“The Rise of Skywalker” merupakan judul episode IX dari saga film Star Wars, yang baru saja dirilis bulan Desember 2019 kemarin. Star Wars merupakan film unik yang terdiri dari beberapa episode, dimana film yang rilis pertama kali malah episode IV: A New Hope pada tahun 1977. Sementara, episode I: The Phantom Menace baru diproduksi pada tahun 1999 lalu. Konon katanya, sang sutradara, yaitu George Lucas, memutuskan untuk membuat episode IV lebih dulu karena pada saat itu belum tersedia teknologi untuk menggambarkan kemegahan film tersebut. Keseluruhan episode film Star Wars menggambarkan sebuah galaksi yang sangat, sangat jauh pada masa yang sangat lampau, dimana terdapat pertentangan antara gambaran kebajikan (Jedi) dengan gambaran kejahatan (Sith).

“Merdeka Belajar” adalah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang pada prinsipnya terdiri dari empat program utama dalam mengelola dunia pendidikan tanah air. Pertama, Ujian Nasional (UN) akan digantikan dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran literasi dan numerik didasarkan pada best practice tes PISA (Programme for International Student Assessment). Kedua, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Terakhir, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diperluas. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

            Corona Virus Disease 2019 atau disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov 2. Penyakit ini telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi global yang artinya telah menjadi epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua dan terjadi peningkatan jumlah kasus secara tiba-tiba pada suatu populasi tersebut.

            Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat dampak langsung dari keberlangsungan  pandemi ini. Sampai artikel ini dirilis, terdapat 3840 lebih kasus di Indonesia. Tentunya terjadi efek domino dan perubahan besar-besaran di segala lini kehidupan. Mulai dari sektor pariwisata, pembatasan wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Sektor pembangunan, terjadi refocusing alokasi dana. Sektor pendidikan, sekolah dan universitas yang meliburkan seluruh siswanya. Hingga tentunya sektor paling terdampak, yaitu ekonomi dan kesehatan. Dengan adanya kebijakan baru yang diadopsi pemerintah indonesia yaitu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga berlanjut pada arahan penutupan sementara pusat-pusat keramaian seperti pusat hiburan dan pusat perbelanjaan, hingga dibutuhkannya berbagai obat dan alat-alat kesehatan dalam jumlah massal sebagai penunjang pemulihan para pasien penderita COVID-19 serta alat pelindung bagi para tenaga medis.

Generasi X (kelahiran 1961-1980) dan sebagian generasi Baby Boomers (lahir tahun 1946-1960) tentu masih ingat sebuah film domestik fenomenal yang diproduksi tahun 1983 berjudul “Sorga Dunia di Pintu Neraka”. Film tersebut disutradarai oleh Henky Solaiman dan dibintangi oleh Meriam Bellina, Rico Tampatty, serta mendiang Toro Margens. Dari judulnya, bisa ditebak kalau film itu berkisah tentang kenikmatan duniawi yang harus dibayar dengan punishment berupa neraka di akhirat. Padahal, konsep ceritanya cukup unik pada zamannya, dimana kehidupan keras harus dilalui oleh anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya, yang mengakibatkan dia sampai masuk penjara, hingga akhirnya dia menikah di penjara pula.

Berbeda dengan definisi sorga pada film diatas, Sarana Olahraga (Sorga) desa merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan Dana Desa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Setiap tugas yang dijalankan dengan penuh dedikasi oleh insan perbendaharaan di tengah pandemi Corona, baik itu yang WFO ataupun yang WFH merupakan bentuk cinta Insan Perbendaharaan kepada masyarakat Indonesia untuk membantu memperlancar setiap program kegiatan dalam rangka meringankan beban rakyat dan memulihkan perekonomian bangsa” – Andin Hadiyanto

Usaha ultra mikro adalah usaha mikro (kecil) yang dimiliki oleh orang perorangan. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin membuka peluang wirausaha. Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator dana pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT. Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan UMi menyasar kepada ibu-ibu rumah tangga yang ingin menangkap peluang usaha ultra mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka.

Konsep pembiayaan UMi dimulai dari pembentukan kelompok debitur terlebih dahulu. Maksud dibentuk kelompok adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki agunan, karena ketiadaan agunan, maka diimbangi dengan pendampingan yang intensif dan tanggung renteng. Setelah meningkat skala usahanya, debitur kelompok diharapkan telah mandiri dan memiliki sedikit aset yang dapat dijaminkan. Pada saat itulah debitur tersebut boleh lepas dari kelompok dan boleh mengambil skema individu yang mempersyaratkan jaminan sebagai tanda kemandirian. Persyaratan untuk pembiayaan UMi sangatlah mudah, antara lain wajib memiliki KTP elektronik, punya surat keterangan usaha atau sejenisnya dan yang pasti tidak sedang memiliki hutang dengan lembaga keuangan atau koperasi.   

“Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita dihargai” - Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.

Hingga saat ini banyak pembahasan mengenai kasus korupsi yang pada kenyataannya tidak diimbangi dengan pencarian solusi. Ramai dibicarakan, sepi tindakan. Maka tidak heran jika kasus korupsi terus menjadi masalah yang tidak berujung. Jangankan ujungnya, pangkalnya saja tidak pernah ditemukan.  Sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin untuk melakukannya. Hanya saja pihak yang berkepentingan menilai bahwa kasus korupsi hanya dapat diselesaikan dalam rencana jangka panjang. Misalnya saja dengan perbaikan sikap atau moral penerus bangsa lewat dunia pendidikan. Sehingga hasil penanggulangan kasus korupsi sesungguhnya hanya menjadi sebuah ekspektasi jangka panjang pula.

Seperti telah mengakar dalam diri kita, korupsi menjadi darah daging perjalanan bangsa 74 tahun ini. Tetapi sepanjang pengetahuan, definisi korupsi yang telah lekat dalam pikiran kita sendiri mengalami peggerusan makna. Dalam pemahaman sehari-hari atas korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan prbadi atau golongan (KBBI),  sehingga pandangan terhadap korupsi akan berputar pada uang yang tentunya berjumlah besar. Namun setelah dirunut kembali pada etimologi bahasa, korupsi yang berasal dari kata corruptio memiliki makna segala sesuatu tindakan yang tercela, termasuk berbohong, memfitnah, mencuri, dan lain lain. Makna korupsi yang menjadi lebih luas seharusnya mampu memperluas lagi pemahaman mengenai fenomena korupsi.