Profil

Sejarah Kanwil DJPb

SEJARAH KPPN MADIUN

 

KPPN Madiun memiliki sejarah cukup panjang, mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi. Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor voor de Comptabiliteit) dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diindonesiakan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor    Pusat    Perbendaharaan    Negara sedangkan  Slank  Kas  menjadi  KKN  (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

            Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap Karisedenan terdapat kas  negara, kemudian pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara).

Pada tahun 1974 KBN mengalami perubahan struktur  organisasi  menjadi  3  instansi,  yaitu KPN (Kantor Pelayanan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja.        Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Maret 1983 Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, KBN dipecah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan  Negara  (KPN)  dan  Kantor Kas Negara (KKN). Seiring dengan perkembangan jaman yang mengacu  pada  pola  penyederhanaan organisasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-1077/A/1989     tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara).           

Dasar pertimbangan dari penggabungan ini antara lain adalah dalam rangka efisiensi dan mengurangi jalur birokrasi dalam pelayanan kepada  masyarakat  yang  semula  dilakukan oleh dua kantor yang berbeda menjadi hanya satu kantor, yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

 

                Pertimbangan   lain   penggabungan institusi ini adalah berkurangnya beban kerja Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang disebabkan oleh dialihkannya pembayaran pensiun  ke PT. Taspen dan Perum Asabri dan dialihkannya pembayaran secara tunai pada Kantor  Kas  Negara  (KKN)  menjadi pembayaran   secara   giral   pada   Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk.

            Hal ini diiringi pula dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam  pelaksanaan  APBN  diantaranya giralisasi dan perubahan sistem UUDP menjadi UYHD yang semakin mempermudah masyarakat  dalam rangka pengelolaan dana APBN. Begitu pula halnya perubahan KPKN yang cukup mendasar, diantaranya  peran selaku Ordonatur yang memiliki kewenangan di bidang ordonansering yaitu melakukan pengujian atas permintaan pembayaran oleh  instansi/satuan kerja   atau   pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah   pimpinan satuan kerja/instansi. Sementara KPKN melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comptabel). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis.

Selanjutnya pada tahun 2004, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004 KPKN Madiun berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun tipe A. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipa A mengalami perubahan tipe termasuk KPPN Madiun yang menjadi Tipe A1.

Dan pada tanggal 2 Oktober 2012 melalui softlaunching KPPN Percontohan tahap VI, KPPN Madiun ditetapkan menjadi KPPN Percontohan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-163/PB/2012.

Berkenaan dengan tempat kedudukan KPPN Madiun pada saat masih bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) berlokasi di Jalan Pahlawan Madiun. Dikarenakan dilanda bencana banjir besar kantor berpindah ke Jalan Salak No. 52 Madiun yang gedungnya diresmikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Mayjen TNI Piet Harjono pada tanggal 30 Juni 1975.

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search