Berita

Seputar Kanwil DJPb

Dampak COVID-19 Terhadap Penyaluran APBN di wilayah Nabire Triwulan I Tahun 2020

Timbulnya wabah COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, sangat mempengaruhi berbagai lini sektor perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemik ini, telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga berdampak ke barbagai sektor seperti transportasi, pariwisata dan beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, kesehatan dan lainnya.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh berbagai negara seperti kebijakan “lockdown” yang cukup berdampak terhadap kegiatan pekonomian dan pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan diambil pemerintah Indonesia antara lain dengan mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020, re-focusing penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil. Kebijakan secara umum yang menjadi prioritas utama Pemerintah saat ini adalah memberikan dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan penyelamatan sektor dunia usaha.

Kondisi yang sedemikian ini akibat wabah Covid-19 ini, tentunya berdampak kepada penyaluran APBN secara nasional. Kebijakan pemerintah untuk menunda berbagai kegiatan yang bersifat massal, penundaan/ penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang tidak menjadi prioritas, refocusing anggaran dan diliburkannya instansi-instansi pemerintah dan Lembaga Pendidikan sangat berpengaruh terhadap APBN baik secara nasional maupun regional, khususnya terhadap penyerapan anggaran. Lambatnya penyerapan anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketercapaian output, yang selanjutnya akan berpengaruh pada ketercapaian outcome dan impact dari APBN.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, wabah covid-19 cukup berdampak bagi APBN baik secara nasional maupun regional, khususnya pada Triwulan I ini. Bila kita perbandingkan secara Year on year (Yoy) dampak tersebut dapat kita lihat khususnya pada bulan Maret 2020. Penyerapan anggaran di wilayah Nabire Triwulan I 2020 mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan Tw I TA 2020 hanya mencapai 2,76 %, mengalami penurunan 2,69% (hampir separuhnya) dibandingkan TA 2019. Hal ini dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tahun

Pagu

Realisasi

Total

Persentase

Januari

Februari

Maret

2020

2.630.343.399.000

12.817.870.235

26.953.929.224

32.809.775.823

72.581.575.282

2,76%

2019

2.600.864.372.000

13.212.978.807

25.587.380.671

102.990.209.369

141.790.568.847

5,45%

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Bila kita lihat dari sisi tren realisasi baik secara akumulatif maupun tidak akumulatif dapat dilihat bahwa penurunan realisasi secara signifikan terjadi pada periode Maret 2020. Pada bulan Januari dan Februari realisasi antar dua periode tersebut hampir sama berkisar 12-13 miliar pada bulan Januari dan 25-26 miliar pada bulan Februari. Namun pada bulan Maret terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Realisasi pada bulan Maret 2020 hanya mencapai 32,8 miliar saja yang sebelumnya sebesar 102,9 miliar pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Bila kita lihat lebih dalam, dari sisi jenis belanja kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi terdapat pada belanja modal. Dari grafik realisasi belanja per bulan (tidak akumulatif) di bawah ini dapat dilihat bahwa wabah Covid-19 ini tidak cukup mempengaruhi penyerapan belanja pegawai. Pola penyerapan belanja pegawai masih cukup normal.

Dampak yang cukup besar dialami oleh belanja barang dan belanja modal. Pada periode Januari dan Februari, belanja barang dan belanja modal di wilayah Nabire masih cukup normal sesuai dengan tren tahun 2019. Bahkan realisasi belanja barang cukup meningkat di bulan Februari dari 4,31% dari pagu menjadi 6,87%. Namun pada Maret 2020 belanja barang menurun dari 8,95 menjadi 5,43%. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada belanja modal, dimana realisasi pada bulan Maret 2019 sebesar 8,953% menjadi hanya sekitar 1,068% saja (menurun 7,885%). Penurunan ini disebabkan oleh ditundanya berbagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih detail penjelasan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Dari sisi peta sebaran satker dan informasi statistik deskriptif dapat diperoleh informasi antara lain bahwa dari 63 satker di wilayah Nabire secara umum rata-rata (mean) penyerapan satker berkisar 14,9%. Hal ini cukup baik bilai dilihat dari target Triwulan I sebesar 15%. Standar deviasi penyerapan antar cukup besar yaitu berkisar 9%. Masih terdapat beberapa satker yang memiliki penyerapan 0%. Penyerapan tertinggi sebesar 39% terdapat pada satker Kantor Kementerian Agama Kab.Deiyai (418926). Bila dilihat dari peta sebaran realisasi satker dapat dilihat bahwa jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% dan di bawah 15% cukup berimbang. Sebanyak 32 satker di atas 15% dan 31 satker realisasinya masih di bawah 15%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dan table berikut:

 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Dari data 10 (sepuluh) besar kontribusi ketidakserapan satker sebagaimana tabel di bawah, dapat diketahui bahwa kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang memiliki pagu cukup besar yaitu sebesar 54,22%. Untuk satuan kerja non-Bendahar Umum Negara (K/L) kontribusi ketidakserapan (KTR) cukup tinggi terdapat pada satker 'Kantor UPBU Douw Aturure (288614) sebesar 15,94%, 'Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) sebesar 8,2%, 'Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) (498687) sebesar 4,92% dan seterusnya sebagaimana tabel di bawah.

 

No

Kode Satker

Nama Satker

Pagu

Disbursed

Undisbursed

Kontribusi KTR

1.

403678

KPPN NABIRE PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

1.386.867.238.000

0,00%

100,00%

54,22%

2.

288614

KANTOR UPBU DOUW ATURURE

413.541.114.000

1,40%

98,60%

15,94%

3.

498685

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)

210.486.364.000

0,34%

99,66%

8,20%

4.

498687

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VIII PROVINSI PAPUA (PANIAI)

138.865.554.000

9,46%

90,54%

4,92%

5.

649856

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BILORAI

60.213.076.000

3,96%

96,04%

2,26%

6.

652591

KANTOR UPBU ILLAGA

57.231.603.000

2,78%

97,22%

2,18%

7.

647732

POLRES NABIRE

66.122.525.000

19,91%

80,09%

2,07%

8.

288841

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN N A B I R E

46.589.265.000

3,69%

96,31%

1,75%

9.

665772

POLRES PANIAI

40.598.500.000

18,36%

81,64%

1,30%

10.

414101

KANTOR UPBU WAGHETE

23.858.558.000

7,14%

92,86%

0,87%

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa selama masa darurat wabah Covid-19 ini selama Triwulan I tahun 2020, dampak yang ditimbulkan antara lain :

  1. Penyerapan anggaran di wilayah Nabire Triwulan I 2020 mengalami penurunan cukup drastis hanya mencapai 2,76 %, mengalami penurunan 2,69%.
  2. Di wilayah Nabire, wabah Covid-19 ini tidak terlalu mempengaruhi penyerapan belanja pegawai, namun cukup berpengaruh terhadap belanja barang dan belanja modal. Kontribusi ketidak serapan yang cukup tinggi terdapat pada belanja modal (menurun 7,885%).
  3. Secara umum rata-rata penyerapan satker lingkup Nabire cukup baik berkisar 14,9% dan jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% dan di bawah 15% cukup berimbang.
  4. Kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk satuan kerja K/L kontribusi ketidakserapan (KTR) cukup tinggi diantaranya terdapat pada satker Kantor UPBU Douw Aturure (288614) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) (498687).

Penulis : Tiyok Subekti (Kepala KPPN Nabire)

Referensi :

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search