Sering kita mendengar istilah revolusi industri 4.0 dari berbagai media maupun dari topik pembicaraan akademisi atau para ahli ekonomi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Klaus Martin Schwab, seorang teknisi dan ekonom Jerman, yang juga pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum. Maksud dari istilah revolulsi industri 4.0 adalah untuk menggambarkan kondisi saat ini yang sangat terpengaruh dengan teknologi komputer dan jaringan informasi.

    Efek yang paling terasa dari revolusi industri 4.0 ialah penggantian tugas dan pekerjaan. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia sebagian besar digantikan dengan sistem teknologi. Dampaknya, banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Akan tetapi, pada saat yang sama lapangan pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan muncul. Misalnya Vlogger yang menggunakan platform media sosial seperti youtube, ojek berbasis aplikasi online yang menggunakan kendaraan pribadi, penjual barang tanpa memiliki took fisik, dan sebagainya.

    Berkaitan dengan instansi pemerintahan, khususnya DJPb, revolusi industri 4.0 ini telah dimanfaatkan dengan memaksimalkan fungsi pelayanan. Banyak penggunaan platform media sosial, teknologi komputer, internet, dsb yang semakin mempermudah akses pelayanan kepada pengguna atau Stakeholders. Sadar atau tidak saat ini sudah memasuki masa revolusi treasuri 4.0. Menjadi menarik jika membahas efek revolusi ini di beberapa tahun yang akan datang terkait fungsi DJPb, khususnya di daerah yang direpresentasikan oleh KPPN selaku pelayan perbendaharaan.

    Pengaruh revolusi ini sangat luas dan telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Jika sekilas melihat perkembangan yang terjadi hingga saat ini, maka ada beberapa tugas dan fungsi yang akan tergantikan dengan teknologi dan nantinya berakibat perubahan struktur organisasi. Kedepannya layanan pencairan dana dan verifikasi pelaporan keuangan bisa digantikan oleh sistem komputer. Bagian umum dan kepatuhan internal otomatis berubah atau berkurang fungsinya jika terdapat restrukturisasi organisasi, DJPb sudah tidak asing dengan hal seperti ini.

    Namun, ada fungsi di KPPN yang tidak akan tergantikan dengan teknologi yaitu fungsi edukasi. Materi edukasi mungkin bisa disampaikan melalui media sosial, tetapi memberikan pengajaran dan cara pemahaman kepada pegawai Satuan Kerja dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda pasti membutuhkan perhatian khusus, tidak bisa dengan teknologi. Banyak pegawai Satuan kerja pemerintah, terutama yang berada di daerah pinggiran atau perbatasan kualitas SDMnya berbeda dengan daerah perkotaan. Mereka sangat membutuhkan adanya edukasi terkait pengelolaan keuangan negara dan penggunaan teknologi itu sendiri.

    Revolusi ini juga mempengaruhi budaya dan pola kerja para pegawai. Pengaruh yang terasa diantaranya sekat antara bawahan dengan atasan menjadi minim, desain layout kantor di masa depan pun lebih terbuka, pekerjaan atau kegiatan menjadi transparan dengan adanya bantuan teknologi untuk proses monitoring sehingga memacu ritme kerja menjadi lebih cepat, hasil layanan yang terpantau membuat beberapa kantor di pusat sudah tidak mengenal lagi jam kerja rutin yang bersifat tetap dari pagi hingga sore tetapi menggunakan sistem shift atau pergantian seperti di swasta. Perubahan yang massif ini hendaknya disikapi dengan bijaksana dengan senantiasa menyiapkan tiap pribadi dengan perbekalan pengetahuan dan informasi terkait perkembangan teknologi. Hal yang tak kalah penting agar SDM KPPN dapat disiapkan oleh pusat untuk menajamkan tugas dan fungsi yang belum atau tidak akan digantikan oleh teknologi. Semoga DJPb selalu jaya, salam perbendaharaan.

Penulis: Shibgotullah Syubbanur Rpbbani

Editor: Aura Rahmadika

    Selasa, 20 Agustus 2019 merupakan hari yang menguntungkan bagi seluruh bendahara Satuan Kerja KPPN Meulaboh. Hal ini dikarenakan semua bendahara berkesempatan mendapatkan ilmu dan arahan langsung dari Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb. Hadir Bapak Triyanto selaku Kepala Seksi SPKPP II Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai narasumber. Beliau mengupas tuntas semua hal terkait Sertifikasi Bendahara dan Jabatan Fungsional Bendahara.

    Sinergi antara panitia, pemateri dan peserta membuat acara pada hari itu berjalan lancar dan sukses. Acara dibuka oleh sambutan Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Iman Haidir. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa sertifikasi bendahara ini merupakan upaya Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga satuan kerja dalam meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme para bendahara dalam mengawal APBN.

Selesai sambutan acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Bapak Triyanto. Beliau mengatakan “Kita semua akan berbangga menjadi bendahara, karena sebentar lagi bendahara akan diangkat menjadi pejabat fungsional.” Pesan dari Bapak Triyanto tersebut sontak membuat para bendahara antusias. Ditegaskan juga bahwa regulasi jabatan fungsional bendahara saat ini sudah pada tahap penetapan final merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disela-sela penyampaian materi terdapat sesi tanya jawab dan diskusi. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sehingga memunculkan diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat dan berkesan.

 Narasumber memberikan materi 

    Setelah sesi tanya jawab dan diskusi dirasa cukup, acara ditutup dan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara yang diikuti oleh 23 orang peserta. Para peserta ini merupakan akumulasi dari peserta yang sudah terdaftar pada ujian periode III dan peserta tambahan yang langsung mendaftarkan diri sesaat setelah mendapat pencerahan dari Direktorat Sistem Perbendaharaan. Para peserta ujian kali ini berasal dari satuan kerja Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya.

    Sebelum ujian dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan kegiatan refreshment berupa pemaparan beberapa materi diklat bendahara kepada para peserta dengan narasumber Hasbi Jusuma Leo selaku Treasury Management Representative (TMR) KPPN Meulaboh. Selanjutnya dimulailah ujian sertifikasi bendahara yang dilaksanakan secara online melalui mekanisme ujian Computer Based-Test (CBT) selama 1 (satu) jam.

    Para peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan diberikan sertifikat bendahara dengan nomor register yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bagi para peserta yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali. Sebagai informasi, bendahara satuan kerja lingkup KPPN Meulaboh sudah mempunyai sertifikat bendahara BNT sebanyak 113 orang bendahara pengeluaran dan penerimaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengharapkan tahun ini semua bendahara satker sudah bersertifikat agar pengelolaan APBN menjadi lebih baik, profesional, serta sejahtera. Ayo daftar sertifikasi bendahara!

Penulis: Trisna Mandala Putra

Editor: Aura Rahmadika

KPPN Meulaboh mendapatkan beberapa penghargaan dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh. Diantaranya , pada tahun 2010 KPPN Meulaboh meraih pemenang kedua Kategori Terbaik  dalam rangka Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Pada KPPN Non Percontohan.

Pada tahun 2017, KPPN Meulaboh meraih Peringkat Pertama KPPN Tipe A dalam rangka Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2017.

Pada sebuah kapal ruang angkasa yang biasa disebut bumi ini, spesies manusia menyabotase habitat mereka sendiri dalam berbagai kombinasi dari ketamakan dan ketidakpedulian. Sekitar 7.3 juta hektar atau kurang lebih seluas wilayah negara Panama area hutan di bumi digunduli manusia tiap tahunnya. Diperkirakan lebih dari 63 milyar hewan darat dan lebih dari 103 milyar hewan air dibunuh untuk memuaskan hawa nafsu manusia setiap tahun. Jika ada spesies lain yang tindak-tanduknya sama persis sebagaimana manusia memperlakukan lingkungan sekitarnya di bumi ini, maka spesies itu akan segera dicap sebagai spesies invasif dan berbahaya; akan dikontrol ketat volume dan kecepatan reproduksinya; sungguh akan dianggap tidak bermoral membudidayakan spesies tersebut. Untuk mengkhayati hal pilu semacam ini dengan kejujuran, perlu sebuah nurani yang berani dalam menatap gelapnya kebenaran dan ketidakberdayaan situasi yang kian memburuk.

Mengapa hal  ini bisa terjadi dan seakan-akan terus dibiarkan?

 

Tahukah kamu dengan sejarah apartheid di Afrika? Diskriminasi berdasarkan warna kulit, putih dan non-putih. Tidak begitu berbeda dengan pengkastaan zaman penjajahan di Indonesia dengan sistem Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.  Sebagian kasta memiliki hidup yang lebih nyaman di atas penderitaan kasta lainnya dengan berbagai ketimpangan hak yang curam. Lantas, apa hubungan sejarah apartheid dengan perubahan iklim? Karena ada sebuah konsep baru yang wajib kita cerna masak-masak, yakni Climate Apartheid, alias sebuah pengkastaan manusia berdasarkan bagaimana mereka mampu menyelamatkan diri dari berbagai malapetaka kerusakan iklim. Batas air laut naik? Banjir? Konglomerat bisa memindahkan keluarga dan tempat tinggal mereka tanpa pikir panjang. Kekeringan berkepanjangan? Konglomerat tinggal membeli dan menimbun air bersih banyak-banyak untuk mereka sendiri. Ancaman kebakaran? Mereka bisa saja mempekerjakan tim pemadam pribadi. Harga pangan naik? Bisa jadi mereka malah meraup keuntungan karena turut memiliki usaha di bidang pangan. Pada potensi skenario Climate Apartheid ini, tentu saja para konglomerat perusak bumi tidak akan begitu peduli pada perubahan iklim, karena mereka merasa mampu menghindari konsekuensi-konsekuensinya. Sementara rakyat biasa yang hanya menyumbang sedikit emisi karbon, justru yang akan paling menderita akibat eksploitasi alam mereka.

 

Lalu bagaimana dengan pemerintah dan para pemimpin negara? Kurang lebih, bisa dibilang impoten. Politisi disponsori partai dan partai disponsori pengusaha, bahkan tak jarang juga pengusahalah yang turun sekalian menjadi politisi. Lingkaran setan kerja sama dalam keserakahan. Bahkan tidak hanya impoten, pemimpin negara justru bisa jadi pencetus malapetaka bagi alam.

 

 

Jair Bolsonaro misalnya. Presiden Brazil tersebut didukung oleh koalisi usaha agrobisnis. Begitu ia naik tahta, 1200 pestisida yang sebelumnya dilarang tiba-tiba kembali diperbolehkan lagi kegunaannya tanpa alasan jelas sehingga dalam kurun waktu tiga bulan menyebabkan kematian 500 juta lebah. Dalam waktu satu semester, Brazil mengalami penggundulan hutan seluas 1330 mil. Apakah ada harapan untuk menanggulangi kerusakan yang justru dikomandokan oleh pemimpin negara itu sendiri? Apakah betul pandangan Greta Thunberg bahwa tidak akan ada lagi masa depan untuk disambut?

 

Semoga segala program go green yang dikerahkan pemerintah kita sendiri mampu dapat terus dijaga, bahkan diseriusi dan ditingkatkan sampai pada skala yang benar-benar masif untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko Climate Apartheid di masa depan.

 

 

---

Penulis: S. Y. Husada

 

Survei 2018

KPPN Meulaboh harus memberikan layanan terbiak kepada satker untuk memperlancar proses penyeluran APBN. Stakeholder yang datang ke KPPN harus merasa puas dengan layanan KPPN. Berdasarkan hasil survey kepuasan layanan KPPN Meulaboh mendapatkan indeks semester I dan II tahun 2018 adalah 4.58 dan 4.81.

Dalam rangka  Pembangunan  Zona Integritas  (ZI)  Menuju  Wilayah  Bebas dari Korupsi (WBK)  dan   Wilayah   Birokrasi Bersih dan Melayani   (WBBM)   pada   Kantor   Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)   Meulaboh,   sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur   Negara   dan Reformasi Birokrasi Nomor   52   Tahun   2014,   dan sesuai   KEP-814/PB/2016     tentang Pedoman Akselerasi   Pembangunan   Zona Integritas Menuju  Wilayah  Bebas dari Korupsi dan Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,   perlu dilaksanakan Pencanangan Akselerasi Pembangunan   Zona Integritas Menuju   WBK   dan   WBBM.

Sesuai instruksi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh, bahwa seluruh KPPN  lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh harus melaksanakan pencanangan akselerasi pembangunan zona integritas menuju  WBK  dan  WBBM pada tahun 2018. Menindaklanjuti instruksi tersebut Kepala KPPN Meulaboh beserta seluruh pegawainya telah melaksanakan Pencanangan Akselerasi   Pembangunan   Zona Integritas menuju  WBK  dan  WBBM bersamaan dengan penyerahan DIPA tahun 2019 kepada satuan kerja stakeholder KPPN Meulaboh.

Sesuai surat undangan Kepala  KPPN  Meulaboh No.Und-07/WPB.01/KP.003/2018  tanggal  17 Desember 2018 hal Undangan Pencanangan Pembangunan Zona integritas Menuju WBK dan WBBM pada KPPN Meulaboh, telah dilaksanakan kegiatan dimaksud pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018  di  Aula KPPN Meulaboh.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kuasa seluruh Pengguna Anggaran,  Aparat Penegak Hukum,  dan wartawan media elektronik dari LPP RRI Meulaboh. Acara  yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut meliputi :

1. Pembukaan
2. Pembacaan Doa
3. Menyanyikan Bersama Lagu Indonesia Raya
4. Sosialisasi Anti Korupsi dan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
5. Pembacaan Ikrar Komitmen Kepala KPPN Meulaboh beserta seluruh pegawai
6. Sambutan dan Laporan Kepala KPPN
7. Penandatanganan Piagam Pencanangan ZI
8. Penandatanganan Pakta Integritas
9. Sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh
10. Foto Bersama
11. Penutup

Pencanangan  ZImerupakanbentukkomitmenseluruhpegawai  KPPN  Meulabohuntukmenetapkan, melaksanakandanmembangunanZonaIntegritasmenuju WBK dan WBBM. PadapencananganiniditandatanganiPiagamPencananganolehKepala  KPPN  Meulaboh,  dansebagaisaksiturutmenandatanganiDanremTeuku Umar/012, KapolresAceh Barat, SekretarisPengadilanNegeriMeulaboh, Kepala KPP PratamaMeulaboh, Kepala KPPBC MeulabohdanKepalaKanwilDJPbProvinsiAceh  yang  diwakiliolehKepalaBidang  SKKI.  Disampingitu,sebagaibentukkomitmenterhadaptindakanantikorupsi,  punglidangratifikasiadalahseluruhpegawai KPPN MeulabohmengucapkanikrarkomitmenpencananganzonaintegritasdanmenandatanganiPaktaIntegritas. 

Dari pelaksanaankegiataninidiharapkanseluruh stakeholder danmasyarakatpadaumumnyamengetahuidanikutmengawalsertamengawasipelaksanaan Pembangunan ZonaIntegritasMenuju WBK dan WBBM. Selainitu, peranserta KPPN Meulabohdalamkegiatantersebutjugadiharapkandapatmemberikankontribusipositifdalamupayapencegahantindakankorupsi,  kolusidannepotismedilingkunganpemerintahansehinggabirokrasibersihdanmelayanidapatdiwujudkan