Berita

Seputar KPPN

Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening Satuan Kerja

Mamuju, 11 November 2021. Sebagai penyegaran kepada para pengelola keuangan pada satuan kerja tentang pengelolaan kas dan rekening yang baik, KPPN Mamuju pada hari Kamis, 11 November 2021 menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening pada Satuan Kerja, sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 untuk mengingatkan dan memantau pengelolaan kas dan rekening. Kepala KPPN Mamuju menyampaikan bahwa perlu diperhatikan ketentuan pengelolaan kas bendahara yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.05/2016.

Sedangkan dasar hukum pengelolaan rekening sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, diketahui bahwa rekening pemerintah itu terbagi dengan beberapa jenis rekening yang masing-masing rekening memiliki tata kelola yang berbeda, yaitu rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya. Rekening Bendahara Pengeluaran saat ini dalam bentuk virtual account untuk satuan kerja di daerah yang rekening induknya berada pada Eselon I masing-masing.

Pemaparan terkait pengelolaan kas pada satuan kerja disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Mamuju, memuat antara lain latar belakang pelaksanaan kegiatan, overview temuan BPK pada LKPP tahun 2020 dan penyebabnya, serta langkah-langkah untuk meminimalkan temuan BPK terkait Kas dan Rekening. Selain itu, dijelaskan juga terkait dasar hukum pengelolaan kas bendahara, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab bendahara. Kepala Seksi Bank KPPN Mamuju melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan rekening pada satuan kerja, antara lain struktur rekening yang dikelola satker Kementerian/Lembaga, dasar hukum pengaturan rekening pemerintah, alur dan tata cara pembukaan rekening pemerintah, fasilitas kanal pembayaran rekening satker, aplikasi SPRINT serta fungsi dan alur penggunaannya.

Kepala KPPN Mamuju menutup kegiatan dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini, serta kembali mengingatkan kepada satuan kerja untuk:
a. memperhatikan ketentuan batas-batas waktu pengajuan SPM di akhir tahun anggaran, agar tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran belanja APBN;
b. menghitung dengan cermat sisa dana UP/TUP dan menyetorkan kembali ke kas negara sebelum melewati tahun anggaran 2021; dan
c. menjaga integritas sebagai pengelola keuangan negara serta menghindari benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

 

Kontributor : Muhammad Yassin, Kepala Seksi Bank KPPN Mamuju.