Informasi Kesalahan SPM dan Dokumen Kelengkapan SPM

Download PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

 

Mengapa sering terjadi penolakan SPM?

  1. Kesalahan Format SPM
  • Uraian SPM berbeda dengan kode jenis belanja
    Contoh jenis belanja: 52
    Uraian pada SPM yang salah:
    Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal sesuai SPP NoXXX Tanggal 05 November 2023”
    Solusi : Pastikan kode jenis belanja sesuai dengan uraian.
                51 Belanja Pegawai
                52 Belanja Barang
                53 Belanja Modal, dll


  • Uraian tidak lengkap
    Uraian yang lengkap mencantumkan nomor, tanggal kontrak dan addendum kontrak bila ada, nomor dan tanggal BABP/BAST, nomor dan tanggal BAP, serta nomor dan tanggal SPP.
    Kode dan Uraian SPM dapat dilihat pada: (link informasi kode dan uraian)

  • Kode akun pajak pada SPM berbeda dengan Surat Setoran Pajak (SSP), dll.
    Pastikan kode pajak sesuai dengan uraian, baik di SPM maupun di SSP.
    411121: PPh Pasal 21,
    411122: PPh Pasal 22,
    411124: PPh Pasal 23,
    411211: PPN, dll.


  • Tidak ada cap stempel maupun ttd
    Pastikan SPM telah bercap stempel dan ditandatangani oleh PPSPM.

  • Nomor Kontrak pada SPM Tidak Sama dengan Karwas. (Huruf/Angka berbeda atau kurang)
    Pastikan Nomor kontrak pada SPM sama dengan Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak

 

  1. Kesalahan Data Supplier
    Data supplier yang salah disebabkan oleh satker yang tidak update data terbaru supplier, terdapat kesalahan saat input nama supplier, perbedaan nama rekening, dan duplikasi data.
    Contoh:
  • Terdapat pegawai baru tetapi data supplier belum diperbarui/belum mendaftarkan.
  • Nama (nama suplier/rekening) yang terdaftar pada SPAN dan yang diajukan pada SPM berbeda.

 

  1. Kesalahan Dokumen Kelengkapan SPM
  • Kurangnya dokumen pendukung yang harus disertakan saat pengajuan SPM ke KPPN. Jenis dokumen yang perlu disertakan saat mengajukan tagihan berbeda-beda, tergantung jenis SPM yang diajukan.
    Contoh:
    Melakukan pembayaran uang muka, tetapi tidak melampirkan fotokopi jaminan uang muka.
    Tanggal BAST lebih dari tanggal kontrak selesai tetapi tidak melampirkan dokumen denda keterlambatan, seharusnya terdapat potongan PNBP dan lampiran SSBP, atau bukti setor, jika tanggal BAST melebihi tanggal selesai kontrak.
  • Berikut Dokumen Kelengkapan SPM

Jenis SPM

Dokumen

SPM UP RM

  • SPM UP (2 lembar)
  • Surat Pernyataan UP dari KPA (sesuai Lamp PMK 190/2012)
  • Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi
  • ADK SPM
  • Copy persetujuan rekening dari KPPN (untuk rekening bendahara baru)

SPM UP PNBP

  • Surat Pernyataan UP dari KPA (sesuai Lamp PMK 190/2012)
  • Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN
  • Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) (sesuai Lamp XVII PMK190/2012)
  • Copy persetujuan rekening dari KPPN (untuk rekening bendahara baru)

SPM TUP

  •   SPM TUP (2 lembar)
  •   Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN
  •   Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP
  •   ADK SPM

SPM GUP

  •   Surat Permintaan Pembayaran
  •   Daftar rincian permintaan pembayaran
  •   Bukti-bukti pembayaran (kuitansi/bukti pembayaran lainnya)
  •   SSP yang telah dikonfirmasi KPPN (jika ada pemotongan/penyetoran pajak)
  •   ADK SPM

SPM Koreksi

  •   Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  •   Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  •   SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  •   Hardcopy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi;
  •   Hardcopy SPM setelah koreksi;
  •   ADK Koreksi SPM (sudah diinject PIN PPSPM)

*SPM sebelum dan setelah koreksi harus memiliki nomor, tanggal, dan nilai SPM yang sama, sedangkan barcodenya harus berbeda.

SPM Kontrak

  •   SPM Kontraktual
  1. Mencantumkan No/ tgl BAPP/ BAST dan BAP.
  2. Tidak perlu mencantumkan Tanggal BAST untuk  pekerjaan yang dibayar dimuka.
  3. Tanggal / No kontrak harus sama antara SP, KARWAS , NRK.
  4. Tanggal BAST sebaiknya tidak melebihi tanggal penyelesaian pekerjaan. Apabila melebihi (disesuaikan dengan kondisi yang real), akan dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( 1 per mil per hari dari nilai kontrak).
  5. Kesesuaian antara SSP dan potongan SPM.
  •   Karwas Kontrak (dicetak dari aplikasi SAS modul PPK)
  1. Nomor dan tanggal kontrak yang dicantumkan harus sama dengan SPM
  2. Untuk SPM Termin, termin yang dibayar harus sama dengan SPM
  3. Nilai pertermin/ tagihan pada karwas harus sama dengan nilai SPM
  4. Karwas tidak boleh tanpa realisasi (dikhawatirkan SPM yang dibuat berjenis non kontraktual)
  • Karwas Realisasi Kontrak (dicetak dari Aplikasi SAS modul PPK)
  1. Tanggal dan nomor kontrak pada realisasi harus sama dengan SPM dan Karwas Kontrak
  •   Nomor Register Kontrak (NRK)
  1. No/Tanggal kontrak serta tanggal pelaksanaan pekerjaan harus sama dengan Karwas Kontrak
  2. Nilai tagihan pada SPM harus sama dengan nilai pada NRK
  3. Tanggal Berakhirnya Pekerjaan pada NRK = Karwas
  •   ADK SPM yang telah diinject PIN PPSPM
  •   Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya

SPM Non Kontraktual

  •   SPM LS (2 lembar)
  •   SSP dan/atau bukti setor lainnya
  •   Daftar nominatif (jika lebih dari 1 penerima)
  •   ADK SPM

SPM Gaji Induk

  • SPM Gaji Induk (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Daftar Perubahan Data Pegawai
  • Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
  • ADK SPM ADK Gaji (.GPP)
  • ADK Perubahan Data Pegawai (.PRB)
  • Apabila pegawai baru (CPNS):
    ADK kirim pegawai baru (.krm) setelah SK, SPMT, data keluarga direkam pada aplikasi GPP dengan lengkap dan benar.
  • Apabila pegawai baru pindahan:
    ADK kirim pegawai baru (.krm)

SPM Kekurangan Gaji

  • SPM Kekurangan Gaji (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Daftar Perubahan Data Pegawai
  • Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
  • ADK SPM ADK Gaji (.GPP)
  • ADK Perubahan Data Pegawai (.PRB)

SPM Gaji Susulan

  • SPM Gaji Susulan (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 Pegawai)
  • Daftar Perubahan Data Pegawai
  • Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
  • ADK SPM ADK Gaji (.GPP)
  • ADK Perubahan Data Pegawai (.PRB)
  • ADK kirim pegawai pindahan (.krm)

SPM Uang Muka Gaji

  • SPM Uang Muka Gaji (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Daftar Perubahan Data Pegawai
  • SSP PPh Pasal 21
  • ADK SPM
  • ADK Gaji (.GPP)
  • ADK Perubahan Data Pegawai (.PRB)

SPM Uang Makan

  • SPM Uang Makan (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Daftar Rekapitulasi pembayaran Uang Makan
  • Surat Setoran Pajak (SSP)
  • ADK SPM

SPM Tunjangan Kinerja

  • SPM Tunjangan Kinerja (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pegawai
  • Rekapitulasi daftar pembayaran selisih tunjangan kinerja Pegawai (bagi Pejabat Fungsional Penerima Tunjangan Profesi
  • SSP PPh Pasal 21
  • ADK SPM

SPM Gaji Terusan

  • SPM Uang Lembur (2 lembar)
  • Daftar Rekening Terlampir (jika penerima lebih dari 1 pegawai)
  • Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK
  • Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21
  • ADK SPM

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

PENGADUAN

 

    

Search