Berita

Seputar Kanwil DJPb

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Pemerintah Terus Tingkatkan Realisasi Bansos

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- dalam rangka merespon dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat extraordinary, khususnya difokuskan pada tiga sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan dunia usaha. Dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19, sebanyak Rp203,9 triliun diperuntukkan bagi perlindungan sosial yang di antaranya mencakup program bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT atau kartu sembako), paket sembako Jabodetabek, dan bansos tunai non-Jabodetabek. Demikian diungkapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Sudarso dalam Leaders’ Talk Kementerian Keuangan yang mengangkat tema Perlindungan Sosial Pulihkan Ekonomi Indonesia, Jumat (10/07).

“PKH merupakan satu program bansos yang sifatnya eksisting, tetapi merespon Covid-19 dilakukan perubahan kebijakan, dinaikkan rata-rata sebesar 25%. Misalnya untuk ibu hamil dari semula Rp3.000.000 menjadi Rp3.750.000. Sebelum Covid-19 penyalurannya dilaksanakan secara triwulanan, disesuaikan menjadi bulanan. Dari semula 9,2 juta KPM, target penerimanya dinaikkan menjadi 10 juta KPM dengan penambahan anggaran dari semula Rp29,1 triliun menjadi Rp37,4 triliun. Realisasi penyaluran sampai dengan 8 Juli 2020 adalah sebesar 65,1% dari pagu DIPA yang sudah ditetapkan yaitu Rp24,08 triliun,” sebut Sudarso dalam kesempatan tersebut. Program lain seperti Kartu Sembako atau BPNT realisasinya telah mencapai Rp22,2 triliun (51,49%), sedangkan Paket Sembako Jabodetabek Rp 2,68 triliun (78,43%) dan Bansos Tunai Non-Jabodetabek Rp16,2 triliun (100%)

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat miskin, rentan miskin, dan pekerja sektor informal menjadi yang paling terdampak pandemi. Sebanyak 70,53% masyarakat yang berpenghasilan s.d. Rp1,8 juta mengalami penurunan pendapatan. Oleh karenanya, Kementerian Keuangan terus menjalankan tugas tidak hanya dalam mendesain program perlindungan sosial dan menyalurkan dananya, tetapi juga ikut memonitor sesuai tugas dan fungsinya untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya.

“KPPN melakukan fungsi pencairan dana, selama masa pandemi Covid-19 teman-teman di KPPN tetap bertugas. Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan evaluasi penyaluran bansos maupun capaian outputnya sehingga menjadi input untuk perumusan kebijakan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku wakil Kementerian Keuangan di daerah juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemda agar terwujud keselarasan kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun pusat,” jelas Sudarso.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, termasuk dari aspirasi masyarakat, aspek validitas data memang masih menjadi tantangan. “Validitas data penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan updating-nya,” terang Sudarso.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan jaringan juga menjadi salah satu kendala. Misalnya masih terbatasnya ATM dan e-warong untuk program sembako di sejumlah wilayah tertentu. Oleh karena itu, dilakukan sejumlah terobosan. Misalnya berdasarkan hasil diskusi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk program kartu sembako di wilayah Papua dan Papua Barat akan diberikan dalam bentuk uang sehingga penggunaannya bisa menjadi lebih fleksibel.

Dalam Leaders’ Talk tersebut turut pula menjadi narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang mengulas latar belakang kebijakan perlindungan sosial dari pemerintah dan Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Adriyanto yang membahas perkembangan kebijakan BLT Desa dari Dana Desa. [lrn,sw]

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search