pada di lingkungan Kementerian Keuangan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura :

Berita

Panduang lengkap uraian SPM sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagai berikut : 

 

  • SPM Gaji Induk: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan… Tahun… untuk …Pegawai/ …Jiwa sesuai SPP Nomor... Tanggal...

  • SPM Gaji Susulan: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan… Bulan… Tahun… untuk …Pegawai/ …Jiwa sesuai SPP Nomor… Tanggal…

  • SPM Kekurangan Gaji: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan… Tahun… untuk …Pegawai/ …Jiwa sesuai SPP Nomor… Tanggal…

  • SPM Gaji Terusan: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Terusan ke… a.n. … sesuai SPP Nomor… Tanggal…

  • SPM Uang Makan: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan Bulan… Tahun… untuk …Pegawai sesuai SPP Nomor… Tanggal…

  • SPM Uang Lembur: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur Bulan… Tahun… berdasarkan SPK Lembur Nomor… Tanggal… untuk …Pegawai sesuai SPP Nomor… Tanggal…

  • SPM Tunjangan Kinerja: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan… Tahun… untuk …Pegawai sesuai SPP Nomor… Tanggal…

Berita

 
Jakarta - Berdasarkan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharan Kementerian Keuangan RI Nomor S-6705/PB/2017 tanggal 1 Agustus 2017 telah ditetapkan perubahan akun penerimaan setoran/potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2%, yang sebelumnya menggunakan kode akun 811131 selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) akun:
  • 811135: Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji PNS Pusat
    Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari PNS Pusat
  • 811136: Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji Polri dan PNS Polri
    Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari Anggota Polri dan PNS Polri

  • 811137: Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Gaji TNI dan PNS Kemhan
    Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari Prajurit TNI dan PNS Kemhan
Ketiga akun tersebut telah tersedia pada Aplikasi SAS dan Simponi terbaru. Namun, ketiga akun tersebut baru digunakan pada saat pengajuan SPM Gaji Induk Bulan Oktober 2017.
 
Akun 811131 masih diaktifkan selama tahun anggaran 2017 (s.d 31 Desember 2017) dan akan dinonaktifkan mulai tahun 2018. Akun 811131 yang telah ada s.d bulan September 2017, satuan kerja diharapkan tidak melakukan koreksi perubahan ke kode akun yang baru.
 
Ditulis oleh Roni Kristian Rajagukguk
Berita

 

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota oranisasi tersebut sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna ini merupakan karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Kementerian Keuangan memiliki  lima budaya organisasi yang wajib dijalankan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Lima budaya tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2013, yang terdiri dari:

  1. Satu informasi setiap hari
  2. Dua menit sebelum jadwal
  3. Tiga salam setiap hari
  4. Rencanakan, kerjakan, monitoring, dan tindaklanjuti
  5. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin.

Sejalan dengan budaya Kementarian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merancang grand design budaya organisasi di lingkungan DJPb tahun 2018-2020. Budaya tersebut dikenal dengan SMILE-C, yaitu sebagai berikut:

Berita

Berdasarkan Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor : S-6801/PB.8/ 2018 tanggal 3 September 2018 hal Penyelenggaraan End User Training (EUT) SAKTI dalam rangka Persiapan Piloting SAKTI Tahap IIIC pada Kantor Vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), maka KPPN Jayapura mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi SAKTI dan Bimtek End User Training (EUT) SAKTI Tahun 2018.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara bertahap sejak tanggal 8 Oktober – 7 Desember 2018, bertempat di Ruang Rapat KPPN Jayapura, Kompleks Papua Trade Center (PTC) Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura. Dan diikuti oleh satuan kerja dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain, Kanwil DJP Papua dan Maluku, KPP Pratama Jayapura, KPBC Jayapura, dan KP2KP Sarmi.

Sedangkan narasumber/trainer pada kegiatan EUT SAKTI ini merupakan para pegawai KPPN Jayapura yang sebelumnya telah diseleksi untuk mengikuti pelatihan trainer SAKTI antara lain: Zakariah sebagai trainer Modul Pelaksanaan- Komitmen, Ardiansyah trainer Modul Pelaksanaan – Bendahara dan Modul Penganggaran, Erni Imbiri trainer untuk Modul Pelaksanaan – Aset dan Persediaan serta M. Rizal Lusani sebagai trainer Modul Pelaporan –GLP dan Pelaporan dan Modul Administrasi.

Pelaksanaan EUT SAKTI ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi satker piloting SAKTI dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI sebelum dilakukan Roll Out SAKTI dan sekaligus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran user SAKTI beserta PIN bagi pejabat-pejabat yang mengelola keuangan satker.

Pelaksanaan EUT SAKTI ini sangat membantu satker piloting untuk lebih mengenal fungsi dari setiap modul SAKTI sehingga keterkaitan antar modul dapat dikuasai dengan baik yang akan membantu perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban  anggaran satker dilingkungan DJP dan DJBC.
Dinamika organisasi Kementerian Keuangan yaitu peleburan satker KP2KP  ke satker KPP merupakan tantangan tersendiri bagi satker DJP dan bagi tim pembinaan dari DJPb (Kanwil dan KPPN) untuk tetap menjaga pengelolaan keuangan yang baik.

Ditulis oleh Susan Patra Kelana

Berita

 
Jakarta - Pada tanggal 25 Agustus 2017, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017.
 
Perdirjen ini menjadi pedoman penting bagi satuan kerja pemerintah pusat, bank pemerintah, dan kantor pos dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017 karena memuat batas waktu untuk penatausahaan penerimaan negara dan pengajuan SPM ke KPPN.
 
Adapun batas waktu pengajuan SPM ke KPPN sebagai berikut:
  • Data kontrak tertanggal s.d 30 Nov 2017: Paling lambat 5 Des 2017
  • SPM-UP, SPM-TUP dan SPM-GUP: Paling lambat 8 Des 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST s.d 31 Juli 2017): Paling lambat 8 Sep 2017 (*)
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 1-31 Agt 2017): Paling lambat 15 Sep 2017 (*)
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 1-15 Sep 2017): Paling lambat 29 Sep 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 16-30 Sep 2017): Paling lambat 13 Okt 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 1-15 Okt 2017): Paling lambat 27 Okt 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 16-31 Okt 2017): Paling lambat 4 Nov 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 1-15 Nov 2017): Paling lambat 29 Nov 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 16-30 Nov 2017): Paling lambat 14 Des 2017
  • SPM-LS Kontraktual (BAST 1-31 Des 2017): Paling lambat 21 Des 2017
  • SPM-LS Non Kontraktual: Paling lambat 19 Des 2017
  • SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KB, SPM-KC, SPM-IB: Paling lambat 15 Des 2017
  • SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP): Paling lambat 21 Des 2017
 
Pengajuan dilakukan hanya di jam kerja (07.30-17.00 WS)
Pengajuan SPM yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan, tidak akan diberikan dispenasasi (kecuali yang diberi tanda *)
 
Dengan batas waktu yang telah ditentukan, satuan kerja diharapkan mempersiapkan diri dalam menghadapi akhir tahun anggaran yang sudah di depan mata. Konsultasikan dengan Customer Service kami di jam kerja terkait pertanyaan dan kendala yang mungkin Anda hadapi.
 
Ditulis oleh Roni Kristian Rajagukguk

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search