Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pasal 27 dikatakan bahwa KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) , penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, KPPN menyelenggarakan fungsi:

• Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
• Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
• Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
• Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
• Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
• Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
• Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
• Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
• Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
• Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
• Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
• Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
• Pengelolaan rencana penarikan dana;
• Pengelolaan rekening pemerintah;
• Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
• Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
• Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
• Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
• Pelaksaaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)