Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan

Bukan hanya kota-kota besar, desa pun turut terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Dana Desa kemudian sebagian diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dengan bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, masyarakat dapat lebih leluasa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, agar daya beli mereka pun meningkat dan dapat saling mendukung dengan pedagang kecil yang ada di sekitar.

Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa ini sejak tahun lalu telah menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Sesuai dengan pernyataan Kementerian Desa dan PDTT, BLT Desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kenaikan kemiskinan maupun jumlah pengangguran di desa.

Realisasi BLT Desa 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari dapat disimak pada infografis berikut.

  

#DJPbkawalDanaDesa #RealisasiDanaDesa
#MengawalAPBN2021

Data: @ditpa_djpb

Reposted from @ditjenperbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore, #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan

Dorong Kontribusi Pajak dari Belanja Pemerintah, DJPb Terus Bina Kompetensi Bendahara

Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan. Karenanya, Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajaknya. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada webinar Kemenkeu Corpu Talk Ep. 24: Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Pajak yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan @bppkkemenkeu, Rabu (17/02).

"Pajak yang disetorkan dengan segera dan tepat waktu akan menambah likuiditas keuangan negara dalam menyediakan dana untuk belanja negara, juga transfer ke daerah," ungkap Andin.

Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Marwanto Harjowiryono selaku narasumber juga menyetujui pentingnya kepatuhan bendahara.

"Peran bendahara pemerintah sangat penting, sayang kontribusi perpajakannya relatif masih rendah. Masih terdapat kendala seperti kompetensi, kebijakan, dan tantangan sistem aplikasi yang harus dikuasai," urai Marwanto yang melakukan penelitian atas topik tersebut di 34 provinsi.

Tantangan ini mendorong DJPb selaku pembina untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi.
"Setiap periode tertentu dilakukan refreshments kepada para bendahara yang telah disertifikasi. Soft competency juga dibina," jelas Direktur Sistem Perbendaharan DJPb Agung Yulianta selaku Pembahas dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana disimpulkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Didyk Choiroel selaku moderator, bendahara memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, untuk menjamin belanja APBN dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak.

#KemenkeuCorpuTalk
#MengawalAPBN2021
#KepatuhanPajakBendahara

Reposted from @ditjenperbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perhatian-perhatian 🔈
Terutama bagi #MitraPerbendaharaan yang kami cintai

Mohon waspada, penipuan yang mengatasnamakan instansi, pejabat maupun pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ...apalagi menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan DJPb/kantor vertikal DJPb di media sosial

Geser untuk informasi selengkapnya,
Selamat berakhir pekan😊

#PembangunanZonaIntegritas
#WilayahBersihDariKorupsi
#SiPanduDJPb
#PengaduanDJPb
#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap

Reposted from @ditjenperbendaharaan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Selamat sore #MitraPerbendaharaan

Akuntansi Berbasis Akrual merupakan bagian penting dari rangkaian panjang sejarah pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 pemerintah “diwajibkan” untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004.

Implementasi yang sifatnya masif ini akan membawa dampak pada setiap entitas yang terlibat yaitu DJPb serta satuan kerja kementerian/lembaga. Tentunya, implementasi dari kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL yang diharapkan menjadi lebih baik mengingat Akuntansi Berbasis Akrual memiliki kelebihan tersendiri.

Lalu apa saja kelebihan dari Akuntansi Berbasis Akrual? Yuk simak pada slide berikut ini.

#EdukasiTreasury
#LKPP
#MengawalAPBN2021
#djpbkawalapbn
#SadarAPBN
#070mantap

Pajak mobil baru jadi 0%.

Mobil jenis apa saja yang akan mendapat insentif pajak ini? Geser untuk tahu lengkapnya👉🏻

    

Pemberian Insentif ini diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dan juga mendukung sektor otomotif.

#EkonomiBangkit

Infografis: @ditjenpajakri

Rabu, 17 Februari 2021, KPPN Lubuk Linggau telah menyelenggarakan FGD sebagai bagian dari inovasi KPPN Lubuk Linggau, yaitu Klinik Edukasi Pemda (KLEPÈ), terkait Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Pengelola Dana Desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan peserta dari BPKAD dan DPMD pada masing-masing kabupaten.

FGD ini membahas tentang petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, proses input data dan uplod dokumen persyaratan pada Aplikasi OM SPAN pada user DPMD dan user BPKAD serta diskusi terkait hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021.

#DJPbKawalAPBN
#SadarAPBN
#070mantap