Berita

Seputar Kanwil DJPb

Penanganan COVID-19 di KPPN Nabire

Menyikapi pandemi COVID-19 yang kian meluas di seluruh wilayah Indonesia, KPPN Nabire telah mengambil langkah pencegahan penyebaran Corona Virus guna melindungi pegawai dari dampak virus tersebut. Dalam hal ini, langkah-langkah yang telah dilakukan KPPN Nabire antara lain:

 

1. Memberikan masker kepada seluruh pegawai dengan mengutamakan pegawai yang bertatap muka langsung dengan pihak luar (mitra satuan kerja).

 

 

2. Menyediakan hand sanitizer di titik-titik strategis gedung KPPN Nabire.

 

 

3. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan setiap akhir pekan di setiap titik gedung kantor dan area sekitar gedung kantor.

4. Mengadakan dan memberikan vitamin penambah daya tahan tubuh ke seluruh pegawai KPPN Nabire secara mingguan.

5. Menugaskan sebagian pegawai untuk melaksanakan Work From Home (WFH) sejak tanggal 26 Maret 2020 s.d. 3 April 2020, bagi pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dari rumah.

6. Menyelenggarakan layanan perbendaharaan secara daring (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan aplikasi daring seperti surat elektronik, whatsapp (grup WA satker), maupun melalui telpon.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan NomorSE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan dokumen terkait layanan perbendaharaan dikirim secara online melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Softcopy SPM/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
  2. Softcopy lampiran SPM/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS sesuai jenis dokumen (SSP, Daftar Terlampir, Register Kontrak, Karwas Kontrak, dll.) yang telah ditandatangani dan distempel sesuai ketentuan dalam format PDF berwarna;
  3. Foto KIPS Pengantar SPM dalam format PDF/JPG berwarna (Khusus Pengguna Aplikasi SAS);
  4. ADK SPM SP2HL/SP4HL yang telah di-inject PIN PPSPM (Khusus Pengguna Aplikasi SAS);
  5. ADK GPP/PPNPN sesuai jenis SPM
  6. Softcopy Resume Kontrak, Karwas Kontrak, dan Register Realisasi Kontrak yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
  7. ADK Kontrak (Khusus Penguna Aplikasi SAS);
  8. Softcopy SKPP dalam format PDF;
  9. Softcopy dokumen pendukung (SK Pindah, Surat Perintah, dsb.) dalam format PDF;
  10. Softcopy surat penonaktifan supplier yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
  11. Permohonan UP/TUP, Dispensasi, Nota Konfirmasi Penerimaan.

2. Surat menyurat lainnya dapat disampaikan melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

3. LPJ Bendahara, Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening Pemerintah agar disampaikan melalui Aplikasi SPRINT.

4. Bimbingan dan konsultasi antara KPPN Nabire dengan Satker dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi melalui HAI CSO, telepon, emailwhatsapp, atau media komunikasi lainnya.

5. Satker dihimbau agar menyampaikan hardcopy SPM dan kelengkapannya dalam waktu 3 hari setelah SPM diajukan secara online. Jika satker tidak dapat menyampaikan hardcopy SPM dalam 3 hari karena suatu hal, satker agar melakukan konfirmasi kepada KPPN dan wajib menyampaikan hardcopy SPM di kemudian hari. Untuk menghindari tatap muka dan mengurangi risiko penularan COVID-19, maka penyerahan hardcopy SPM dan kelengkapannya cukup dilakukan dengan cara memasukan dokumen tersebut ke dalam kotak (drop box) berwarna biru yang telah disediakan di halaman depan KPPN Nabire, untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh petugas keamanan dan petugas FO KPPN Nabire.

 

 

6. Pelayanan secara elektronik diberlakukan mulai hari Senin, 23 Maret 2020 dan berakhir sampai pemberitahuan lebih lanjut.

7. Download S-243/WPB.08/KP.02/2020 dengan menekan tombol download di bawah ini.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search