Berita

Seputar Kanwil DJPb

Menatap Risiko Climate Apartheid

Pada sebuah kapal ruang angkasa yang biasa disebut bumi ini, spesies manusia menyabotase habitat mereka sendiri dalam berbagai kombinasi dari ketamakan dan ketidakpedulian. Sekitar 7.3 juta hektar atau kurang lebih seluas wilayah negara Panama area hutan di bumi digunduli manusia tiap tahunnya. Diperkirakan lebih dari 63 milyar hewan darat dan lebih dari 103 milyar hewan air dibunuh untuk memuaskan hawa nafsu manusia setiap tahun. Jika ada spesies lain yang tindak-tanduknya sama persis sebagaimana manusia memperlakukan lingkungan sekitarnya di bumi ini, maka spesies itu akan segera dicap sebagai spesies invasif dan berbahaya; akan dikontrol ketat volume dan kecepatan reproduksinya; sungguh akan dianggap tidak bermoral membudidayakan spesies tersebut. Untuk mengkhayati hal pilu semacam ini dengan kejujuran, perlu sebuah nurani yang berani dalam menatap gelapnya kebenaran dan ketidakberdayaan situasi yang kian memburuk.

Greta Thunberg pertama kali mengetahui tentang perubahan iklim pada umur 8 tahun. Ia tak habis pikir mengapa sedikit sekali tindakan dilaksanakan untuk mengatasinya. Beberapa tahun kemudian kesadaran ini begitu membebani Greta sehingga menyebabkan dirinya terpuruk dalam depresi, ia berhenti makan dan berhenti berbicara; ia didagnosa mengidap Asperger, OCD, dan Selective Mutism. Dalam kurun waktu dua tahun Greta berhasil memaksa orang tuanya mengubah gaya hidup mereka agar lebih ramah lingkungan. Di tahun 2018 Greta bangkit dan memulai suatu gelombang unjuk rasa pada sekolah-sekolah untuk mengutarakan kekecewaan dan kekhawatirannya.
 
Ketika diundang untuk menjadi pembicara di TedxStockholm, Greta mengatakan, "Untuk apa aku belajar demi masa depan jika masa depan itu akan hilang karena tidak ada yang melakukan tindakan apa-apa untuk menyelamatkan masa depan itu? Untuk apa bersekolah demi mempelajari fakta jika fakta penting yang diungkap ilmu pengetahuan dari sistem sekolah itu kini tak juga dianggap penting oleh para pemimpin dan masyarakat kita?" Jawaban tersebut mencerminkan filsafat pergerakan Greta yang bertajuk Fridays For Future: anak-anak meninggalkan kewajiban sekolah mereka pada hari jumat, toh buat apa sekolah demi masa depan jika masa depan akan hancur karena situasi iklim yang memburuk? Buat apa belajar ilmu sampai pandai, jika segala ilmu yang sudah dikumandangkan sampai berbusa oleh ilmuwan tidak juga didengar oleh para pemimpin dan penguasa?
 
Adalah hal yang wajar jika kita bersimpati pada Greta dan turut merasa bersalah atas kerusakan alam. Hal ini disebabkan bahwa, menurut penelitian dari Swedia, sekadar melahirkan dan merawat anak dapat diperhitungkan sebagai suatu tindakan yang merusak lingkungan. Namun jika dilihat lebih teliti lagi, ada pihak-pihak yang jauh lebih bertanggung jawab atas kerusakan iklim dibandingkan masyarakat umum: para konglomerat. Mari kita lihat laporan Oxfam pada tahun 2015. Setengah dari seluruh emisi karbon di dunia bersumber dari 10% orang-orang terkaya di dunia. Untuk pembanding, seseorang dari 1% terkaya di dunia menghasilkan 175 kali lipat emisi karbon dibandingkan dengan seseorang dari 10% termiskin. Perhitungan ini baru sekadar berdasarkan dari total gaya hidup para konglomerat tersebut, belum lagi mencakup segala kerusakan yang disebabkan eksploitasi-eksploitasi usaha-usaha mereka pada bumi.
 
 
Mengapa hal  ini bisa terjadi dan seakan-akan terus dibiarkan?
 
Tahukah kamu dengan sejarah apartheid di Afrika? Diskriminasi berdasarkan warna kulit, putih dan non-putih. Tidak begitu berbeda dengan pengkastaan zaman penjajahan di Indonesia dengan sistem Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.  Sebagian kasta memiliki hidup yang lebih nyaman di atas penderitaan kasta lainnya dengan berbagai ketimpangan hak yang curam. Lantas, apa hubungan sejarah apartheid dengan perubahan iklim? Karena ada sebuah konsep baru yang wajib kita cerna masak-masak, yakni Climate Apartheidalias sebuah pengkastaan manusia berdasarkan bagaimana mereka mampu menyelamatkan diri dari berbagai malapetaka kerusakan iklim. Batas air laut naik? Banjir? Konglomerat bisa memindahkan keluarga dan tempat tinggal mereka tanpa pikir panjang. Kekeringan berkepanjangan? Konglomerat tinggal membeli dan menimbun air bersih banyak-banyak untuk mereka sendiri. Ancaman kebakaran? Mereka bisa saja mempekerjakan tim pemadam pribadi. Harga pangan naik? Bisa jadi mereka malah meraup keuntungan karena turut memiliki usaha di bidang pangan. Pada potensi skenario Climate Apartheid ini, tentu saja para konglomerat perusak bumi tidak akan begitu peduli pada perubahan iklim, karena mereka merasa mampu menghindari konsekuensi-konsekuensinya. Sementara rakyat biasa yang hanya menyumbang sedikit emisi karbon, justru yang akan paling menderita akibat eksploitasi alam mereka.
 
Lalu bagaimana dengan pemerintah dan para pemimpin negara? Kurang lebih, bisa dibilang impoten. Politisi disponsori partai dan partai disponsori pengusaha, bahkan tak jarang juga pengusahalah yang turun sekalian menjadi politisi. Lingkaran setan kerja sama dalam keserakahan. Bahkan tidak hanya impoten, pemimpin negara justru bisa jadi pencetus malapetaka bagi alam.
 
 
Jair Bolsonaro misalnya. Presiden Brazil tersebut didukung oleh koalisi usaha agrobisnis. Begitu ia naik tahta, 1200 pestisida yang sebelumnya dilarang tiba-tiba kembali diperbolehkan lagi kegunaannya tanpa alasan jelas sehingga dalam kurun waktu tiga bulan menyebabkan kematian 500 juta lebah. Dalam waktu satu semester, Brazil mengalami penggundulan hutan seluas 1330 mil. Apakah ada harapan untuk menanggulangi kerusakan yang justru dikomandokan oleh pemimpin negara itu sendiri? Apakah betul pandangan Greta Thunberg bahwa tidak akan ada lagi masa depan untuk disambut?
 
Semoga segala program go green yang dikerahkan pemerintah kita sendiri mampu dapat terus dijaga, bahkan diseriusi dan ditingkatkan sampai pada skala yang benar-benar masif untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko Climate Apartheid di masa depan.
 
 


Penulis: S. Y. Husada
 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search