Profil - KPPN Majene| Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

18 Jun,2020

: Profil

Moto, Maklumat dan Janji Layanan

12 Jun,2020

: Profil

Moto, Maklumat dan Janji Layanan

20 Okt,2016

: Profil

Tugas dan Fungsi

Tugas KPPN Majene:

Berdasarkan PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Majene mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi KPPN Majene:

a.	pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.	penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c.	penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d.	penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e.	penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
f.	pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
g.	penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
h.	penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
i.	penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
j.	penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
k.	pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
l.	pelaksanaan kehumasan; dan
m.	pelaksanaan administrasi KPPN.

19 Okt,2016

: Profil

Sejarah

SEJARAH KPPN MAJENE

Sebelum Proklamasi kemerdekaan RI, KPPN dikenal dengan nama CKC atau Central Kantoor voor deComptabiliteit. Setelah berakhirnya masa penjajahan, KPPN Majene resmi didirikan pada Tanggal 1 Juni 1966 dengan nama Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) Majene dan dipimpin oleh kepala kantor pertama bernama Abdul Fattah, BA. Pada saat itu KPBN masih dibawahi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Pada Tahun berdirinya, KPPN Majene yang berkedudukan di Kabupaten Majene masih merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki 3 wilayah pembayaran yaitu Kabupaten Majene, Kab. Polmas (saat ini sudah mekar menjadi Kab. Polman dan Kab. Mamasa), dan Kab. Mamuju (saat ini sudah mekar menjadi Kab. Mamuju Tengah, dan Kab. Mamuju Utara). Luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan urgensi keberadaan kantor pembayaran untuk daerah-daerah di bagian barat Sulawesi menjadi dasar dibentuknya KPPN Majene, sehingga KPPN Majene menjadi KPPN pertama di Sulawesi bagian barat dengan kode KPPN 059. Keberadaan KPPN Majene menjadi angin segar bagi satuan kerja di wilayah Sulawesi bagian barat.

Tahun 1970, Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) Majene ditingkatkan menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN) Majene
Tahun 1975-1982 KBN Majene dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN)
Tahun 1990, KPN dan KKN Majene dilebur menjadi satu kembali dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Majene
Tanggal 23 Juni 2004, terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tentang perubahan nama KPKN Majene menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene atau yang disingkat KPPN Majene.
Tanggal 5 Oktober 2004, Sulawesi mengalami pemekaran daerah yaitu terbentuknya provinsi Sulawesi Barat dengan Ibu Kota Mamuju sehingga wilayah pembayaran KPPN Majene menjadi Kabupaten Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa sedangkan Kab. Mamuju pindah wilayah pembayaran ke KPPN Mamuju.