Mutasi tentu sudah bukan menjadi hal yang asing bagi para pegawai Kementerian Keuangan. Sejak awal, para pegawai Kemenkeu sudah dihadapkan pada kontrak untuk bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-24/PB/UP.9/2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN Kendari siap menyambut kedatangan para pejabat pengawas baru yang ditempatkan di KPPN Kendari.

Pelantikan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPb Sultra dilaksanakan pada Hari Kamis, 19 September 2019 bertempat di Aula Kanwil DJPb Sultra. Ada 4 pejabat pengawas di KPPN Kendari yang akan menjadi kepala seksi (kasi) menggantikan kasi sebelumnya. Kasi Pencairan Dana dijabat oleh Ri Setia Hutama, S.E., M.Ec. Dev yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Papua Barat.Kasi Bank dijabat oleh Tatag Prihantara Yuwono, S.E., M.Sc.dengan jabatan lama Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Gorontalo.

“Jadilah hadiah bagi instansi, dimanapun kita ditempatkan”, itulah pesan yang disampaikan oleh Ibu Ririn Kadariah selaku Mantan Kepala Kanwil DJPb Sultra yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Jakarta. Pesan tersebut disampaikan saat acara perpisahan Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2019 untuk para Kepala Seksi (Kasi) KPPN yang baru saja mendapatkan SK Mutasi. Tak bisa dimungkiri, SK mutasi pasti akan keluar bagi setiap pegawai, terutama pegawai Kementerian Keuangan. Setelah ditempatkan di KPPN Kendari selama beberapa waktu, kepala seksi diharuskan berpindah sesuai dengan SK mutasi yang didapat. Dengan ditempatkan di daaerah yang baru, diharapkan pegawai bisa menajadi pribadi yang bermanfaat bagi kelangsungan organisasi.

 Hingga sampailah pada Rabu, 14 Agustus 2019, bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Kendari, akhirnya audit SMM ISO digelar. Proses audit ini merupakan integrasi dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pemeliharaan kebijakan atau arah organisasi yang harus memenuhi standar yang ditetapkan. Audit survei Sistem Manajemen Mutu  International  Organization for Standardization (SMM ISO) merupakan kali kedua digelar di KPPN Kendari setelah sebelumnya telah ditetapkan dan diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 bagi KPPN di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Acara yang dibuka pukul 10.00 WITA ini, dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Kepala Bagian Umum,  Plt. Kepala KPPN Kendari, dan seluruh pegawai KPPN Kendari. Turut hadir dan bertugas sebagai auditor, Abdul Manan Aruli, seorang auditor dari PT TUV Rheinland Indonesia (TRID) sebuah organisasi swasta di bidang pengujian, inspeksi, dan layanan sertifikasi anggota TUV Rheinland Group di Cologne, Jerman. PT TUV Rheinland merupakan pemenang lelang pengadaan jasa provider Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kendari,22 Agustus 2019. KPPN Kendari bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) menyelenggarakan sosialisasi terkait pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Rabu (21/8) dan Kamis (22/8) bertempat di Aula KPPN Kendari dengan dihadiri oleh para pegawai/pejabat  pengelola KKP masing-masing satuan kerja (satker) . Acara dibuka oleh Kepala KPPN Kendari, Bayu Aji Nugraha. Dalam sambutannya disampaikan bahwa KKP  merupakan salah satu inovasi dari Dirjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas belanja negara yang awalnya menggunakan uang tunai seluruhnya, saat ini sebagian direncanakan menggunakan kartu kredit.

Sosialisasi ini merupakan acara lanjutan dari sosialisasi KKP yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan oleh Andika, salah satu pemateri, bahwa pada awal penggunaan, KKP diberikan batas maksimal hingga Rp 50 juta untuk jenis KKP Belanja Operasional dan Belanja Modal dan Rp 20 juta untuk KKP jenis Belanja Perjalanan Dinas. Dari beberapa satker yang sudah melakukan transaksi menggunakan KKP, terdapat beberapa kendala yang dikeluhkan oleh satker pengguna KKP.

Kendala pertama yang sering ditemui oleh pengguna KKP adalah pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh merchant. Pihak KPPN dan perbankan menjelaskan bahwa penggunaan KKP tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya meterai.  Pihak perbankan menambahkan apabila terdapat merchant yang mengenakan surcharge ketika transaksi, satker dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak bank.

Sudah memasuki tahun ke tujuh puluh empat sejak proklamasi dikumandangkan. Seperti bagaimana seharusnya, seluruh rakyat Indonesia memberikan penghormatan kepada sang saka merah putih yang telah tegak berkibar dengan gagah di langit nusantara. Begitu juga dengan pegawai Kementerian Keuangan wilayah kerja Kota Kendari pagi itu. Tepat pukul 8.00 WITA, upacara memperingati HUT RI ke-74 telah siap dilaksanakan. Cuaca nampak sangat cerah untuk kami melakukan upacara bendera di halaman Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh petugas upacara yang terdiri dari perwakilan pegawai yang telah ditugaskan dari unit kerja kantor masing-masing telah bersiap pada posisi tugasnya. Jajaran pejabat pun telah berbaris rapi, para pegawai pria dengan dasi merahnya, dan pegawai wanita dengan kerudung hitamnya. Tak terkecuali para pegawai pelaksana yang terbagi ke dalam enam barisan, antara lain barisan Kanwil DJPb, KPPN Kendari, KPP Kolaka, KPP Kendari, KPKNL Kendari, dan KPPBC Kendari.  Upacara siap dimulai. Rangkaian upacara kali ini cukup singkat. Kendati demikian, seluruh peserta upacara tetap khidmat dalam melaksanakan seluruh prosesi. Dengan semangat kemerdekaan, seluruh peserta upacara befoto bersama Ibu Ririn Kadariyah, Kepala Kanwil DJPb.

Jumat, 28 Juni 2019, KPPN Kendari sedikit dikejutkan dengan diterimanya Nota Dinas Setditjen Kantor Pusat DJPB perihal penetapan sampel dan jadwal surveillance audit Sistem Manajemen Mutu  International  Organization for Standardization (SMM ISO) 9001:2015 pada KPPN tahun 2019, dimana pada poin kedua disebutkan bahwa KPPN Kendari merupakan satu dari sepuluh kppn yang menjadi sampel surveillance audit SMM ISO 9001:2015. Walapun menjadi sampel audit SMM ISO bukan pertama kalinya bagi KPPN Kendari, tetapi tantangan akan tanggungjawab memberikan hasil yang terbaik akan menjadi isu utama bagi kppn kendari selama 2 bulan ke depan.

Pada morning call minggu pertama sejak diterimanya perintah tersebut, Bapak Bayu Aji Nugraha selaku pelaksana tugas Kepala KPPN Kendari memberikan arahan mengenai apa saja tugas masing masing pegawai khususnya para kepala seksi dan pengendali dokumen untuk memberikan kinerja terbaik bagi persiapan audit SMM ISO 9001:2015. Tidak cukup disitu, berbagai arahan dan masukan juga  ditampung dan dibahas bersama pada Gugus Kendali Mutu (GKM) yang lebih dari lima kali telah dilaksanakan selama proses persiapan audit SMM ISO 9001:2015. Salah satu hasil pokok bahasannya adalah bahwa seluruh pegawai harus bahu-membahu menyiapkan dokumen ISO dan memahami Standar Operasional Prosedurnya masing masing sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015. Selain itu, sarana prasarana kantor juga harus disiapkan dengan sebaik mungkin sesuai Standar Pelayanan Instansi Vertikal DJPB yang tertera pada Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018.