Lubuksikaping

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2017, bahwa tugas dan fungsi KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melalui banyak perubahan. Sebelum reformasi dan transformasi Ditjen Perbendaharaan Jilid I tahun 2007, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) saat ini, dulu bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Dengan dibentuknya KPPN percontohan telah berhasil menjadikan perkantoran menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan reformasi yang konsisten dan terjaga dari Ditjen Perbendaharaan, menghasilkan tata kelola keuangan negara yang makin baik, akuntabel, dan transparan. Hal ini ditunjukkan dari capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2016 dengan didukung pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Dengan kesuksesan Ditjen Perbendaharaan melakukan reformasi jilid I pada 2007-2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan reformasi jilid II. Langkah reformasi harus berlanjut karena tantangan juga terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan keberadaan sistem dan data di Ditjen Perbendaharaan yang hingga saat ini sudah berjalan dengan baik, reformasi harus dilakukan untuk menjamin keamanan atas sistem dan data-data tersebut, terutama dengan makin maraknya berbagai tantangan seperti hacker yang dapat mendisrupsi sistem berbasis digital. Reformasi juga diperlukan untuk mengembangkan kemampuan analisis data dan kemampuan intelektual yang tajam. Reformasi dibidang analisis data dan intelektual inilah yang perlu segera dilaksanakan agar seteiap informasi yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Saat ini KPPN kembali berbenah. KPPN di daerah ibarat dua mata uang. Di satu sisi sebagai treasurer di daerah yang bertugas menyalurkan APBN, disisi lain mengambil peran sebagai representasi pengelola fiskal di daerah yang mempu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan regional.

Sebagai treasurer, KPPN berperan dalam mewujudkan profesionalitas pengelola keuangan di daerah melalui fasilitasi pengembangan kompetensi teknis perbendaharaan. KPPN memiliki kapasitas pendorong percepatan output di wilayah kerjanya, melalui mapping progress realiasi anggaran satker. Sebagai treasurer, KPPN memiliki kontrol tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah yang efektif efisen untuk capaian belanja yang berkualitas melalui analisis review belanja satker. Dan KPPN juga merupakan mitra kerja strategis bagi satker K/L dan pemda, serta masyarakat khususnya dalam pelaksanaan APBN, penyusunan laporan keuangan, penyaluran transfer ke daerah dan pemberdayaan UMKM

Sebagai pengelola fiskal di daerah, KPPN berperan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan regulasi, sebagai salah satu strategi untuk menuju transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan di tahun 2003. KPPN hadir untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di tahun 2022. Memperkuat langkah kolaboratif dalam mendorong ekonomi daerah antara lain melalui penataan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah di wilayah kerjanya, baik dalam skema Kemenkeu Satu maupun bersinergi bersama pimpinan daerah. Sebagai pengelola fiskal, KPPN bersama dengan instansi vertikal Kemenkeu lainnya di daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah melalui instrumen penerimaan, belanja, pembiayaan, dan pendampingan kepada pemda.

Dengan peran KPPN sebagai treasurer dan pengelola fiskal tersebut, KPPN diharap untuk terus dapat menjadi motor penggerak perubahan Indonesia secara HAnDAL serta memberikan manfaat bagi perekonomian di wilayahnya yang tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tugas minimal.

 

Footer

 Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Kontak Kami

Hak Cipta HaDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Ikuti Kami

IKUTI KAMI

Search