Pejabat dan pegawai pada KPPN Lhokseumawe sampai degan tanggal 16 Oktober 2020 tercatat sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

     Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe dari tahun ke tahun selalu berusaha memberikan yang terbaik terutama dalam hal pelayanan kepada satuan kerja. Hasil dari usaha yang telah dilakukan KPPN Lhokseumawe tersebut dapat dilihat dari banyaknya penghargaan yang telah diterima. Penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Tahun Anggaran 2008

• Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe menerima Piagam penghargaan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak. Herry Purnomo dengan meraih prestasi sebagai Peringkat Kesembilan dalam Rangka Penilaian Kinerja Penyusunan dan Penyajian LKPP Tahun 2008.

B. Tahun Anggaran 2012

• Pada tahun 2012, KPPN Lhokseumawe ditetapkan sebagai KPPN Percontohan dalam implementasi KPPN Percontohan tahap VI sebagai perwujudan nyata reformasi birokrasi di lingkunga Kementerian Keuangan terhitung tanggal 1 Oktober 2012.
• Piagam penghargaan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan diberikan kepada KPPN Lhokseumawe dengan meraih prestasi sebagai Peringkat Ketujuh, dalam Rangka Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN Tahun 2012.

C. Tahun Anggaran 2013

• Penghargaan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono kepada KPPN Lhokseumawe sebagai peringkat Kesembilan KPPN Tipe A1 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa BUN KPPN tahun 2013.
• Peringkat Kedua Penilaian Kinerja KPPN Periode I Tahun Anggaran 2013 di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Kedua berdasarkan Penilaian Kinerja KPPN Periode II Tahun Anggaran 2013 di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

D. Tahun Anggaran 2014

• Sebagai peraih peringkat Kedua dengan nilai 105,47 dalam Penilaian Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2014.

E. Tahun Anggaran 2015

• Peringkat Kedua dengan nilai 107.40 dalam Penilaian Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Semester I tahun 2015.
• Sebagai peraih peringkat Pertama dengan nilai 108.50 dalam dalam Penilaian Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Provinsi Aceh Semester II tahun 2015

F. Tahun Anggaran 2016

• Peringkat Pertama dengan nilai 300 kategori Inovasi dalam Rangka Penilaian Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Semester I tahun 2016.
• Peringkat Pertama kategori Penilaian Inovasi dan Prestasi dengan nilai 440 dalam Rangka Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh  Semester II Tahun 2016.
• Peringkat Pertama LK-UAKBUN Daerah tahun 2016 di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

G. Tahun Anggaran 2017

• Peringkat Kedua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kategori Penilaian Kinerja dalam Rangka Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2017 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Tahun Anggaran 2017 kategori transaksi Kontraktual lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Pertama kategori Inovasi dan Prestasi dalam Rangka Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester II 2017 KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Sebagai peringkat Kedua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 kategori Penilaian Kinerja dengan nilai 96,40 dalam Rangka Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester I tahun 2017 KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Satker Terbaik Pertama kategori Satker dengan Transaksi Kontraktual dalam Penilaian Kinerja Pelaksanan Anggaran Periode s.d. Triwulan III TA 2017 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

H. Tahun Anggaran 2018

• Peringkat Ketiga KPPN Tipe A1 Kategori Penilaian Kinerja dalam Rangka Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2018 KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Ketiga dalam Penilaian Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kategori KPPN Tipe A1 yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-563/PB/2018 tentang Penetapan Penilaian Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun 2018.

I. Tahun Anggaran 2019

• Peringkat Pertama KPPN Tipe A1 Kategori Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Lingkup Kanwil DItjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2018.
• Peringkat Ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik berbasis Strategy Focused Organization (SFO) lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Ketiga Kategori KPPN Tipe A1 dalam Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Periode Semester I Tahun 2019.

J. Tahun Anggaran 2020

• Peringkat Pertama Kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi dalam Akselerasi Peningkatan Kapasitas Pejabat Perbendaharaan pada KPPN Semester I Tahun 2020
• Peringkat Kedua atas Penyerapan dan Koordinasi Kementerian Lembaga/Negara Tipe A1 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Kedua atas Penyerapan TKDD dan Koordinasi Pemeritah Daerah Tipe A1 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Ketiga Kategori KPPN Tipe A1 atas Penyerapan Terbaik KPPN Sebagai Satuan Kerja  lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Pertama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik berbasis Strategy Focused Organization (SFO) Periode Triwulan I Tahun 2020 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
• Peringkat Pertama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Pengelolaan Kinerja Terbaik berbasis Strategy Focused Organization (SFO) Periode Triwulan II Tahun 2020 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

KPPN Lhokseumawe memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI 

“Menjadi Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel untuk Mewujudkan Pelayanan Prima”

MISI

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelayanan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat.

     Kota Lhokseumawe menduduki posisi kedua kota terbesar pada Provinsi Aceh setelah Banda Aceh dengan luas mencapai 181 km². Diapit oleh dua kota besar, Medan dan Banda Aceh membuat Kota Lhokseumawe menjadi kota yang unik dan menarik dengan berbagai ragam budayanya. Memiliki posisi yang strategis juga menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai jalur vital perdagangan di Aceh.

     Secara etimologi Lhokseumawe berasal dari kata Lhok dan Seumawe. Dalam Bahasa Aceh, Lhok berarti dalam,teluk, palung, atau laut. Sedangkan Seumawe adalah air yang berputar-putar atau pusat mata air. Keberadaan Kota Lhokseumawe tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Pasai sekitar abad ke-13, yang kemudian menjadi bagian Kedaulatan Aceh pada tahun 1524. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2001 ditetapkan statusnya menjadi kota dengan batas-batas wilayah, yakni Selat Malaka sebagai batas utara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara sebagai batas wilayah selatan, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara sebagai batas wilayah barat dan Kecamatan Syamtalira Bayu,Kabupaten Aceh Utara sebagai batas wilayah bagian timur.

    Berjarak 900 m dari tugu Selamat Datang Kota Lhokseumawe berdiri kokoh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe, tepatnya di Jalan Merdeka, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (di samping Gedung Walikota Lhokseumawe). KPPN Lhokseumawe sebagai KPPN Tipe A1 non ibukota provinsi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perbendaharaan serta menjalankan fungsi sebagai Kuasa BUN di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     Posisi geografi KPPN Lhokseumawe terletak pada garis 5⁰ 10^’ - 44⁰ 7^’ Lintang Utara dan 97⁰ 08^’ - 57⁰ 5^’ Bujur timur. KPPN Lhokseumawe memiliki tiga cakupan wilayah kerja, yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah satuan kerja sebanyak 191 satker. Kawasan KPPN Lhokseumawe memiliki luas tanah mencapai 4.903 m², dengan pembagian untuk bangunan seluas 1.976 m² dan sisanya dimanfaatkan untuk sarana lingkungan seperti lahan parkir pegawai dan satker, lapangan olahraga, kantin, poliklinik, taman, jalan, pos satpam, mushola dan sarana lainnya.

     Terbentuknya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe yang sekarang tidak terlepas dari reorganisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan reformasi di bidang keuangan negara. Di dalam perkembangannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe telah banyak mengalami perubahan nama.

     Resmi ditetapkan pada tanggal 23 Februari 1983, cikal bakal dan perjalanan sejarah KPPN Lhokseumawe adalah dimulai dari dibentuknya Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) yang beralamatkan di Jalan Pasar Impres, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 1990, terjadi perubahan menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Lhokseumawe. KPKN merupakan gabungan dari Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara berdasrkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No. 645/KMK.01/1989 yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1990.

    Perubahan nama ini dimaksudkan atas pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan pelayanan dan efisiensi dalam penyaluran dana APBN, maka perlu dilakukan pemangkasan jalur birokrasi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semula dilakukan oleh 2 (dua) kantor cukup dilakukan oleh 1 (satu) kantor saja. Selain perubahan nama, mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN pun mengalami pembaharuan dengan tujuan semakin mempermudah masyarakat dalam rangka pengelolaan dana APBN.

     Tahun 2004, 14 (empat belas) tahun kemudian reorganisasi kembali terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis.

     Kemudian pada tahun 2010, KPPN Lhokseumawe yang sebelumnya berada di jalan pasar impres pindah ke jalan merdeka, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Keadaan gedung yang kurang memadai menjadi alasan utama. Walaupun demikian, Gedung KPPN Lhokseumawe lama tetap dimanfaatkan sebagai gudang arsip data dan dokumen KPPN Lhokseumawe.