Realisasi Pembiayaan SBSN di Wilayah Kerja KPPN Ketapang per Semester I 2022

Tahukah #DulorKeu, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau beberapa di antara #DulorKeu mengenal dengan nama Sukuk Negara, telah menjadi salah satu instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2013. Secara bahasa, ‘sukuk’ berasal dari bahasa Arab yang artinya: Dokumen/ Sertifikat. Sesuai Undang-Undang No.19 tahun 2008, SBSN adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berbeda dengan Surat Utang Negara (SUN)  yang merupakan surat pengakuan utang, SBSN merupakan efek syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

Meski demikian, SUN dan SBSN memiliki persamaan. Keduanya merupakan instrumen pembiayaan APBN yang dijamin 100% oleh negara.

Di wilayah kerja KPPN Ketapang, ada satu satuan kerja yang memiliki proyek yang bersumber dari dana SBSN, yakni Kepolisian Resor Kabupaten Kayong Utara. Proyek ini merupakan bagian dari pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan rumah dinas dan fasilitas umum untuk bintara Polres Kayong Utara dengan pagu Rp6.041.391.000,00. Pagu ini bila dibandingkan dengan keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat lingkup KPPN Ketapang sebesar 1,80%. Pada semester I 2022 ini, proyek SBSN telah terealisasi Rp2.069.436.800,00 atau 34,25% dari pagu. Angka tersebut masih di bawah target mengingat semester I 2022 ini penyerapan belanja modal ditargetkan sebesar 40%, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Tantangan ini agaknya selaras dengan karakter pelaksanaan belanja modal dengan sumber pendanaan lain, di mana realisasinya menunjukkan grafik yang baru signifikan di triwulan terakhir.

Upaya-upaya yang dilakukan KPPN Ketapang untuk dapat mengakselerasi kinerja realisasi SBSN di wilayah kerja KPPN Ketapang di antaranya: Pengendalian melalui Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA); inisiasi program Duta Satuan Kerja; Monitoring dan evaluasi bersama Polres Kayong Utara; dan pemanfaatan strategi komunikasi sebagai media edukasi, informasi, koordinasi, maupun publikasi atas regulasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan hasil-hasil pembangunan serta manfaatnya. Tentu kita juga berharap ke depannya proyek pembiayaan berbasis SBSN semakin bervariatif agar dapat menjangkau lebih banyak lagi kalangan masyarakat untuk tertarik berinvestasi melalui sukuk ritel maupun sukuk tabungan yang diterbitkan negara.

Menakar Kinerja Belanja Negara Lingkup Kab. Ketapang dan Kayong Utara Semester I 2022

Kondisi Perekonomian Regional   

Menghadapi Covid Uncertainty atau dinamika CoViD-19 yang masih berlanjut namun lebih terkendali, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjalankan perannya dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat   

Realisasi belanja satuan kerja (satker) vertikal lingkup KPPN Ketapang pada semester I 2022 mencapai 43,99% atau ada deviasi 3,08% dari proyeksi belanja yang ditetapkan (47,07%). Meski demikian, secara persentase angka realisasi tersebut lebih tinggi dari semester I 2021 yaitu 43,63%, dan masih lebih tinggi dari rata-rata belanja satker vertikal lingkup Prov. Kalbar yang sebesar 35,47%.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung reformasi struktural, di lingkup Ketapang dan Kayong Utara pada periode semester I 2022 ini seperti pengadaan komputer pada Lab Komputer dan peraga pendukung pembelajaran Politeknik Negeri Ketapang, pembangunan asrama siswa/i MAN 1 Ketapang, pembangunan gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu), pemeliharaan runway Bandara Rahadi Oesman, digitalisasi dokumen warkah tanah, dan penambahan fasilitas objek wisata Lubuk Baji.  

Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)   

Di sektor TKDD, KPPN Ketapang menyalurkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Pada semester I 2022 ini, TKDD telah disalurkan Rp352,35 M atau 52,12% dari pagu. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata penyaluran TKDD di Prov. Kalbar.

TKDD menjadi stimulus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kab. Ketapang dan Kayong Utara. DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik di semester I 2022 telah disalurkan Rp27,36 M atau 16,24% dari pagu. Dana ini di antaranya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten (di wilayah Tanjung Pura, Sandai, dan Penyiuran), pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta fasilitas penunjang pendidikan di SD, SMP, dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan, pembangunan dan rehabiltiasi irigasi, pembangunan tangki septik, pengadaan antropometri untuk penurunan stunting, dan peningkatan kolam BBI (Balai Benih Ikan) Sandai. 

Penyaluran DAK Non Fisik berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini), dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang telah disalurkan sejumlah Rp184,68 M (54,76% dari pagu) bermanfaat untuk mendanai operasional 1.896 satuan pendidikan di Kab. Ketapang & Kayong Utara serta total 201.594 siswa. Kemudian, Dana Desa telah disalurkan Rp140,31 M (49,07%) untuk 253 desa di Kab. Ketapang dan 43 desa di Kab. Kayong Utara, termasuk di dalamnya BLT Desa sebanyak Rp55,43 M sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa akibat adanya pandemi CoVID-19.   

Proyeksi Kinerja Triwulan III 2022   

Berdasar Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan III 2022 (per 13 Juli 2022), diproyeksikan realisasi belanja Pemerintah Pusat lingkup Ketapang dan Kayong Utara hingga triwulan III sebesar 74,48%.   

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD antara lain: Pengendalian melalui Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA); inisiasi program Duta Satuan Kerja; Konsolidasi dengan Pimpinan Daerah untuk update informasi, regulasi, dan mitigasi risiko bersama; Monitoring dan evaluasi bersama stakeholders; dan Pemanfaatan strategi komunikasi sebagai media edukasi, informasi, koordinasi, maupun publikasi atas regulasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan hasil-hasil pembangunan serta manfaatnya.

#kayongutara   

#ketapang   

#UangKita   

#kinerja   

#APBN   

#kppn

Menakar Kinerja APBN di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Per 31 Mei 2022

Kondisi Perekonomian Regional Pasca Idul Fitri

Pasca idul fitri, pemulihan konsumsi rumah tangga dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya CoViD-19, meski perlu diwaspadai Inflasi Kalbar Mei 2022 yang cukup tinggi—namun masih terkendali—, dan potensi risiko-risiko seperti: kenaikan harga BBM PSO (Public Service Obligation) akibat naiknya harga minyak dunia, rendahnya ketersediaan listrik Kalbar untuk proyek hilirisasi bauksit, dan kemandirian fiskal masih rendah karena terhambatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjalankan perannya dalam fungsi alokasi (mengalokasikan belanja untuk kebutuhan masyarakat), fungsi distribusi (pemerataan kesejahteraan), dan fungsi stabilisasi (melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang mengganggu keseimbangan perekonomian).

Regional Chief Economist

Dalam perannya sebagai Regional Chief Economist di Kalimantan Barat, salah satu agenda bulanan yang disampaikan kepada publik yaitu Konferensi Pers Rilis Kinerja APBN Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada Senin, 27 Juni 2022. Hadir dalam acara tersebut seluruh unsur Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang diikuti secara daring dan luring oleh Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja satuan kerja (satker) vertikal lingkup KPPN Ketapang per 31 Mei 2022 mencapai 36,16%. Angka tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 34,93%, dan masih lebih tinggi dari rata-rata belanja satker vertikal lingkup Prov. Kalbar yang sebesar 28,22%.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung reformasi struktural, di lingkup Ketapang dan Kayong Utara pada periode semester I 2022 ini seperti pengadaan komputer pada Lab Komputer dan peraga pendukung pembelajaran Politeknik Negeri Ketapang, pembangunan asrama siswa/i MAN 1 Ketapang, pembangunan gedung PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu), pemeliharaan runway Bandara Rahadi Oesman, digitalisasi dokumen warkah tanah, dan penambahan fasilitas objek wisata Lubuk Baji.  

Kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)   

Di sektor TKDD, KPPN Ketapang menyalurkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Per 31 Mei 2022 ini, TKDD telah disalurkan Rp161,93 M atau 23,95% dari pagu. TKDD menjadi stimulus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kab. Ketapang dan Kayong Utara. DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik di antaranya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas struktur jalan kabupaten (di wilayah Tanjung Pura, Sandai, dan Penyiuran), pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta fasilitas penunjang pendidikan di SD, SMP, dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), perluasan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan, pembangunan dan rehabiltiasi irigasi, pembangunan tangki septik, pengadaan antropometri untuk penurunan stunting, dan peningkatan kolam BBI (Balai Benih Ikan) Sandai. 

Penyaluran DAK Non Fisik berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini), dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang telah disalurkan sejumlah Rp49,39 M bermanfaat untuk mendanai operasional 1.243 satuan pendidikan di Kab. Ketapang dan Kayong Utara yang memiliki total 121.186 siswa. Lalu, Dana Desa telah disalurkan Rp86,99 M untuk 220 desa di Kab. Ketapang dan 41 desa di Kab. Kayong Utara, termasuk di dalamnya BLT Desa sebanyak Rp25,8 M sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa akibat adanya pandemi CoVID-19.

Proyeksi Kinerja Triwulan II 2022   

Berdasar Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan II 2022, diproyeksikan realisasi belanja Pemerintah Pusat lingkup Ketapang dan Kayong Utara hingga triwulan II sebesar 47,07%.   

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD antara lain: Pengendalian melalui Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA); inisiasi program Duta Satuan Kerja; Konsolidasi dengan Pimpinan Daerah untuk update informasi, regulasi, dan mitigasi risiko bersama; Monitoring dan evaluasi bersama stakeholders; dan Pemanfaatan strategi komunikasi sebagai media edukasi, informasi, koordinasi, maupun publikasi atas regulasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan hasil-hasil pembangunan serta manfaatnya.

#kayongutara   

#ketapang   

#UangKita   

#kinerja   

#APBN   

#kppn

[Ekplorasi dan Elaborasi Data Keuangan dan Statistik Daerah]

[Ekplorasi dan Elaborasi Data Keuangan dan Statistik Daerah]

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah di samping berperan dalam pencairan dana APBN dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), juga berperan mendukung dan mengawal pelaksanaan anggaran di daerah menjadi motor pengungkit akselerasi pemulihan ekonomi seperti pemulihan sektor kesehatan, keberlanjutan perlindungan sosial, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pada hari Selasa, 24 Mei 2022, Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm menghadiri pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang, Agus Hartanto SE., M.ENG., M.Sc., di kantor BPS Ketapang.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala KPPN Ketapang berdiskusi membahas beberapa hal yaitu:
1. Profil fiskal dan potensi ekonomi Ketapang;
2. Kontribusi belanja Pemerintah dan TKDD terhadap perekonomian di daerah;
3. Profil dan potensi investasi;
4. Strategi dan langkah-langkah menghasilkan joint analysis implementasi kebijakan fiskal di daerah dan analisis atas capaian output belanja baik yang dikelola oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga maupun TKDD.

BPS Ketapang dalam kesempatan tersebut menjabarkan berbagai program yang dapat mendukung dihasilkannya berbagai policy response yang konkret di tingkat daerah untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran.

KPPN Ketapang dan BPS Ketapang selanjutnya akan menyusun langkah-langkah sinergi guna pemanfatan data dan informasi yang mendukung joint analysis ke depan, sehingga potensi-potensi ekonomi daerah dapat tereksplorasi dengan baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#UangKita
#ekonomi
#investasi
#analisis
#kppn
#bps

[Menakar Kinerja APBN di Kab. Ketapang dan Kayong Utara per April 2022]