Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK-DIY)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

 

DANA OTONOMI KHUSUS

DASAR HUKUM
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
  3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PENGERTIAN
JENIS DAK FISIK
PENGELOLAAN DAK FISIK
DOWNLOAD

DANA INSENTIF DAERAH

DASAR HUKUM
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
PENGERTIAN
TUJUAN DID
FORMULA DID
ALOKASI DID

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DASAR HUKUM
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
  3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PENGERTIAN
JENIS DAK FISIK
PENGELOLAAN DAK FISIK
DOWNLOAD

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi
  1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
  2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
  3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

© 2021 DItjen Perbendaharaan. All Rights Reserved. Managed By DorinteZ

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Layanan Pengaduan

Search