Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui NAWACITA berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia
DASAR HUKUM
  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/Pb/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PENGERTIAN
AZAS PENGATURAN DESA
DOWNLOAD

DANA DESA

PENGERTIAN DANA DESA
Dana Desa itu apa?
Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk :
  1. pelaksanaan pembangunan; dan
  2. pemberdayaan masyarakat desa
Apa saja sumber pendapatan desa?
Sumber Pendapatan Desa:
  1. Pendapatan Asli Desa
  2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN
  3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota
  4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
  5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
  6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
  7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
Bagaimana penganggaran Dana Desa dalam APBN?
Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.

Bagaimana cara Penghitungan Dana Desa?
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:
  1. Jumlah Penduduk,
  2. Angka Kemiskinan,
  3. Luas Wilayah, dan
  4. Tingkat Kesulitan Geografis
Bagaimana hubungan pembangunan desa dengan Nawa Cita?
Pembangunan Desa adalah wujud Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka NKRI”.

Bagaimana cara meningkatkan pembangunan Desa?
Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan:
  1. pemberdayaan ekonomi lokal;
  2. penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan
  3. percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
TUJUAN DANA DESA
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
PENYALURAN DANA DESA
PENGGUNAAN DANA DESA
SANKSI TERKAIT DANA DESA

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA 2021

KEBIJAKAN DANA DESA 2021
ARAH KEBIJAKAN DANA DESA 2021:
  1. Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa:
    1. Peningkatan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa per-desa agar sesuai dengan karakteristik desa dan perbaika metode perhitungan AD, AF dan AA.
    2. Penguatan alokasi kinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa.
    3. Pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2 (dua) tahap
  2. Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa:
    1. Penguatan Program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai;
    2. Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di Desa;
    3. Peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital
    4. Pengembangan potensi, antara lain pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDes
  3. Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas:
    1. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital;
    2. Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, da npeternakan di desa, termasuk peternakan sapi;
    3. Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata;
    4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai;
    5. Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.
PENYEMPURNAAN FORMULA DANA DESA
INFOGRAFIS DANA DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGERTIAN
Apa itu Keuangan Desa?
Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang y ang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

Apa itu Pengelolaan Keuangan Desa?
Keseluruhan kegiatan yang meliputi:
  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Penatausahaan
  4. Pelaporan
  5. Pertanggungjawaban keuangan desa
Apa dasar hukum pengelolaan keuangan desa?
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bagaimana asas pengelolaan keuangan desa?
Asasnya:
  1. Transparan
  2. Akuntabel
  3. Partisipatif
  4. Tertib dan disiplin anggaran
Jangka waktu pengelolaan keuangan desa itu berapa lama?
Satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan

Dimanakah rencana keuangan tahunan tahunan Pemerintahan Desa dituangkan?
Dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
ALOKASI DANA DESA (ADD)
PERAN KEPALA DESA
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
REKENING KAS DESA (RKD)

DAFTAR REGULASI TERKAIT DANA DESA

DAFTAR REGULASI DANA DESA

Daftar Regulasi Mengenai Dana Desa

 

PP 8 TAHUN 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

94/PMK.07/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2...

69/PMK.07/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

41/PMK.07/2021

Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

17/PMK.07/2021

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

222/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Desa

61/PMK.07/2019

Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

145/PMK.07/2018

Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi

83/PMK.05/2018

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

226/PMK.07/2017

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

199/PMK.07/2017

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

192/PMK.07/2016

Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal Dari Sisa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

48/PMK.07/2016

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

PerDJPB PER-1/PB/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/Pb/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi
  1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
  2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
  3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

© 2021 DItjen Perbendaharaan. All Rights Reserved. Managed By DorinteZ

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Layanan Pengaduan

Search