Pada tanggal 1 Maret 2023, dilaksanakan GKM Internalisasi Penguatan Kapasitas dan Refreshment Penyusunan Laporan Keuangan bertempat di KPPN Meulaboh dengan pemateri Suganda Jhoan Marpaung selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Latar Belakang PMK 232 Tahun 2022 ini diterbitkan adalah:

1. Pemutakhiran aplikasi pelaporan dan proses bisnis. Pemutakhiran aplikasi SAKTI Full Module di seluruh K/L pada tahun 2022 sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 berdampak pada penyesuaian proses bisnis penyusunan dan penyampaian LKKL.
2. Perkembangan variasi transaksi. Transaksi di K/L yang semakin bervariasi perlu diakomodasi tata cara pencatatan dan penyajiannya dalam LK.
3.  Belum terdapat satu regulasi utuh mengenai SAI. Pengaturan mengenai SAI selama ini masih terpisah dan tersebar di beberapa PMK dan surat-surat Dirjen Perbendaharaan dan/atau Direktur APK.
4. Simplifikasi regulasi. Penggabungan substansi pengaturan mengenai konsep SAI, prosedur penyusunan dan penyampaian LK, jenis transaksi beserta prosedur pencatatan dan penyajian transaksi dalam LK (PMK 225/2016, PMK 222/2016, dan PMK 177/2015).
5. Harmonisasi dengan regulasi dan kebijakan lain. UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang SAKIP, PP mengenai DK/TP, PMK SAPP, PMK KABA, PMK SA BLU, PMK Penerapan Sistem SAKTI, dll.

Terdapat beberapa penambahan dan/atau penyesuaian pengaturan, diantaranya adalah:

1. Pengaturan Unit Akuntansi Konsolidasi. Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan dibentuk unit Akuntansi konsolidasi yang sebelumnya disebut sebagai satker konsolidasi yang pengaturannya melalui Surat Dirjen Perbendaharaan. 
2.  Periode Penyampaian Laporan Keuangan. Pengaturan periode penyampaian LK oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan ke unit akuntansi pada level atasnya dan disampaikan kepada Menteri Keuangan 
3.  Penyampaian Laporan Keuangan BLU. Pengaturan penyampaian LK BLU kepada Kanwil DJPb dan Dit. PPK BLU serta periode penyampaian LK BLU (semester I dan tahunan). 
4.  Penegasan Penyampaian LKKL. Penyampaian LKKL bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan, baik pada periode Semesteran dan Tahunan. 
5.  Monitoring dan Tindak lanjut kualitas data serta telaah Laporan Keuangan. Dalam rangka meyakinkan keandalan LK, perlu dilakukan pengaturan mengenai Monitoring dan Tindak Lanjut Kualitas Data serta Telaah LK. 
6.  Jurnal SAKTI. Penyesuaian atas jurnal-jurnal transaksi yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI. 
7.  Pernyataan Tanggung Jawab (SOR). Pejabat penandatanganan SOR adalah PA. Pejabat penandatanganan SOR pada periode penyampaian LK semesteran dan tahunan adalah Menteri selaku PA, sedangkan pada periode triwulanan adalah pejabat yang setingkat lebih rendah dari Menteri. 
8.  Pembentukan UAPPA-W. Pembentukan UAPPA-W ditetapkan oleh K/L. UAPPA-W tidak wajib dibentuk apabila K/L hanya terdiri dari 1 Satker Pusat atau K/L yang dalam suatu wilayah hanya terdiri dari 1 Satker untuk setiap eselon 1.
9.  Tata cara Rekonsiliasi. Pengaturan mengenai tata cara rekonsiliasi mengikuti pengaturan pada PMK SAPP. 
10.  Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Pengaturan mengenai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mengikuti ketentuan pada PMK SAPP dan PMK PIPK.

Penyampaian laporan keuangan oleh UAKPA disampaikan kepada UAPPA-W pada periode Triwulan I, Semester I, Triwulan III, dan Tahunan.UAKPA juga menyampaikan laporan keuangan ke KPPN khusus laporan UAKPA periode Semester I dan Tahunan.

Sistematika Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1.  Cover Depan 
2.  Pernyataan Telah Direviu 
3.  Pernyataan Tanggung Jawab 
4.  Ringkasan Laporan Keuangan 
5.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
6.  Neraca 
7.  Laporan Operasional (LO)
8.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
9.  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Satuan kerja diwajibkan untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi data keuangan dan data BMN terhadap data yang teregister pada data kementerian keuangan, dalam hal ini data SPAN. Satuan kerja yang rekonsiliasinya telah selesai dan sama akan diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) secara otomatis. Kebijakan Penerbitan SHR antara lain: 

1.  Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) belum memerlukan tutup buku Modul GLP pada Aplikasi SAKTI (optional).
2.  SHR diterbitkan secara otomatis oleh sistem apabila data rekonsiliasi SPAN-SAKTI tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK COA. 
3.  Dalam hal terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA yang secara ketentuan harus diselesaikan, satker wajib memperbaiki di Aplikasi SAKTI dan selanjutnya mengecek kembali rekonsiliasi pada MONSAKTI sesuai waktu OLAP sistem 
4.  Setelah satker menyelesaikan rekonsiliasi, dilanjutkan pemrosesan transaksi untuk penyusunan Laporan Keuangan periode berkenaan dan melakukan tutup buku sementara pada Modul GLP. 
5.  Apabila terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA yang disebabkan karena kondisi tertentu, Satker dapat mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi ke KPPN melalui fitur “Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi”. 
6.  KPPN menyetujui: dalam hal setelah diverifikasi kebenarannya, alasan dari satker sesuai ketentuan sehingga setelah KPPN menyetujui, secara otomatis status rekon berubah menjadi “Rekonsiliasi selesai, belum tutup buku” dan terbentuk SHR Juni 2022.
7.  KPPN menolak: dalam hal setelah diverifikasi kebenarannya, alasan dari satker tidak sesuai ketentuan sehingga KPPN dan satker harus memperbaiki sehingga status rekon menjadi “Proses Rekon Belum Selesai, Masih Terdapat Perbedaan”

Terdapat beberapa kondisi perbedaan TIDAK pada rekonsiliasi dapat disetujui dan diterbitkan SHR oleh KPPN, diantaranya adalah:

1.  Data setoran/belanja belum masuk ke SiAP 
2.  Data koreksi dibukukan berbeda antara Satker dengan KPPN 
3.  Selisih dikarenakan perbedaan perlakuan pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN.
4. Data estimasi PNBP SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber 
5. Data jurnal balik pada SATI tidak sesuai (Satker salah melakukan hapus pencatatan) 
6. Data setoran tidak diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui 
7. Selisih karena data SAKTI double 
8. Selisih belanja karena sisa pagu tidak mencukupi ketika kurs SP2D 
9. Terdapat SP2D atas SPM THR yang jurnalnya tidak sesuai/tidak terbentuk 
10. Tanggal Revisi DIPA berbeda antara SAKTI dengan SPAN 
11. Pengembalian belanja belum bisa direkam di SAKTI
12. Kas hibah berbeda karena sedang proses likuidasi

Bertempat di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Pada tanggal 4 Juli 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi data jumlah data peserta dan jumlah iuran JKN BPJS lingkup Kabupaten Aceh Barat. Acara dibuka Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Bapak Marhaban, SE., M.Si. didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari dan Kepala KPPN Meulaboh, Kurniawan. Acara tersebut dihadiri juga oleh Kepala BPKAD Aceh Barat, Kepala Dinas kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala SKPD terkait.

Selanjutnya Kepala Cabang BPJS Kesehatan melaporkan data penerima manfaat dan jumlah setoran yg diterima atas kewajiban iuran JKN BPJS di Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Dalam kesempatan itu Kepala KPPN Meulaboh, Kurniawan menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, selain dari mekanisme iuran JKN, Pemerintah melalui instrumen APBN tahun 2022 telah mengalokasikan Dana DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan sebesar 26 Milyar yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat. Kepala KPPN meminta kerja sama seluruh perangkat daerah untuk mengakselerasi penyaluran DAK Fisik terutama Bidang Kesehatan agar layanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat lebih maksimal menjadi layanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat menjadi lebih baik.

Selasa 15 Maret 2022, Kepala KPPN Meulaboh, Bapak Kurniawan menghadiri pertemuan yang bertempat di Aula Kantor Setdakab Nagan Raya. Acara tersebut bertemakan “Sinergi Kemenkeu Satu Memajukan Daerah. Acara dihadiri oleh Bupati Nagan Raya, Bapak H. M. Jamin Idham. Kepala KPP Pratama Meulaboh, Bapak Wahyudi. KPPBC Meulaboh yang diwakili Oleh Bapak Mujiyono. Unsur Forkopimda Kabupaten Nagan Raya, Para Kepala Dinas dan Camat Lingkup Kabupaten Nagan Raya.

Adapun rangkaian acara pada pertemuan tersebut adalah :

• Peresmian “Pojok Pajak” di Kantor Bupati Nagan Raya.
• Isi bareng SPT Tahunan bersama Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Nagan Raya.
• Sosialisasi tentang pendampingan UMKM yang disampaikan oleh Bapak Mujiyono dari KPPBC Meulaboh.
• Sosialisasi tentang Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan selaku Kepala KPPN Meulaboh.
• Sosialisasi tentang Program Pengungkapan Sukarela dan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala KPP Pratama Meulaboh.

Hal yang menjadi penekanan dari pertemuan tersebut adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan program pemberian kesempatan dari pemerintah kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Dalam hal ini Kepala KPP Pratama Meulaboh mendorong kepada seluruh unsur Forkopimda, Kepala Dinas dan Camat di Kabupaten Nagan Raya untuk mendorong masyarakat ikut program tersebut untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah yang lebih baik.

Pada tanggal 3 Januari 2023, dilaksanakan Focus Group Discussion Modul Pelaporan dalam Kaitannya Penyusunan Laporan Keuangan bertempat di KPPN Meulaboh dengan pemateri Angga Praditya Siagian selaku Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri dari Modul Pelaporan yang berisikan salah satunya adalah modul persediaan dan modul aset. berdasarkan hasil monitoring KPPN, terdapat beberapa satuan kerja yang terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada kesempatan kali ini, dilakukan pembimbingan sekaligus pendampingan secara langsung kepada satuan kerja yang terkait  untuk dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi. Satuan kerja ditemukan belum melakukan pendetilan persediaan dan aset. Terdapat juga satuan kerja yang belum menyelesaikan rekonsiliasi pada aplikasi monsakti dan terdeteksi ketidaksesuaian kode akun dengan persediaan atau aset. Oleh karena itu, dilakukan bimbingan secara langsung kepada satuan kerja dan mendampingi proses penyelesaian kendala tersebut hingga selesai.

Terdapat pengakuan satuan kerja yang memiliki kesalahan perekaman kode barang persediaan dan aset. Satuan kerja mengaku salah memilih kode barang yang harusya menghasilkan aset namun dibuat menjadi persediaan. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi secara intensif kepada satuan kerja dan pembina kanwil agar kesalahan ini dapat segera diatasi.

Pendampingan yang dilakukan lebih berfokus pada pendetilan persediaan dan aset dikarenakan masih banyak  satuan kerja yang belum melakukan pendelitian yang menyebabkan To Do List pada Monsakti masih banyak. Oleh karena itu, dengan diadakannya pendampingan intensif ini, seluruh satuan kerja bisa menyelesaikan To Do List agar mendapatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Tanggal 7 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di ruang rapat Pemkab kab. Simeulue.

Rapat dihadiri oleh Bapak Erlin Hasim selaku Bupati Simeulue, Asisten 2 Bid. Ekonomi dan Pembangunan, Kepala BPKD, Kepala DPMG, Inspektorat Daerah, ULP dan seluruh pimpinan OPD selaku PIC DAK Fisik. Dalam kesempatan tersebut, Bapak kurniawan selaku Kepala KPPN Meulaboh, dan Bapak Zamzam Ahmad Nurzaman selaku PPK TKDD KPPN Meulaboh memaparkan kondisi penyaluran TKDD Kabupaten Simeulue dan langkah-langkah yg harus dilakukan dan diantisipasi dalam tahapan penyaluran TKDD 2022, terutama penyelesaian dokumen kontrak dan proses input di OMSPAN sebelum batas waktu berakhir.

Diskusi berlangsung menarik karena Bapak Bupati Simeulue meminta kepada seluruh OPD/SKPK PIC Dana DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan target penyelesaian dokumen secara terukur dan rencana permintaan penyaluran ke KPPN Meulaboh. Sebagai wujud kolaborasi KPPN dan pemerintah daerah Simeulue dan dalam meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan, dalam kesempatan tersebut juga dibicarakan proses sewa pakai gedung dan tanah Pemkab Simeulue sebagai kantor layanan Filial KPPN Meulaboh. Diharapkan penyaluran TKDD Kabupaten Simeulue akan semakin akseleratif setelah kegiatan ini berlangsung dan kolaborasi serta kerjasama antar instansi Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue semakin erat dan produktif.