Lubuksikaping

Benarkah PSBB menghambat Penyaluran Dana APBN di KPPN Lubuk Sikaping?

Virus Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Selanjutnya, kasus covid-19 menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya sektor kesehatan,sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan penularan virus corona adalah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Namun demikian, PSBB juga memiliki dampak negatif. Bagi unit pemerintah yang memberikan pelayanan, tentu saja proses pelayanan menjadi terhambat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Lubuk Sikaping yang bertugas dalam menyalurkan dana APBN menjadi salah satu unit pelayanan yang menghadapi tantangan tersebut.

Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah : apakah penyaluran dana APBN akan terhambat akibat PSBB di KPPN Lubuk Sikaping? seberapa besar hambatannya?

Memang harus diakui bahwa dengan adanya PSBB membuat perilaku masyarakat berubah. Pola hidup berubah, mulai dari sisi individual sampai tataran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Mau tidak mau, suka tidak suka hidup dengan tatanan baru harus dilakukan.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam menerapkan PSBB, setiap unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah menghentikan seluruh layanan tatap muka. Layanan digantikan dengan metode daring dengan meluncurkan aplikasi e-SPM WFH. Aplikasi yang telah dipersiapkan sejak lama, namun akibat adanya pandemi Covid-19 memaksa aplikasi tersebut segera digunakan dengan beberapa modifikasi. Dengan e-SPM WFH, proses penyaluran dana APBN diharapkan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh PSBB terhadap penyaluran dana APBN kita dapat melihat datapenyaluran dana APBN di KPPN Lubuk Sikaping dari TA 2018 sampai dengan TA 2020 (YoY).

Grafik

Pertama, penyaluran dana APBN pada triwulan I 2020 sebesar 12,4% relatif sama dengan penyaluran dana pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 12,5% dan 2019 sebesar 12,9%. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat sampai dengan bulan Maret 2020 PSBB belum diberlakukan. Pemberlakukan PSBB dimulai sejak 10 April 2020.

Kedua, penyaluran dana APBN pada triwulan II 2020 sebesar 39,7% lebih kecil dibandingkan capaian pada triwulan II 2019 sebesar 41,4% tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2018 yang hanya sebesar 36,1%.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganSerta Penyelamatan Ekonomi Nasional sepertinya memiliki dampak positif dalam penyaluran dana APBN di triwulan II 2020. Sejalan dengan Program PEN, Ditjen Perbendaharaan juga secara aktif menginisiasi aturan-aturan turunan dari PP tersebut dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti OJK dan Bank Indonesia.

Ketiga, penyaluran dana APBN pada triwulan III 2020 sebesar 70,6% lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran dana APBN pada triwulan III 2018 sebesar 62,6% dan pada triwulan III 2019 yang hanya mampu mencapai sebesar 57,8%.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah sepertinya benar-benar terlihat hasilnya pada triwulan III 2020. Untuk mendukung Program PEN, sejak bulan Agustus 2020 KPPN menambah jam layanannya. Pengiriman SPM melalui Aplikasi e-SPM WFH yang semula dibatasi sampai dengan pukul 15.00 diperpanjang menjadi sampai dengan pukul 17.00. Selanjutnya pemberian keleluasaan kepada bendahara pengeluaran untuk membayar kepada penerima yang semula dibatasi maksimal Rp.50 juta ditingkatkan menjadi Rp. 1Milyar juga mampu mendorong akselerasi penyaluran dana APBN di triwulan III 2020.

Target penyaluran dana APBN sampai dengan triwulan III 2020 sebesar minimal 70% yang diberikan oleh Pemerintah mampu dicapai oleh KPPN Lubuk Sikaping. Sambil tetap berharap bahwa penyaluran dana APBN di periode selanjutnya tetap dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Kekhawatiran bahwa PSBB akan menghambat penyaluran dana APBN pada periode sampai dengan triwulan III 2020 di KPPN Lubuk Sikaping tidak terjadi. Hal tersebut tentu saja dicapai berkat usaha kita bersama.

Footer

 

       

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Kontak Kami

Hak Cipta HaDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Ikuti Kami

IKUTI KAMI

Search