Retur merupakan penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Retur dapat disebabkan karena rekening tidak aktif, nomor rekening salah, nama rekening salah, nama bank penerima salah, rekening sudah ditutup, dan sistem perbankan. Dampak terjadinya retur yaitu efektivitas pengelolaan pengeluaran kas menurun dan pihak penerima manfaat dirugikan. Retur dapat dimitigasi dengan melakukan pengecekan kebenaran rekening, memastikan rekening aktif, dan meneliti penulisan data rekening.

     Frekuensi terjadinya retur pada satker wilayah kerja KPPN Kendari tergolong cukup tinggi. Atas dasar tersebut KPPN Kendari melaksanakan Penguatan Koordinasi Penyelesaian Retur dengan Bank BSI KC Kendari Silondae 1, Bank BSI KC Kendari Silondae 2, dan Bank BSI KC Kendari MT Haryono pada Hari Kamis, 17 November 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membahas solusi dari permasalahan retur yang disebabkan oleh penunjukkan Bank BSI sebagai Bank Operasional. Poin-poin penting yang dihasilkan dari koordinasi tersebut antara lain:

• Sistem Bank BSI melonggarkan aturan yang mengharuskan nama pemilik rekening harus sama dengan dokumen pendukung untuk permasalahan retur per tanggal 11 November 2022.
• Pihak BSI melakukan filtering data retur per satker untuk ditindaklanjuti.
• Perubahan terkait perbedaan nama biasanya disebabkan oleh perbedaan nama yang diinput dengan yang tertulis di dokumen pendukung.
• Untuk SP2D yang sudah berstatus retur, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Satker atau KPPN mengakses dan merekap SP2D retur melalui aplikasi OM SPAN Kemenkeu.
2. Bank BSI menginformasikan kepada satker atau KPPN agar satker menerbitkan SPM retur untuk disetujui menjadi SP2D retur. Pada SPM retur diperbolehkan menggunakan nama rekening semula (belum perbaikan) atau dengan menggunakan nama rekening yang disesuaikan dengan sistem T24.
3. SP2D retur akan menggenerate transaksi atas droppingan dana SP2D sebelumnya yang telah berstatus retur.

     Dengan dilaksanakannya Penguatan Koordinasi Penyelesaian Retur antara KPPN Kendari dengan Bank BSI KC Kendari Silondae 1, Bank BSI KC Kendari Silondae 2, dan Bank BSI KC Kendari MT Haryono diharapkan dapat menekan frekuensi terjadinya retur dan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas melalui penyaluran dana APBN dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima.

Hai Sobat 060!

KPPN Kendari terus berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika ada gratifikasi di sekitarmu segera laporkan melalui:

• https://gol.kpk.go.id
• Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
• GOL Mobile yang dapat diunduh di Play Store atau AppStore dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.

#KemenkeuRI#DJPbHandal#kppnkendari#stopgratifikasi#antigratifikasi#stopkorupsi#antikorupsi

     Kegiatan sosialisasi IKPA dan Bimbingan Teknis Pengisian Capaian Output SAKTI Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 bertempat di Aula KPPN Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dengan mengundang 31 satker yang memiliki capaian output rendah.

     Kegiatan dimulai pada pukul 09.30 WITA dan dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan doa bersama dan pengerjaan pre test untuk para peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke acara inti yakni penyampaian materi oleh Bapak Abdullah dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara yang membahas mengenai Capaian IKPA dan Bapak Hanif Naufaldy selaku Pejabat Fungsional KPPN Kendari yang membahas mengenai Pengisian Capaian Output pada SAKTI. Pada sosialisasi ini juga dilakukan demo pengisian capaian output secara langsung pada Aplikasi SAKTI oleh Bapak Hanif Naufaldy agar para peserta mendapat gambaran yang lebih lengkap dan real. Kegiatan ditutup dengan pengerjaan post test bagi peserta untuk mengetahui apakah peserta sudah memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Diharapkan dengan adanya Sosialisasi IKPA dan Bimbingan Teknis Pengisian Capaian Output SAKTI Tahun 2022 ini, satker dapat meningkatkan nilai capaian outputnya, terutama untuk satker yang memiliki nilai capaian output rendah.

     Sejak Tahun 2014 Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan uji coba pada tahun 2017 untuk pembayaran tagihan melalui APBN dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud, cost of fund serta idle cash dari penggunaan Uang Persediaan. Saat ini pemerintah telah mengembangkan pembayaran non tunai untuk tagihan APBN dengan tiga metode yaitu Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digital Payment (Digipay), dan Cash Management System (CMS).

     Namun, sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022 perkembangan pembayaran secara cashless masih belum menggembirakan. Data pada KPPN Kendari sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022 dari 265 satuan kerja mitra KPPN Kendari hanya 36 satuan kerja yang aktif menggunakan KKP, sedangkan untuk Digipay dari 107 satuan kerja yang sudah mempunyai akun hanya 7 satuan kerja yang sudah bertransaksi menggunakan Digipay dan untuk pembayaran melalui CMS dari 199 satuan kerja yang bermitra dengan Bank BRI ada 21 satuan kerja yang belum menggunakan pembayaran melalui CMS. Atas dasar tersebut, maka KPPN Kendari bekerjasama dengan Bank BRI untuk mengadakan Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digital Payment (Digipay), dan Bank Garansi Akhir Tahun 2022 pada tanggal 8 November 2022 bertempat di Grand Ballroom Hotel Plaza Inn Kendari. Narasumber dari KPPN Kendari dan Bank BRI memberikan materi mengenai mudahnya bertransaksi secara cashless. Tidak menutup mata bahwa dalam implementasinya pasti terdapat kendala, namun KPPN Kendari beserta Bank HIMBARA akan selalu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga satuan kerja semakin mudah dan aman dalam mengelola APBN.

        Sebagai sebuah sarana yang mampu memotret proses pengelolaan yang berjalan dari awal sampai akhir atas penggunaan uang negara (rakyat), membuat laporan keuangan harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi wujud nyata penerapan transparansi dan akuntabilitas dari kesesuaian rencana, anggaran, belanja, hingga pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, relevansi, keandalan, kemudahan untuk diperbandingkan, dan dipahami menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk sebuah laporan keuangan pemerintah.

       Sehubungan dengan berbagai arti penting tersebut, proses penyusunan laporan keuangan yang tanpa halangan menjadi hal yang sangat penting. Adanya kapabilitas dan kemampuan dari para pengelola keuangan yang ditunjang oleh sistem yang modern dan terintegrasi sehingga menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang tidak terbatas tempat dan waktu untuk menghasilkannya, serta memiliki konsistensi, serta kesatuan bentuk dan format yang sama antar instansi pengguna anggaran (APBN).

        Agar Visi dan Misi KPPN Kendari dapat terwujud dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, KPPN kendari telah menyusun Strategi Organisasi. Strategi organisasi disusun menggunakan analisis lingkungan internal maupun eksternal, yaitu dengan menggunakan metode Analisis STEP (Sociocultural, Technological, Environmental, Political), Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), dan Pendekatan TOWS berdasarkan Analisis SWOT. Strategi organisasi KPPN Kendari dapat diakses pada tautan di bawah ini:

https://s.id/strategiorganisasikppnkdi2022