Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsai Nomor 53 tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).
Selama tahun 2022 berbagai kinerja telah dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I dalam rangka mencapai tujuan program yang menjadi tanggungjawab KPPN Makassar I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, secara teknis dibuat melalui analisa terhadap dua hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. Pengukuran capaian kinerja KPPN Makassar I tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Makassar I Tahun 2022 adalah sebesar 107.20. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 4 (empat) perspektif, yaitu: Stakeholder, Customer, Internal Process dan Learning and Growth.
Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I mampu menyerap sebesar Rp. 1.977.588.914,-  atau sebesar 99,66% dari pagu yang tersedia. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I sangat baik, walaupun begitu masih ada kendala dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2022 tersebut di antaranya :

1. Tidak tersedianya belanja modal
2. Alokasi anggaran belanja pemeliharaan gedung dan halaman yang minim untuk pembiayaan yang relatif besar karena gedung KPPN Makassar I merupakan bangunan cagar budaya yang dilestarikan.