IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi, yaitu :
  1. KESESUAIAN TERHADAP PERENCANAAN
  2. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
  3. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
  4. KEPATUHAN TERHADAP REGULASI.
DASAR HUKUM
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
TUJUAN DAN PENGGUNAAN IKPA
4 ASPEK PENGUKURAN DAN 13 INDIKATOR KINERJA
NILAI & PENGELOMPOKAN IKPA
FORMULA IKPA
BOBOT IKPA

1. Capaian Output (bobot 17%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.
  • Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
  • Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya, a.l. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO).
TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

2. Penyerapan Anggaran (bobot 15%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
  • Target penyerapan per-triwulan : 15% - 40% - 60% - 90%
TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

3. Penyampaian Data Kontrak (bobot 10%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
  • Objek: data kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50 juta, dan data kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

4. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

URAIAN INDIKATOR

dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

5. Pengelolaan UP & TUP (bobot 8%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
  • pada akhir tahun anggaran, memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

6. Revisi DIPA (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR
Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.
  • pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan:
TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

8. Pagu Minus (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR

dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

9. LPJ Bendahara (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR

dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

10. Dispensasi SPM (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR

dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

11. Retur SP2D (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR

dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

12. Renkas / RPD Harian (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR

Merupakan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

13. Pengembalian / Kesalahan SPM (bobot 5%)

URAIAN INDIKATOR
  • dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
  • merupakan SPM yang ditolak atau dikembalikan berdasarkan:

    1. data PMRT atau kesalahan formal;

    2. validasi tagihan oleh KPPN atau kesalahan substantif

TREATMENT DAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN
RUMUS IKPA

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Kotabumi
  1. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Kotabumi
  2. Nomor WA Pengaduan seksi MSKI : 0811-7969-393
  3. Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  4. Pengaduan melalui website http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html
Managed by DorinteZ

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

© 2021 DItjen Perbendaharaan. All Rights Reserved. Managed By DorinteZ

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Layanan Pengaduan

Search